DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/110/Setwan/V1/2025 tanggal 2 Juni 2025, Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Rekening Belanja Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat:1.Undang-UndangNomor54Tahun1999 tentang PembentukanKabupatenSarolangun,KabupatenTebo, Kabupaten Muaro JambidanKabupaten TanjungJabung Timur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999 Nomor182,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3903)sebagaimanatelahdiubah dengan Undang-UndangNomor14Tahun2000tentangPerubahan AtasUndang-UndangNomor54Tahun1999 tentang PembentukanKabupatenSarolangun,KabupatenTebo, Kabupaten Muaro JambidanKabupaten Tanjung Jabung Timur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor81,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3969); Dipindai dengan CamScanner

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkaliterakhir, terakhirdengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor6177); Dipindai dengan CamScanner 11.PeraturanPemerintah Nomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5165); 12.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintah Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2017 Nomor73,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6041); 13.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017tentang Hak KeuangandanAdministrasiPimpinandanAnggotaDewan PerwakilanRakyatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor106,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6057); 14.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 15.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang Laporandan EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor 52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6323); 16.PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023tentang PengelolaanTransferkeDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor100,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6883); 17.PeraturanPresidenNomor201Tahun2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatandan BelanjaNegaraTahun Anggaran 2025(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2024 Nomor398); 18.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun2012 tentangPedomanPengelolaanInvestasiPemerintah Daerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor754); 19.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor62Tahun2017 tentangPengelompokanKemampuanKeuanganDaerah sertaPelaksanaandanPertanggungijawaban Dana Operasional(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor1067); 20.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor36Tahun2018 tentangTataCaraPenghitungan,Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah,danTertib AdministrasiPengajuan,Penyaluran,danLaporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2018 Nomor630)sebagaimanatelahdiubah denganPeratura MenteriDalamNegeriNomor78Tahun2020 tentang PerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor36 Tahun2018 tentangTata CaraPenghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, danTertibAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, danLaporanPertanggunjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor1777); Dipindai dengan CamScanner
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 1); 26.Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 | (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKETIGA ATAS PERATURANBUPATINOMOR2TAHUN2025TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNTAHUNANGGARAN2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2.PemerintahPusat yang selanjutnya discbutpemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yangmemegangkekuasaan pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun1945. Dipindai dengan CamScanner 3.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehpemerintahdaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerah(DPRD)menurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomi seluasiuasnya dalam sistem danprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. 4.Pemerintah Daerahadalahbupati sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 8.PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalamperiodetahun anggaran berkenaan. 9.DanaTransferUmumadalahdanayangdialokasikandalam APBNkepada Daerah untukdigunakansesuaidengan kewenanganDaerahgunamendanai kebutuhanDaerah dalam rangkapelaksanaandesentralisasi. 10.DanaTransferKhususadalahdana yang dialokasikandalam APBNkepada Daerah dengantujuanuntukmembantu mendanaikegiatankhusus,baikfisikmaupunnonfisikyang merupakanurusanDaerah. 11.DanaBagi HasilyangselanjutnyadisingkatDBHadalahdana yangbersumberdaripendapatantertentuAPBNyang dialokasikankepada Daerahpenghasilberdasarkanangka persentasetertentudengantujuanmengurangi ketimpangan kemampuankeuanganantaraPemerintahPusatdanDaerah. 12.DanaAlokasiUmumyang selanjutnyadisingkatDAUadalah dana yangbersumberdaripendapatanAPBNyang dialokasikan dengantujuanpemerataankemampuankeuanganantar- Daerah untukmendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi. 13.DanaAlokasiKhususyang selanjutnyadisingkatDAKadalah dana yangbersumberdaripendapatanAPBNyang dialokasikan kepada Daerahtertentudengantujuanuntukmembantu mendanaikegiatankhususyangmerupakanUrusan Pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 14.BelanjaDaerahadalahsemuakewajiban Pemerintah Daerah yangdiakui sebagaipengurangnilaikekayaanbersihdalam periodetahun anggaran berkenaan. 15.Pembiayaanadalahsetiappenerimaanyangperludibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baikpada tahun anggaran berkenaanmaupunpada tahun- tahun anggaranberikutnya. Dipindai dengan CamScanner
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 17BadanUsahaMilikDaerahyang selanjutnyadisingkatBUMD adalahbadanusahayang seluruhatausebagianbesar modalnyadimilikiolehDaerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.350.770.798.033 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
