DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju Wilayah Kabupaten Sarolangun yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju di Wilayah Kabupaten Sarolangun; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TIM DOKTER MAJU DI WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 10. 11. 12. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Sarolangun. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan yang selanjutnyadisebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang Dbertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju adalah Program prioritas Bupati dalam pelayanan Kesehatan kepada masyarakat rentan dalam bentuk pelayanan kesehatan keliling (kunjungan rumah) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta upaya percepatan penyelesaian permasalahan kesehatan di masyarakat. Tim Pelayanan Dokter Maju adalah Tim yang beranggotakan Dokter, Bidan, Perawat, Sopir dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya. Kegiatan Pelayanan Tim Dokter Maju adalah pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat rentan dan kelompok masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan dalam upaya percepatan penyelesaian permasalahan kesehatan lainnya di masyarakat dalam bentuk kunjungan rumah melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ke desa/kelurahan dalam Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat yang berada di Daerah. Jaringan dan jejaring fasilitas Pelayanan adalah pejabat yang mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan di jaringan dan jejaring UPTD Puskesmas. Masyarakat Rentan adalah orang miskin, suku terasing atau yang tinggal ditempat terpencil, ibu hamil, lansia, anak-anak, orang dengan penyakit kronis, pasien dengan rujukkan balik, pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Kejadian Luar Biasa (KLB), penyandang disabilitas dan masyarakat yang terdampak bencana alam. Kelompok masyarakat yang mempunyai masalah Kesehatan adalah Kelompok Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun yang mempunyai masalah kompleks yang muncul dari berbagai faktor, baik lingkungan alamiah maupun buatan manusia yang mempengaruhi kualitas dan derajat Kesehatan individu maupun kelompok dan tidak dapat/mampu ke Fasilitas Kesehatan dan perlu dilayani oleh Tim Pelayanan Dokter Maju.

Pasal 2

(1)Maksud dari Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju adalah terwujudnya pelayanan kesehatan langsung oleh pelayanan Tim Dokter Maju melalui model pelayanan Kesehatan keliling (kunjungan rumah) yang menjangkau desa-desa dan kelurahan di Daerah.
(2)Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya reaksi cepat terhadap permasalahan kesehatan yang ada di tingkat desa/kelurahan.
(3)Sasaran dari Pelayanan Kesehatan Tim Dokter Maju adalah kelompok Masyarakat Rentan ataupun yang Mempunyai Masalah Kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Tim Dokter Maju berdasarkan usulan dari Dinas.
(2)Tim Dokter Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan dan Sopir sesuai kebutuhan.

Pasal 4

(1)Setiap Pelayanan Tim Dokter Maju dapat dilengkapi dengan kendaraan operasional, tanda pengenal, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan.
(2)Dalam menjalankan tugasnya, Tim Dokter Maju berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kecamatan, Puskesmas dan jejaringnya serta Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Dokter dalam Pelayanan Tim Dokter Maju bertindak sebagai ketua Tim yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Tim Dokter Maju agar lebih efisien; menyusun rencana kegiatan Pelayanan Dokter Maju; menyampaikan rencana kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Desa/Kelurahan; melaksanakan tugas profesi kedokteran; berkoordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas dan Jejaring/Jaringan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tim Dokter Maju; menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Tim Dokter Maju setiap bulan kepada kepala Dinas melalui Kepala UPTD Puskesmas; dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perawat dan Bidan dalam Pelayanan Tim Dokter Maju memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.membantu Dokter dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dokter Maju; . melaksanakan tugas sesuai dengan profesi Kebidanan/keperawatan; menyiapkan peralatan, obat, dan administrasi dalam pelaksanaan Pelayanan Tim Dokter Maju; dan tugas lainnya yang diberikan oleh Dokter dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tim Dokter Maju.
(3)Sopir dalam Tim Pelayanan Dokter Maju memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.membantu Ketua Pelayanan Tim Dokter Maju dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tim Dokter Maju;
2. b.melaksanakan tugas sesuai dengan profesi;
3. c.menyiapkan dan memelihara kendaraan operasional (pengisian bahan bakar minyak, service rutin kendaraan dan kebersihan kendaraan dalam pelaksanaan Pelayanan Tim Dokter Maju);
4. d.sebagai penanggungjawab kendaraan; dan
5. e.tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pelayanan Tim Dokter MAJU.

Pasal 6

Kegiatan Pelayanan Dokter Maju meliputi:

a.melakukan pelayanan kesehatan di rumah (homecare) bagi Masyarakat Rentan dan Kelompok Masyarakat yang Mempunyai Masalah Kesehatan; . melakukan pelayanan kesehatan di rumah (homecare) bagi pasien rujuk balik pasca rawat inap dari RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun sesuai dengan instruksi dokter penanggung jawab; . melakukan pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan, kejadian luar biasa (KLB), bencana alam dan kegiatan sosial; . membantu atau secara bersama-sama melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan Puskesmas keliling pada UPTD Puskesmas; . memberikan edukasi, konsultasi serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat kepada Masyarakat; dan melaksanakan percepatan program prioritas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Tim Dokter Maju mendapatkan pembekalan dari Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana kerja.
(2)Pembekalan dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.kebijakan terkait Pelayanan Tim Dokter Maju; dan
2. b.peningkatan kapasitas, kompetensi dan/atau keterampilan Tim Dokter Maju.
(3)Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Dokter MAJU tidak dipungut biaya.
(4)Tim Dokter MAJU menyampaikan laporan kegiatan harian sebelum jam 14.00 Wib kepada Kepala UPTD Puskesmas untuk selanjutnya di input pada aplikasi SIKEMAS dan rekapitulasi laporan kegiatan bulanan.
(5)Dalam pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Tim Dokter MAJU berkoordinasi dengan Rekam Medis Elektronik (e-RME) UPTD Puskesmas di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 8

(1)Tim Dokter Maju dapat memberikan rujukan pasien yang memerlukan pelayanan lebih lanjut ke UPTD Puskesmas.
(2)Dalam keadaan kegawatdaruratan, Tim Dokter MAJU dapat merujuk dengan membawa langsung pasien ke UPTD Puskesmas dalam wilayah kerjanya atau dirujuk ke RSUD Prof DR. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun.
(3)Tim Dokter MAJU memastikan pasien yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah mendapat penanganan medis lebih dahulu.
(4)Kondisi lebih lanjut atau Kegawatdaruratan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan penilaian dan keputusan oleh Dokter.

Pasal 9

(1)Jam kerja Tim Dokter Maju minimal 45 (empat puluh lima) jam perminggu.
(2)Jam Kkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari senin sampai dengan sabtu.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam jadwal yang disepakati Tim Dokter Maju dengan UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya.
(4)Tim Dokter MAJU tetap memenuhi panggilan kegawatdaruratan, bencana alam dan kegiatan sosial walaupun di luar Jam Kerja.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Tim Dokter MAJU dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Dokter MAJU.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi Dokter MAJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…