Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286);
DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. DaerahadalahKabupatenSarolangun. PemerintahPusatyangselanjutnyadisebutpemerintahadalah PresidenRepublikIndonesia yangmemegangkekuasaan pemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar RepublikIndonesia Tahun1945. PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanolehpemerintahdaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerah(DPRD)menurutasasotonomidantugas pembantuandenganprinsipotonomi seluasluasnya dalam sistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia scbagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara RepublikIndonesiaTahun1945. Pemerintah Daerahadalahbupatisebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. Bupati adalah Bupati Sarolangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.464.118.871.532,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp. 53.545.493.159,91 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.410.573.378.372,09 (Satu Triliun Empat Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
Ketentuanlampiransebagaimana dimaksuddalamPasal3 merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanBupati ini.
PelaksanaanPenjabaranAPBDyangditetapkandalamPeraturan Bupatiinidituangkanlebihlanjutdalamdokumenpelaksanaan anggaran SatuanKerjaPerangkatDaerahsesuaidenganketentuan perundang-undangan.
PeraturanBupatiinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenSarolangun. Ditetapkan di Sarolangun P2 anggg_l 23 September2025 A a.l 23 Sephember2025 RENRIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN2025NOMOR 40
Membuka PDF…