DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RIPJPID BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025-2029.

BAB I

tentang latar belakang dari pembuatan RIPJPID, Bab II tentang gambaran umum dan kondisi riset inovasi daerah, Bab III tentang tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, Sedangkan Bab IV, V, dan VI merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan hasil analisis dengan pendekatan kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Bupati adalah Bupati Seluma.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 2.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266). Wilayah Kabupaten Seluma ini semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yang menjadi dasar terbentuknya Kabupaten Seluma, dengan luas wilayah 2.400,44 km2 atau 240.044 Ha wilayah darat dan ± 1.728,02 km² wilayah laut. Kabupaten Seluma beribukota di Pasar Tais, berjarak sekitar 500-200 km atau 40 mil dari ibukota Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 3

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan
2. b.Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah
3. c.Bab III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah
4. d.Bab IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
5. e.Bab V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah
6. f.Bab VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
7. g.Bab VII : Penutup
(2)Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah merupakan rencana aksi tahunan.
(3)Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
1. a.program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidencebased policy);dan
2. b.program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(4)Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkan di Tais pada tanggal 2 Juni 2026 BUPATI SELUMA, ttd. TEDDY RAHMAN Diundangkan di Tais pada tanggal 2 Juni 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd. DEDDY RAMDHANI BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2026 NOMOR 10 NOMOR FASILITASI : 100.3.3.2/478/B.2/2026 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 - 2029 P PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, Rencana Induk Pemajuan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dapat kami selesaikan dengan baik. Dokumen RIPJPID Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Dokumen RIPJPD ini akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusun Dokumen teknokratis RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, adapun sasaran RIPJPD Kabupaten Seluma untuk memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah untuk mendukung target kinerja Bupati Seluma dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2025- 2029. Pada dokumen RIPJPID Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disampaikan produk unggulan daerah yang akan dikembangkan ekosistem riset dan inovasinya yaitu tanaman padi serta memuat pula isu/permasalahan strategis daerah yang akan dipecahkan/dituntaskan dengan menggunakan elemen-elemen dalam ekosistem riset dan inovasi. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Tim ahli nya yang telah memberikan dukungan dan mendampingi kami dalam menyelesaikan dokumen ini serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, kami menyadari penyusunan ini masih perlu perbaikan dikemudian hari karena adanya perkembangan daerah sehingga merubah beberapah hal yang telah kami susun semoga dokumen ini menjadi pedoman dalam pemajuan pembangunan riset dan inovasi di daerah. BUPATI SELUMA ttd. TEDDY RAHMAN iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i KATA PENGANTAR ................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............ .......................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum ..................................................................... 4 1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................... 5 1.4 Sistematika Dokumen ........................................................ 5 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH ....................................................................................... 6 2.1 Gambaran Umum Daerah ..................................................... 6 2.1.1 Aspek Geografi ............................................................. 6 2.1.2 Kependudukan .......................................................... 8 2.1.3 Ketenagakerjaan......................................................... 12 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................ 13 2.1.5 Produk Unggulan Daerah .......................................... 19 2.2 Kondisi Riset dan Inovasi Daerah ......................................... 20 2.2.1 Kemampuan Melakukan Kajian Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti ........................................................................ 21 2.2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini Pada Setiap Prioritas Pembangunan yang di Usulkan ....................................................................... 22 BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH ... 30 3.1 Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang ............................................................................... 30 3.2 Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang ............................................................................... 31 3.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan .......... 33 BAB IV ANALISIS KESENJANGAN .......................................................... 39 BAB V STRATEGI KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH ........... 50 5.1 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah ........... 50 5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistes Riset dan Inovasi Daerah ................ 51 5.3 Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah ....................... 51 BAB VI PETA JALAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH ....... 53 BAB VII PENUTUP .................................................................................. 72 iv DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Usulan Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma ................... 3 Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seluma ........................ 7 Tabel 2.2 Jarak antara Kota Bengkulu ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Seluma .................................................................. 8 Tabel 2.3 PUD Kabupaten Seluma ............................................................ 19 Tabel 2.4 SDM Iptek di Kabupaten Seluma ............................................... 21 Tabel 2.5 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Seluma.................................. 22 Tabel 2.6 Kondisi Saat ini Ekosistem Riset dan Inovasi Dalam Mengatasi Permasalahan Utama Daerah .................................................... 27 Tabel 3.1 Data Inovasi Daerah Kabupaten Seluma yang Dihimpun dari Dinas, Kecamatan, Sekolah Tahun 2024 ..............................31 Tabel 3.2 Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan Untuk Pengembangan PUD ...................................................... 