a.Pajak Daerah
i.Semula Rp. 58.534.201.326 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. [4] Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 58.534.201.326
b.Retribusi Daerah
i.Semula Rp. 4.270.279.800 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.270.279.800
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
i.Semula Rp. 8.800.000.000 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.800.000.000
d.Lain-lain PAD yang Sah
i.Semula Rp. 45.226.971.474 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp. 45.226.971.474 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 116.831.452.600
1. 2.Pendapatan Transfer
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
i.Semula Rp. 1.181.837.742.000 ii.Bertambah/(Berkurang)(Rp.__78.624.161.000] Jumlah PendapatanTransferPemerintah Pusat SetelahPerubahanRp.1.103.213.581.000 b.PendapatanTransfer Antar Daerah i.SemulaRp.62.725.764.433 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp.__ 62.725.764.433 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.165.939.345.433 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.282.770.798.033 Dipindai dengan CamScanner
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi
a.Belanja Pegawai
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 660.521.554.679,08 (Rp._16.307.290.389,19 Rp.644.214.264.289,89 Rp. 370.988.557.112,86 Rp. 15.858.210.230,61 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
c.Belanja Subsidi
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
d.Belanja Hibah
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan
1. 2.Belanja Modal Rp.355.130.346.882,25 Rp. 3.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 3.500.000.000,00 Rp. 15.912.246.812,00 Rp. 9.873.250.680,40) Rp. 25.785.497.492,40 Rp.1.028.630.108.664,54
a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
i.Semula ii. Bertambah /(Berkurang) Rp. 34.717.841.003,00 (Rp.__2.720.828.015,00) Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 31.997.012.988,00
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 41.119.528.529,04 (Rp._12.924.943.480,24) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 28.194.585.048,80 c.BelanjaModalJalan,Jaringan dan Irigasi
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 93.458.071.446,02 (Rp._74.257.545.447.36) JumlahBelanjaModalJalan,Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan d.BelanjaModalAsetTetap Lainnya i.Semula ii.Bertambah/(Berkurang) Rp. 19.200.525.998,66 Rp. 220.785.850,00 | . Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan
e.Belanja Modal Aset Lainnya
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 220.785.850,00 Rp. 638.000.000,00 (Rp.___448.000.000,00) JumlahBelanjaModalAsetTetap Lainnya Setelah Perubahan Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
1. 3.Belanja Tidak Terduga
i.Semula ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 190.000.000,00 Rp. 79.802.909.885,46 Rp. 3.345.974.000,00 Rp. _4.001.366.683,00 Dipindai dengan CamScanner Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 7.347.340.683,00
1. 4.Belanja Transfer
a.Belanja Bagi Hasil
i.Semula Rp. 5.853.420.200,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 5.853.420.200,00
b.Belanja Bantuan Keuangan
i.Semula Rp. 226.842.891.900,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp.__4.705.873.300,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.222.137.018.600,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp.227.990.438.800,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.343.770.798.033,00 Surplus (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (61.000.000.000,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
i.Semula Rp. 102.723.912.499,00 ii. Bertambah/(Berkurang) (Rp._34.723.912.499,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 68.000.000.000,00
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan
i.Semula Rp. 7.000.000.000,00 ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 61.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran | : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran Il :Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.Lampiran [II : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d.LampiranIV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Dipindai dengan CamScanner e.LampiranV:RincianDanaOtonomi Khusus MenurutUrusan PemerintahanDaerah,Organisasi,Program, Kegiatan,SubKegiatan,Kelompok,Jenis,Objek, danRincianObjekPendapatan,Belanjadan Pembiayaan; f.LampiranVI:RincianDBH-SDAPertambanganMinyakBumi danPertambanganGasAlam/TambahanDBH- MinyakdanGasBumi MenurutUrusan PemerintahanDaerah,Organisasi,Program, Kegiatan,SubKegiatan,Kelompok,Jenis,Objek, dan RincianObjekPendapatan,Belanja dan Pembiayaan; g.LampiranVIl:RincianDanaTambahanInfrastukturMenurut UrusanPemerintahanDaerah,Organisasi, Program,Kegiatan,SubKegiatan,Kelompok, Jenis,Objek,dan RincianObjekPendapatan, BelanjadanPembiayaan;dan h.LampiranVIII:Sinkronisasi~KebijakanPemerintahProvinsi/ Kabupaten/KotapadaDaerahPerbatasan dalam RancanganPeraturanDaerahtentangAPBDdan RancanganPeraturanKepalaDaerahtentang PenjabaranAPBDdengan ProgramPrioritas PerbatasanNegara.

Pasal 4

KetentuanlampiransebagaimanadimaksuddalamPasal3 merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanBupati

Pasal 5

Pelaksanaan PenjabaranAPBDyang ditetapkandalam Peraturan Bupatiinidituangkanlebihlanjutdalamdokumenpelaksanaan anggaran SatuanKerjaPerangkatDaerahsesuaidengan ketentuan perundang-undangan. et e CT—————— ————t el | Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal & Junl 2025 BUPATI SAROLANGUN, HURMIN Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 5 Jual 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DEDY HENDRY BERITADAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUN2025NOMOR21 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…