DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun nomor 2tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025;
c.bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 900/44/BPKAD/2025 tentang Penyesuaian Pagu OPD Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Februari 2025;
d.bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor 300.1/70/SATPOL-PP/2025 tanggal 21 April 2025, Perihal Mohon Penyesuaian Kembali Anggaran Pengamanan dan Patroli pada Satpol PP yang Terimbas Efisiensi Anggaran;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir, terakhirdengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 1); 26.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Sarolangun.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.350.770.798.033 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
a.Pajak Daerah
i.Semula Rp. 58.534.201.326 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 58.534.201.326
b.Retribusi Daerah
i.Semula Rp. 4.270.279.800 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.270.279.800
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
i.Semula Rp. 8.800.000.000 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.800.000.000
d.Lain-lain PAD yang Sah
i.Semula Rp. 45.226.971.474 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp. 45.226.971.474 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 116.831.452.600
1. 2.Pendapatan Transfer
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
i.Semula Rp. 1.181.837.742.000 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 78.624.161.000) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 1.103.213.581.000
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
i.Semula Rp. 62.725.764.433 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp. 62.725.764.433 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.165.939.345.433 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.282.770.798.033
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi
a.Belanja Pegawai
i.Semula Rp. 660.521.554.679,08 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 16.307.290.389,19) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.644.214.264.289,89
b.Belanja Barang dan Jasa
i.Semula Rp. 370.988.557.112,86 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 5.249.959.550,21) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp.365.738.597.562,65
c.Belanja Subsidi
i.Semula Rp. 3.500.000.000,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00
d.Belanja Hibah
i.Semula Rp. 15.912.246.812,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 735.000.000,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 15.177.246.812,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp.1.028.630.108.664,54
1. 2.Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
i.Semula Rp. 34.717.841.003,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.720.828.015,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 31.997.012.988,00
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
i.Semula Rp. 41.119.528.529,04 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 12.924.943.480,24) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 28.194.585.048,80
c.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
i.Semula Rp. 93.458.071.446,02 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 74.257.545.447,36) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan Rp. 19.200.525.998,66
d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
i.Semula Rp. 220.785.850,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 220.785.850,00
e.Belanja Modal Aset Lainnya
i.Semula Rp. 638.000.000,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 448.000.000,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 190.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 79.802.909.885,46
1. 3.Belanja Tidak Terduga
i.Semula Rp. 3.345.974.000,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.001.366.683,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 7.347.340.683,00
1. 4.Belanja Transfer
a.Belanja Bagi Hasil
i.Semula Rp. 5.853.420.200,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 5.853.420.200,00
b.Belanja Bantuan Keuangan
i.Semula Rp. 226.842.891.900,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.705.873.300,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.222.137.018.600,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp.227.990.438.800,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.343.770.798.033,00 Surplus (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (61.000.000.000,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
i.Semula Rp. 102.723.912.499,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 34.723.912.499,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 68.000.000.000,00
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan
i.Semula Rp. 7.000.000.000,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 61.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II :Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d.Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e.Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
f.Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
g.Lampiran VII :Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
h.Lampiran VIII:Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 28 April 2025 BUPATI SAROLANGUN, ttd HURMIN Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 28 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd DEDY HENDRY BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…