33 Tabel 3.3 Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan Untuk Mengatasi Permasalahan Daerah .................................... 36 Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi Akhir PUD ................................................................................ 39 Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi Akhir Dalam Mengatasi Permasalahan Utama Daerah............... 47 Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan PUD ...................... 50 Tabel 5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah ............... 51 Tabel 6.1 Langkah – Langkah Strategis Pengembangan PUD .................... 53 Tabel 6.2 Langkah-Langkah yang Akan Dilaksanakan Dalam Mengatasi Permasalahan Daerah .............................................. 65 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Skema Ranwal RPJPD 2025-2045 Sebagai Acuan Penyusunan RPIJPID 2025-2029 .......................................... 4 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Seluma .................................... 7 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seluma (jiwa) ........................................................................ 9 Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun ............................. 9 Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Per KM2 .............................................. 10 Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Seluma Tahun 2025 ...................... 11 Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seluma (jiwa) .................................... 12 Gambar 2.7 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Seluma 2019-2024 ..... 13 Gambar 2.8 Produk Domestik Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Seluma 2020-2024 .................................................................... 14 Gambar 2.9 Statistik Kunci 2022-2024 ................................................... 14 Gambar 2.10 Indeks Kemiskinan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 .... 17 Gambar 2.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Miskin di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2024 .................................. 18 Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024 ........................................................................... 18 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanaafatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah akan menjadi pembeda antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

BAB I

tentang latar belakang dari pembuatan RIPJPID, Bab II tentang gambaran umum dan kondisi riset inovasi daerah, Bab III tentang tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, Sedangkan Bab IV, V, dan VI merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan hasil analisis dengan pendekatan kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional antara lain untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Selanjutnya Pasal 41 menyatakan bahwa hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menyatakan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini menunjukan bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based policy atau dalam bentuk yang lebih operasional disebut kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional. Beberapa konsekuensi terbitnya Peraturan Presiden tersebut terhadap kelembagaan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) Iptek. Perangkat Daerah pengampu urusan penunjang litbang berubah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) atau Balitbang atau sebutan lainnya menjadi Badan Riset 2 dan Inovasi Daerah (BRIDA) apabila berupa perangkat daerah dalam bentuk mandiri, atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) apabila berupa perangkat daerah digabungkan dengan perangkat daerah urusan penunjang perencanaan.

Pasal 67

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 menyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah (Renduk dan Peta Jalan PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Dokumen RIPJPD ini akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusunan dokumen teknokratis RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. Adapun sasaran RIPJPD Kabupaten Seluma untuk memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Seluma dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan RIPJPID yang tepat waktu dan berkualitas menjadi urgen untuk dilaksanakan. Substansi pokok yang tercantum di dalam dokumen RIPJPID terdiri atas produk unggulan daerah dan permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Seluma selama Tahun 2025-2029. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Seluma mulai melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan RIPJPID Kabupaten Seluma, yang hasil akhirnya merupakan masukan untuk penyusunan RPJMD Teknokratik seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Dengan tersusunnya dokumen RIPJPID diharapkan hasil riset dan inovasi dapat mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Seluma. Proses penyusunan RIPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, diawali dengan melakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis atau permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Seluma serta berdasarkan isu strategis yang tercantum di dalam rancangan awal 3 RPJPD 2025-2045 serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh periset atau lembaga penelitian lainnya. Kabupaten Seluma saat ini telah memiliki Produk Unggulan Daerah yang disusun mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah tahap lima Tahun pertama (2025-2029) diarahkan untuk perkuatan pondasi pembangunan di berbagai bidang, yaitu di bidang perekonomian, sumber daya manusia, infrastuktur maupun tata kelola pemerintahan. Adapun usulan prioritas pembangunan yang diidentifikasi berdasarkan isu global, nasional, regional, dan lokal yang diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) serta hasil riset ditampilkan pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Usulan prioritas pembangunan Kabupaten Seluma Isu Strategis Daerah Usulan Prioritas Pembangunan 1) Masih lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat 2) Masih Rendahnya Kualitas SDM serta Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 3) Masih Rendahnya Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Strategis 4) Masih Rendahnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berdaya Saing 1) Riset dan inovasi untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan. 2) Riset dan inovasi untuk penguatan produk unggulan daerah. 3) Riset dan inovasi untuk peningkatan daya saing SDM. 4) Riset dan inovasi untuk peningkatan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. 5) Riset dan inovasi tata kelola pemerintahan yang baik dan Berdaya Saing. Berdasarkan uraian prioritas pembangunan di atas, dapat diusulkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah:

1.Penurunan angka kemiskinan.
