DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2026 yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Sinkronisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 11, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Bupati adalah Bupati Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 18. 19. 20. 21. 22. 23. KebijakanUmumAPBDyang selanjutnyadisingkatKUAadalahDokumen yangmemuatkebijakan bidangpendapatan,belanja,danpembiayaanserta asumsiyangmendasarinyauntukperiode1(satu)tahun. PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayangselanjutnyadisingkatPPAS adalahProgramprioritasdanpatokanbatasmaksimalanggaranyang diberikankepadaPerangkatDaerahuntuksetiapprogramsebagaiacuan dalampenyusunanrencanakerjadananggaranOrganisasiPerangkat Daerah. RencanaKerjadanAnggaranOPDyang selanjutnyadisingkatRKA-OPD adalahDokumenperencanaandanpenganggaranyangberisirencana pendapatan,rencanabelanjaprogramdan kegiatanOPDsertarencana pembiayaansebagaidasarpenyusunanAPBD. MusyawarahPerencanaanPembangunanyang selanjutnyadisingkat MusrenbangadalahForumantarpelakudalamrangkamenyusunrencana pembangunanDaerah. ProgramadalahInstrumenkebijakan yangberisisatuataulebihkegiatan yangdilaksanakanolehOrganisasiPerangkatDaerah untukmencapai sasarandantujuansertauntukmemperolehalokasianggaranataukegiatan masyarakatyangdikoordinasikanolehBadan PerencanaanPembangunan Daerah. Kegiatan adalahBagiandariprogramyangdilaksanakanolehsatuatau lebihunit kerjapadaOPDsebagai bagiandaripencapaiansasaran terukur pada suatuprogramdanterdiridarisekumpulantindakanpengerahan sumberdayabaikyangberupapersonil(SumberDayaManusia),barang modaltermasukperalatandan teknologidan ataukombinasidaribeberapa ataukesemuajenissumberdayatersebut sebagaimasukan(input)untuk menghasilkan(output)dalam bentuk barangdanjasa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan. Renja PD Tahun 2026 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2026. Renja PD Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD. Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026. Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Pasal 3

RenjaPDTahun2026sebagaimana dimaksuddalamPasal2,disusundengan sistematikasebagaiberikut: BABI : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BABV : PENUTUP

Pasal 4

Isibesertauraian RenjaPDTahun2026sebagaimana dimaksuddalamPasal3 tercantumdalam Lampiran,yangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanBupatiini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

Pasal 5

(1)Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 mempedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026.
(2)Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2025-2029.
(3)Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal :
1. a.terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
2. b.terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
3. c.terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2026 disusun dengan tahapan:

a.penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026;
b.perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
c.penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

(1)Perubahan Renja PD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
(2)Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
(3)Isi Perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

Pasal 9

(1)Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
(2)Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappeda.
(3)Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
(4)Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
(5)Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
(6)Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
(7)Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 4 Aqurhd 2025 Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 4 Aquites 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 33

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…