Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, o Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19j; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana h danJangka Panjang Dae Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 11. Menetapkan Dalam Peraturan B tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
upati ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : N Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah; Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Pertanahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 02T o Treo il Mmoo oma: omes Uraian finci Perubahan Renja PD seba Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pel. Terpadu Satu Pintu . Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga . Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah . Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan .Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan . Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi PP Perubahan Rencana Kerja RSUD Prof DR. H.M. Chatib Quzwain . Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sarolangun .Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bathin VIII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pelawan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singkut . Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Limun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cermin Nan Gedang . Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batang Asai Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Air Hitam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Timur
d dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PeraturanBupatiinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang dapatmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 29 JwW 2025 BUPATI SAROLANGUN, HURMIN Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 29 JUL; 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DEDY HENDRY BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 32
Membuka PDF…