2.Penurunan angka Stunting.
3.Masih rendahnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
4.Masih rendahnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing. Komoditas atau Produk Unggulan Daerah Kabupaten Seluma berfokus hanya pada tanaman padi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. 4 Gambar 1.1 Skema Ranwal RPJPD 2025-2045 Sebagai Acuan Penyusunan RIPJPID 2025-2029 1.2 Dasar Hukum
1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4266);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I92); RANWAL RPJPD 2025-2045 RIPJPID TUJUAN/SASARAN TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH FOKUS UTAMA BALITBANG
1.Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi PUD
2.Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah PROGRAM PRIORITAS/UTAMA/UNGGULAN
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Penanggulangan Kemiskinan
4.Pembangunan Infrastruktur
5.Pembangunan Ekonomi Berbasis PUD
6.Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan RPJMD Teknokratik 5
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
9.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 4); 1.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, RIPJPID merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah. Tujuan disusunnya Dokumen RIPJPID Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah :
1.Untuk mengakselerasi proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas;
2.Sebagai peta jalan harmonisasi agenda riset dan inovasi daerah;
3.Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan riset dan inovasi serta untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
4.Menjamin tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; Adapun sasaran RIPJPID Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah:
1.Sasaran jangka pendek, menyusun rencana terkait kajian produk unggulan daerah dan kajian isu strategis sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025- 2029;
2.Sasaran jangka panjang, sebagai dokumen yang menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan di daerah. 1.4 Sistematika Dokumen Sistematika lengkap Dokumen RIPJPID Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan BAB 2 Gambaran Umum dan Kondisi Riset BAB 3 Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah BAB 4 Analisis Kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah BAB 5 Strategi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah BAB 6 Peta Jalan Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah BAB 7 Penutup 6 2.1.1 Aspek Geografi Aspek geografi meliputi batas wilayah, administrasi wilayah yang terdiri dari daftar kecamatan dan kelurahan/desa, luas wilayah serta data geografis berbasis saintifik penting lainnya. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Seluma berada di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian Selatan, membujur di sepanjang Bukit Barisan dengan posisi koordinat 03˚49’55,66”- 04˚21’40,22” LS dan 101˚17’27,57” - 102˚59’40,54” BT. Secara administratif berbatasan dengan wilayah- wilayah sebagai berikut:

a.Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu
b.Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Empat Lawang (Provinsi Sumatera Selatan)
c.Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkulu Selatan
d.Sebelah Barat : Samudera Indonesia Jumlah kecamatan di Kabupaten Seluma pada Tahun 2003 sebanyak 5 Kecamatan. Namun, dengan adanya pemekaran Kabupaten Seluma dengan dasar hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada Tahun 2003, Kabupaten Seluma terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras. Pada Tahun 2005 Kabupaten Seluma telah melakukan pemekaran wilayah 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Lubuk Sandi Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Timur, Seluma Utara, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Talo, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras sehingga sampai dengan Tahun 2025 ini total Kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma berjumlah 14 Kecamatan, 7 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 215.354 jiwa. