Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga yang meliputi Ketentuan Umum, Ketentuan Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga, serta Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga; Mengingat:1.Undang Nomor54Tahun1999 tentangPembentukan KabupatenSarolangun,KabupatenSarolangun,Kabupaten MuaroJambi,danKabupatenTanjungJabungTimur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor182, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3903) sebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor14 Tahun2000 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 54Tahun1999 tentangPembentukanKabupatenSarolangun, KabupatenSarolangun,Kabupaten Muaro Jambidan Kabupaten TanjungJabungTimur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000Nomor81,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3969); 2.Undang-UndangNomor17Tahun2003 tentangKeuangan Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003 Nomor47,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286); 3.Undang-Undang Nomor1Tahun2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor5,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4400); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6322); PeraturanPresidenNomor72tahun 2025 tentangStandar Harga SatuanRegional(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2025Nomor105); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepubik IndonesiaTahun2015Nomor2036)sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018 tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepubikIndonesiaTahun2018Nomor 157); 13. 14. 15. 16. 17. 18. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor36Tahun2018tentang TataCaraPenghitungan,Penganggaran DalamAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerah,danTertibAdministrasi Pengajuan,PenyalurandanLaporanPertanggungjawaban PenggunaanBantuanKeuanganPartaiPolitik(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor630)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 78Tahun2020tentangPerubahanatasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor36Tahun2018tentangTataCara Perhitungan,PenganggaranDalam Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah,danTertibAdministrasi Pengajuan, PenyalurandanLaporanPertanggungjawaban Penggunaan BantuanKeuanganPartaiPolitik(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor1777); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020tentang PedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor1781); PeraturanDaerahKabupatenSarolangunNomor5Tahun 2016tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerah (LembaranDaerahKabupatenSarolangunTahun2016Nomor 5)sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan PeraturanDaerahKabupatenSarolangunNomor1Tahun 2021 tentangPerubahanKetiga AtasPeraturanDaerah KabupatenSarolangunNomor5Tahun2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkatDaerah (Lembaran DaerahKabupatenSarolangunTahun2021Nomor1); PeraturanDaerahKabupatenSarolangunNomor6Tahun 2021 tentangPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran DaerahKabupatenSarolangunTahun2021Nomor6); PeraturanBupatiSarolangunNomor38Tahun2023 tentang Standar Harga Satuan(BeritaDaerahKabupatenSarolangun Tahun2023Nomor38); MEMUTUSKAN: :PERATURANBUPATITENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNANSTANDARSATUANHARGA.
DalamPeraturan Bupatiini,yangdimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahkabupatenSarolangun. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerah otonom. Bupati adalah Bupati Sarolangun. SekretarisDaerah adalah SekretarisDaerah KabupatenSarolangun.
Maksud disusunnya standar operasional prosedur penyusunan SSH adalah sebagai pedoman dalam penyusunan SSH Pemerintah Daerah. Tujuandisusunnyastandar operasionalprosedurpenyusunanSSHadalah agarpenyusunanSSH dilaksanakan denganprinsiptransparan,kompetitif danakuntabelsesuaiketentuan peraturanperundang-undangan. BABI KETENTUANTEKNISPENYUSUNANSTANDARSATUANHARGA Pasal 3 KetentuanteknisPenyusunanSSHsebagaiberikut: a. b kodebarangsesuaidenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor108Tahun 2016tentangPenggolongandan KodefikasiBarangMilikDaerah; namabarangsedapatmungkinmenggunakanBahasaIndonesia,mudah dipahamidanberlakuumum; spesifikasisedapatmungkinmenggunakanBahasaIndonesia,mudah dipahamidanberlakuumum; dalampenulisanspesifikasiharusdihindaripenyebutanmerk,tipeatauhal lainyangmengindikasikanmonopoli; satuan barangyangdigunakanharusjelasdan terukur,disesuaikan dengan carabarang dikemas/dijual; hargabarangsesuaidenganhargabaranghasilsurveiditambahperkiraan inflasidan/atau kenaikanhargabarangdansudah termasukpajak; jikapada tahun anggaranberjalan terdapatkenaikanharga yang mengakibatkanharga barang padaSSHlebihrendahdibandingkanharga pasar,SKPDdapatmengusulkan perubahanharga barang; dan TingkatKomponenDalamNegeri(TKDN) disesuaikan denganTingkat Komponen DalamNegeri(TKDN) yang dipublikasikan produsen/distributor/agen/penyedia barang.
BAB III
MekanismedanprosedurpenyusunanSSHsebagaiberikut: a. b. kepalaBadanatasnamaBupatimenerbitkanKeputusantentang PembentukanTimPenyusunSSH untukTahunAnggaranyangdibutuhkan; timpenyusunSSHmelaksanakansosialisasitentangrencanapenyusunan SSH kepadaSKPDdanmenjelaskanketentuanteknisPenyusunanSSH sebagaimana dimaksuddalamPasal3danbatasakhirwaktupenyampaian usulan; penerbitansuratdariKepalaBadanperihalpermohonandatausulanSSH kepada SKPD; SKPDdan/atautimpenyusunSSHsecara terpisahmelakukaninventarisasi kebutuhanSSHdisesuaikandenganrencanapengadaanpadakegiatan/sub kegiatan; SKPDdan/atautimpenyusunSSHsecara terpisahmelaksanakansurvey hargabarang/jasasesuaikebutuhan; surveysebagaimana dimaksudpadahurufe,dapatdilakukandengan mendatangipenjual/penyediabarangsecaralangsungataudengan melakukanpencarianmelaluiinternet; kepalaSKPD menyiapkandanmembuatusulanSSHditujukankepada KepalaBadanmemuatsekurang-kurangnyaterdiriatas:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun fatanggal 0) Juu 20255 Diundangkan di Sarolangun pada tanggal o1 Juti 2025 ETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, BERITADAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUN2025NOMOR
Membuka PDF…