DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaporan dan Pelayanan Akta Kematian Terintegrasi Melaui Aplikasi SI-PINTAR yang meliputi Ketentuan Umum, Pelayanan Pencatatan Akta Kematian, Evaluasi dan Monitoring, serta Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaporan dan pelayanan pembuatan akta Kematian di Kabupaten Sarolangun, Perlu membuat pedoman terkait Pelaporan dan Pelayanan Akta Kematian Terintegrasi melalui Aplikasi SI- PINTAR; b.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,dandalam upaya peningkatanpelaporandan pelayananAktakematiandiKabupatenSarolangunperlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupati tentangPedomanPelaporan danPelayananAktaKematianTerintegrasi melalui Aplikasi SI-PINTAR; .Undang-UndangNomor54Tahun1999 tentang PembentukanKabupatenSarolangun,KabupatenTebo, KabupatenSarolangundanKabupaten Tanjung Jabung Timur (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999 Nomor182,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3903),sebagaimanatelahdiubah dengan Undang- Undang Nomor14Tahun2000 tentangPerubahanatas Undang-Undang Nomor54Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,KabupatenTebo, Kabupaten Sarolangun danKabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor81,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3969); .Undang-UndangNomor23Tahun2006Tentang AdministrasiKependudukan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2006Nomor124,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4674)sebagaimanatelah diubahdenganUndang-UndangNomor24Tahun2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor24Tahun 2013tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor23 Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2013Nomor232, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5475); .Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayanan Publik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009 Nomor112,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5038); .Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014TentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun 2014 tentang Desa(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5539),sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47Tahun 2015 tentangPerubahanatasPeraturan PemerintahNomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-— 10. Undang Nomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesaiTahun2015Nomor157, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5717); .PeraturanPemerintahNomor40Tahun2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); . Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tentang 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenSarolangunNomor1Tahun2021 tentang PerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenSarolangun Nomor17Tahun2016tentangPembentukandanSusunan Perangkat Daerah(LembaranDaerahKabupatenSarolangun Tahun2021Nomor1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANPELAYANANAKTAKEMATIAN TERINTEGRASI MELALUIAPLIKASISI-PINTAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sarolangun
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Sarolangun. ~x 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang di pimpin oleh camat di Kabupaten Sarolangun. .KelurahanadalahbagiandariwilayahKecamatansebagaiperangkat Kecamatan di Kabupaten Sarolangun. . Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah Kelurahan sebagai perangkat Kelurahan di Kabupaten Sarolangun. . Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat intiadat yang ditaati dalam lingkungan. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. Kutipan Akta Kematian yang selanjutnya disebut Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang berisi data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. F2.01 adalah formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penting adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada intansi pelaksana. Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan dan Desa adalah Aplikasi yang selanjutnya disebut PAK KADES . Strategi peningkatan pelaporan dan pelayanan akta kematian terintegrasi yang selanjutnya disebut SI-PINTAR adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah Ketua RT dalam melaporkan peristiwa kematian. Operator Dinas adalah petugas pada Dinas Teknis yang membidangi Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil bertugas memproses berkas permohonan administrasi kependudukan baik secara manual maupun dari aplikasi PAK KADES Operator Kelurahan/Desa adalah petugas yang ditunjuk untuk menginput data dan mengupload berkas dari pelapor ke aplikasi PAK KADES . Pelapor adalah Ketua RT yang melaporkan peristiwa Kematian.

Pasal 2

“”Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum ' dan pedoman teknis pelaporan dan pelayanan bagi penyelenggara administrasi kependudukan, ketua RT didalam Kelurahan/Desa.

(2)Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Daerah terutama pelayanan pencatatan kematiansehinggaterwujudnyadatayangvalidterkaitdokumenakta kematian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Pelaporan melalui SI-PINTAR;
b.Penerbitan akta kematian melalui Dinas;
c.Evaluasi dan Monitoring.

BAB II

PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan SI-PINTAR dilaksanakan setiap hari.
(2)Tempat ~ pelaksanaan SI-PINTAR berada diwilayah RT Kelurahan/Desa dalam

Pasal 5

(1)Setiap peristiwa kematian dilaporkan oleh ketua RT kepada/Desa sebagai mitra kerja melalui Aplikasi SI-PINTAR.
(2)Kemitraan antara Dinas dan Pemerintah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Dinas(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi, validasi dan memproses atas kelengkapan berkas kemudian menerbitkan akta kematian sesuai dengan Standard Operating Procedure SI-PINTAR.
(4)Pelayanan pencatatan akta kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pemohon mengisi Formulir F2.01;
2. b.Surat keterangan kematian dari Dokter atau kepala Lurah/Desa;
3. c.KTP dan KK asli yang meninggal dunia; dan
4. d.KTP saksi 2 (dua) orang;

Pasal 6

Alur kerja SI PINTAR adalah sebagai berikut:

a.Ketua RT melaporkan peritiwa kematian melalui aplikasi SI-PINTAR;
b.Hari ke 2 (dua) setelah peristiwa kematian Ketua RT dan pihak keluarga melengkapi Dokumen persyaratan akta kematian;
c.Operator Kelurahan/Desa menerima serta meneliti formulir pengajuan dan kelengkapan berkas;
d.Apabila berkas sudah lengkap, operator Kelurahan/Desa menginput data dan mengirim ke operator Dinas melalui aplikasi PAK KADES ;
e.Operator Dinas memverifikasi kembali bahan yang diajukan operator Kelurahan/Desa setelah lengkap langsung diproses;
f.Apabila dokumen sudah selesai secara otomatis akta kematian masuk ke email Kelurahan/Desa. BABIII EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 7

(1)Bupati berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pelaporan dan Pelayanan Akta Kematian Terintegrasi melalui Aplikasi SI- PINTAR secara berkala paling sedikit 2 (Dua) kali dalam setahun dan/atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
(2)Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di bantu oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 2025 BUPATISAROLANGUN, HURMIN Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 723 segiemsex. 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DEDY'\HENDRY BERITADAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUN2025NOMOR4\

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…