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Seluma Sumber: RPJMD Kabupaten Seluma Luas wilayah kecamatan dan jarak antara Kota Kabupaten Seluma ke ibukota-ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Seluma disajikan pada Tabel 2.1 dan 2.2. Tabel 2.1 Luas wilayah kecamatan Kabupaten Seluma NO KECAMATAN IBU KOTA KECAMATAN LUAS TOTAL (KM2) 1 Semidang Alas Maras Kemang Mumpo 120,87 2 Semidang Alas Pajar Bulan 508,65 3 Talo Masmambang 111,89 4 ILir Talo Padang Cekur 113,85 5 Talo Kecil Sukamerindu 91,22 6 Ulu Talo Air Keruh 328,54 7 Seluma Tais 27,41 8 8 Seluma Selatan Rimbo Kedui 80,43 9 Seluma Barat Pagar agung 87,60 10 Seluma Timur Selebar 77,08 11 Seluma Utara Puguk 320,99 12 Sukaraja Sukaraja 189,46 13 Air periukan Dermayu 163,81 14 Lubuk Sandi Rena Panjang 257,56 2479,36 Sumber : Seluma Dalam Angka 2024 Tabel 2.2 Jarak Antara Kota Kabupaten Seluma ke Kecamatan di Kabupaten Seluma NO KECAMATAN JARAK (KM2) 1 Semidang Alas Maras ( Kemang Mumpo ) 51,20 2 Semidang Alas ( Pajar Bulan ) 41,60 3 Talo ( Masmambang ) 22,90 4 Ilir Talo ( Padang Cekur ) 32,70 5 Talo Kecil ( Suka merindu) 33,70 6 Ulu Talo ( Air Keruh ) 32,60 7 Seluma (Tais ) 0,00 8 Seluma Selatan ( Rimbo Kedui ) 5,30 9 Seluma Barat ( Pagar agung ) 10,20 10 Seluma Timur ( Selebar ) 3,90 11 Seluma Utara ( Puguk ) 10,40 12 Sukaraja ( Sukaraja ) 28,00 13 Air Periukan ( Dermayu ) 25,50 14 Lubuk Sandi ( Rena Panjang ) 17,10 Sumber : Kabupaten Seluma Dalam Angka 2024 2.1.2 Kependudukan Jumlah Penduduk Kabupaten Seluma pada Tahun 2024 sebanyak 217.507 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sukaraja sejumlah 33.473 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Talo sejumlah 6.442 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sukaraja dengan kepadatan 387 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Talo dengan kepadatan 20 jiwa/km2. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Seluma pada Tahun 2024 sebesar 106. Hal ini menunjukkan bawah setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. 9 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seluma (Jiwa) Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk PerTahun Sumber : Seluma Dalam Angka 2025 10 Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020-2025 Kabupaten Seluma paling banyak ada di Kecamatan Seluma Selatan dengan jumlah 1,98% dari 13.713 jiwa bergerak naik sampai 15.050 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020-2025 paling sedikit ada di Kecamatan Sukaraja dengan jumlah 0,38% dari 32.981 jiwa bergerak naik hanya 33.578 jiwa. Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Per KM2 Sumber : Seluma Dalam Angka 2025 Berdasarkan Gambar 2.4 dapat disumpulkan bahwa Kepadatan Penduduk per km2 Kabupaten Seluma dari Tahun 2020-2025 paling banyak terletak di Kecamatan Seluma sejumlah 392 dari 369 sampai 392 per km2. Sedangkan Kepadatan Penduduk per km2 dari Tahun 2020-2025 paling sedikit terletak di Kecamatan Ulu Talo sejumlah 20 dari 18 sampai 20 per km2. 11 Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Seluma Tahun 2025 Berdasarkan Gambar 2.5 dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Seluma Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 terbanyak di Kecamatan Seluma Utara dengan jumlah 111. Sedangkan Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Seluma Tahun 2020 sampai Tahun 2025 terkecil di Kecamatan Seluma dengan jumlah 103 dan Kecamatan Sukaraja dengan jumlah 103. 12 Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seluma (Jiwa) Berdasarkan Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seluma paling banyak berumur 0-4 Tahun dengan jumlah 19.225 jiwa. 2.1.3 Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sasaran dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seluma adalah menurunnya tingkat pengangguran yang diukur dengan tiga indikator yaitu: (1) angka kerja; (2) tingkat partisipasi angkatan kerja;dan (3) tingkat pengangguran terbuka. 13 Gambar 2.7 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Seluma 2019-2024 Angkatan Kerja adalah penduduk yang berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 Tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecendrungan meningkat ata menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini dikarenakan factor ilmiah, yakni kelahiran, kematian dan pergeseran jumlah penduduk. Angka pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Seluma Tahun 2024 sebanyak 120.310 orang sedangkan tingkat pengangguran sebesar 2,38 persen atau sebanyak 2.858 orang. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Seluma bekerja di sektor bidang pertanian. Sebanyak 63.036 orang bekerja di sektor pertanian atau sekitr 53,67 persen dari total penduduk yang bekerja. Sektor dengan jumlah pekerja terbanyak berikutnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan 15.763 pekerja atau sekitar 13,42 persen dari total penduduk yang bekerja. 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 14 Nilai PDRB per kapita Kabupaten Seluma atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 22,82 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2024 mencapai 29,17 juta rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 8,75 persen dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Tahun 2024 masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Gambar 2.8 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Seluma 2020–2024 Variabel/Variable 2020 2021 2022 2023* 2024**

