DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029 yang meliputi Ketentuan Umum, Renstra Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupati tentang RencanaStrategisPerangkat DaerahKabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029; Mengingat:1.Undang-UndangNomor54Tahun1999Tentang Pembentukan KabupatenSarolangun,KabupatenTebo, Kabupaten Muaro JambidanTanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999 Nomor182,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3903),sebagaimanatelahdiubah dengan Undang- Undang Nomor14Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor54Tahun1999tentang PembentukanKabupatenSarolangun,KabupatenTebo, KabupatenMuaro JambidanTanjungJabungTimur (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000 Nomor81,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3969); .Undang-UndangNomor25Tahun2004Tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor164, TambahanLembaranRepublikIndonesiaNomor4421); Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor6 Tahun2023tentangPenetapanPeraturanPemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022tentang CiptaKerjaMenjadiUndang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menetapkan : 10. MenengahDaerah,SertaTataCaraPerubahan Rencana PembangunanJangkaPanjangDaerah,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah,danRencana KerjaPemerintah Daerah(LembarNegaraTahun2017 Nomor1322); PeraturanDaerahProvinsiJambiNomor7Tahun2023 tentangRencanaTataRuangWilayahProvinsiJambiTahun 2023-2043(LembaranDaerahProvinsiJambiTahun2023 Nomor7,TambahanLembaranDaerahProvinsiJambi Nomor32); PeraturanDaerahNomor1Tahun2024 tentang RencanaTataRuangWilayahKabupatenSarolangun Tahun 2024-2044(Lembaran DaerahKabupatenSarolangun Tahun2024Nomor1,TambahanLembaranDaerah KabupatenSarolangunNomor1); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 4); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BABIII : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BABV : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 10. 11. 12. 13. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerah otonom. . Bupati adalah Bupati Sarolangun. . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029. . Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. . Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 14.Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu kegiatan.
15.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB IL

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat; ® o oa IR - [ad < g N2 ox g Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; . Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan & Kebudayaan; . Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; .Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Pertanahan; . Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; . Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pel. Terpadu Satu Pintu; . Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga; . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; . Dinas Peternakan dan Perikanan; . Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; . Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII; . Kecamatan Pelawan; Kecamatan Singkut; Kecamatan Limun; kk. Kecamatan Cermin Nan Gedang; 1l. Kecamatan Batang Asai; mm. Kecamatan Pauh; nn. Kecamatan Air Hitam; 0o. Kecamatan Mandiangin; pp. Kecamatan Mandiangin Timur.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
(4)Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(5)Dalamhalevaluasiterhadaplaporanhasilpengendaliandan evaluasipelaksanaanRenstraPerangkatDaerahditemukan adanyaketidaksesuaian/penyimpangan,Bupatimelalui kepalaBappedamenyampaikanrekomendasi langkah-langkah penyempurnaanuntukditindaklanjutiolehkepalaPerangkat Daerah.
(6)KepalaPerangkatDaerahmenyampaikanhasiltindaklanjut perbaikan/penyempurnaankepadaBupatimelalui kepala Bappeda.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)RenstraPerangkat Daerahsebagaimana dimaksuddalam Pasal2dapatdilakukanperubahanapabila: a.hasilpengendaliandanevaluasimenunjukkanadanya ketidaksesuaianantaraasumsiperencanaandengan kondisieksisting; b.hasilpengendaliandan evaluasimenunjukkanadanya kesenjanganyangsignifikanantaratargetdanpencapaian kinerjasampaidengantahunberjalan;
(2)Perubahandilakukandenganmenambahdan/atau menghapusKegiatan,Sub KegiatansertaTarget dan Indikator KinerjadalamRenstra, dantidakbertentangan dengan Program dalamRPJMD.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). BABV

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun ~~-pada tanggal |} Seplember 2025 Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 't S@femper 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DEDY'HENDRY BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 59

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…