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Nilai PDRB (Miliar Rupiah)/GRDP (Billion Rupiahs) - ADHB/at Current Prices 4.730,45 5.053,60 5.436,50 5.768,87 6.344,92 - ADHK/at 2010 Constant Prices 2.870,32 2.932,95 3.018,64 3.097,53 3.223,40 PDRB per Kapita (Juta Rupiah)/per Capita GRDP (Million Rupiahs) - ADHB/at current price 22,82 24,07 25,58 26,82 29,17 - ADHK/at 2010 Constant Price 13,85 13,97 14,20 14,40 14,82 Jumlah Penduduk (orang)/Population (people) 1) 207.314 209.961 212.544 215.063 217.507 Catatan/Notes: * Angka Sementara/Preliminary Figures ** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures 1) Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan Tahun/Juni) The Result of 2020-2050 Indonesia Population Projection Result of 2020 Population Census (Mid Year/June) Sumber/Source : BPS Kabupaten Seluma/BPS-Statistics Seluma Regency B. Pertumbuhan Ekonomi Gambar 2.9 Statistik Kunci 2022-2024 Rincian/Description Satuan/Unit 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) SOSIAL/SOCIAL Penduduk1/Population1 ribu/thousand 212,54 215,06 217,51 Laju Pertumbuhan Penduduk1/Population Growth1 % 1,23 1,19 1,14 Angka Kelahiran Total-AKT1/Total Fertility Rate-TFR1 anak/child 2,42 2,42 2,41 Angka Kematian Bayi-AKB (per 1.000 kelahiran hidup)1 Infant Mortality Rate-IMR (per 1,000 life births)1 bayi/infant 20,28 19,69 19,12 Angka Harapan Hidup1-e0/Life Expectancy Rate1 Tahun/years 72,49 72,71 72,90 Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+ % 97,80 97,55 98,13 15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK2 % Labour Force Participation Rate-LFPR2 70,57 73,44 73,45 Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 % Unemployment Rate-UR2 1,74 2,68 2,38 Penduduk Miskin3/Poor People3 ribu/ thousands 36,71 36,32 35,08 Persentase Penduduk Miskin3 % Percentage of Poor People3 18,36 18,00 17,23 Indeks Pembangunan Manusia-IPM4 Human Development Index4 – 69,74 70,27 70,98 EKONOMI/ECONOMIC Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku5 Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price5 miliar rupiah billion rupiahs 5.436,50 5.768,87* 6.344,92** Laju Pertumbuhan Ekonomi6/Economic Growth 6 % 2,92 2,61* 4,06** PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price juta rupiah million rupiahs 25,58* 26,82* 29,17* Catatan/Notes : * Angka Sementara/ Preliminary Figures ** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures 1 Proyeksi Penduduk Indonesia 2021-2050 Hasil Sensus Penduduk 2021 (Pertengahan Tahun/Juni)/ 2021-2050 Indonesia population projection result of 2021 Population Census (mid year/June) 2 Kondisi Agustus/Condition at August 3 Kondisi Maret/Condition at March 4 Sejak Tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita 5 Mulai Tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008) 6 Menggunakan Tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada Tahun 2024, total PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga berlaku mencapai 6.344,92 miliar rupiah. Pada Tahun 2024 pula, PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3.223,40 miliar rupiah, meningkat sebanyak 4,06 persen dibandingkan Tahun 2023. Sampai Tahun 2024, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Seluma masih sangat dominan. Fenomena ini tampak dari peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga berlaku yang relatif sangat besar dibandingkan sektor-sektor lain. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 mencapai 3.059,54 miliar rupiah, dengan besar kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Seluma sebesar 48,22 persen, 16 kedudukannya sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Seluma masih sulit untuk digeser oleh sektor-sektor lain. Sektor lain dengan kontribusi besar adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 sebesar 636,13 miliar rupiah dengan peran sebesar 10,03 persen. Dari sisi pengeluaran, Tahun 2024 PDRB Kabupaten Seluma sebagian besar masih digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yakni sebesar 80,62 persen, dengan rincian pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 62,42 persen, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,62 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 16,58 persen. Selain konsumsi, PDRB digunakan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 52,15 persen. Hal ini menandakan masyarakat Kabupaten Seluma masih mengutamakan konsumsi daripada investasi, karena sumbangan konsumsi terhadap PDRB lebih besar dibandingkan PMTB. C. Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekutitas Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Seluma yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas tiga kelompok utama, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, khususnya yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah kelompok utama Pendapatan Daerah: 1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.4.2 Pendapatan Transfer 1.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Statistik PBB Kabupaten Seluma 2025 - Jumlah SPPT Dicetak: Sebanyak 85.542 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB telah dicetak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma pada Juni 2025. SPPT ini akan didistribusikan ke 202 desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma. - Target Pendapatan PBB: Bapenda Seluma menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni dari sektor PBB mencapai Rp 1,7 miliar pada Tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Murni 2025 Hingga pertengahan Tahun 2025, Bapenda Kabupaten Seluma telah mencatatkan pendapatan dari beberapa sektor pajak sebagai berikut: - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp. 3 Miliar 17 - Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN: Rp. 3 Miliar - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): Rp. 200 Juta - PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Rp.136 Juta (termasuk tunggakan Tahun 2024) Informasi Tambahan - SPPT PBB: Merupakan dokumen resmi yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. - Distribusi SPPT: Setelah dicetak, SPPT akan disalurkan melalui perangkat desa dan kelurahan untuk mempermudah proses pembayaran oleh Masyarakat. D. Indeks Gini Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerintahan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimbang benar-benar sempurna terjadi , Indek gini Kabupaten Seluma pada Tahun 2020 sebesar 0,29 menurun sebesar 0,01 dari Tahun 2019 yang sebesar 0,28. Gambar 2.10 Indeks Kemiskinan Kabupaten Seluma Tahun 2016- 2020 E. Kemiskinan Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan adalah nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kolori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum dalam rupiah untuk pengeluaran rumah, sandang, kesehatan dan pendidikan. NasionalProvinsiKabupaten Seluma 20202019201820172016 0 10,1 9,22 9,82 0.2 0,0 1700 0.4 15,30 1523 154316,420.6 17,32 0.8 18,56 019,1 19,6020,71 21,68 1.2 18 Gambar 2.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seluma 2016–2024 Berdasarkan Gambar 2.11 dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 sampai Tahun 2024 Kabupaten Seluma mengalami penurunan persentase penduduk miskin yaitu dari 21.68 menjadi 17,23 turun 4,45. Sementara itu apabila dibandingkan persentase jumlah penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Seluma tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. F. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keber hasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seluma Tahun 2020-2024 19 Selama lima Tahun terahir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Seluma menunjukkan adanya peningkatan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Seluma tercatat sebesar 68,87 angka ini menjadi 69,00 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 69,74, pada Tahun 2023 menjadi 70,27 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 70.98. Walaupun terjadi peningkatan setiap Tahunnya, banyak permasalahan yang harus diperbaiki oleh Kabupaten Seluma mengingat capaian IPM dalam kurun waktu 2020- 2022 selalu dibawah capaian rata-rata Provinsi Bengkulu dan Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. 2.1.5 Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Seluma memiliki potensi wilayah sumber daya alam yang sangat signifikan dan multikompleks, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dengan luas wilayah mencapai 2.400,44 km2 atau 240.044 Ha², Kabupaten Seluma memiliki topografi yang bervariasi mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan, yang memberikan keunggulan dalam keberagaman komoditas unggulan. Berdasarkan kondisi geografis, kabupaten ini didukung oleh lahan pertanian luas, garis pantai mencapai 100 km, serta kawasan hutan yang secara administratif sudah masuk dalam pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit IV Seluma. Ketiga sektor ini telah terbukti menjadi tulang punggung struktur perekonomian daerah, dengan kontribusi rata-rata di atas 50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Berikut sektor perekonomian daerah yang dimasukkan dalam data Produk Unggulan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.3 PUD Kabupaten Seluma No. Sektor Komoditas Tanaman Pangan Padi ladang, padi sawah, kedelai Sukaraja, Talo Ilir, Ulu Talo, dsb Perkebunan Kelapa sawit, karet, kopi, kakao Hampir semua kecamatan, terutama Air Periukan, Sukaraja Hortikultura Jengkol, durian, sayur mayur Skala rumah tangga di banyak kecamatan Perikanan Perikanan tangkap laut Sumber protein bagi masyarakat dan pendukung agribisnis lokal Sebagai daerah dengan basis kegiatan pada sektor pertanian, komoditas pertanian banyak dihasilkan di Kabupaten Seluma. Dari keempat PUD Kabupaten Seluma, yang paling menonjol di Kabupaten Seluma adalah tanaman padi sehingga yang paling dikembangkan dan menjadi produk unggulan daerah adalah tanaman padi. Pada Tahun 2020, tercatat seluas 11.639 hektar lahan sawah di Kabupaten Seluma yang diairi baik oleh irigasi, tadah hujan, pasang surut maupun lebak. Dengan luas panen padi yang terluas kedua di 20 Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Bengkulu. Pada Tahun 2020, produksi padi di Kabupaten Seluma mencapai 41.672 ton yang menempatkannya di posisi ketiga sebagai kabupaten/kota dengan jumlah produksi terbanyak di Provinsi Bengkulu. Komoditas pertanian ini terus dikembangkan dan beberapa diantaranya menjadi produk unggulan daerah. Dalam beberapa Tahun terakhir, Kabupaten Seluma terus mengembangkan strategi penguatan ekonomi daerah yang berfokus pada pertumbuhan sektor-sektor riil berbasis sumber daya lokal. Sensus Pertanian 2023 mencatat adanya lebih dari 43.000 unit usaha pertanian aktif, didominasi oleh Usaha Pertanian Perorangan (UTP), sementara sektor perikanan dan kehutanan juga menunjukkan pertumbuhan dalam skala rumah tangga dan kelompok masyarakat. Namun, capaian-capaian tersebut masih menyisakan beragam tantangan terkait produktivitas lahan, rendahnya diversifikasi usaha, minimnya pemanfaatan teknologi modern, serta isu keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan potensi tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara daerah pesisir dan pedalaman. Kabupaten Seluma memiliki kekayaan sumber daya alam yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah, terutama pada sektor pertanian. Di sektor pertanian, Kabupaten Seluma tercatat sebagai salah satu sentra produksi padi utama di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, pada Tahun 2022, luas panen padi mencapai 8.060 hektar dengan produksi sebesar 33.366 ton gabah kering giling. Selain padi, komoditas pertanian lain seperti jagung dengan produksi 2.580 ton dari luas panen 864 hektare, serta ubi kayu dan kacang tanah turut memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Struktur ekonomi Kabupaten Seluma ditopang oleh sektor pertanian yang menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan regional. Selain itu, potensi pengembangan kawasan agropolitan, pengolahan hasil pertanian, menjadi peluang yang dapat mendorong akselerasi ekonomi daerah. Dengan dukungan konektivitas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Seluma dapat berkembang sebagai pusat penghasil komoditas pertanian untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Bengkulu. 2.2 Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Seluma dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Seluma, dimana bidang penelitian dan pengembangan menjadi salah satu bidang pada perangkat daerah ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tugas dan 21 Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seluma mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan melaksanakan fungsi, sebagai berikut : 1) Inventarisasi permasalahan bidang penelitian dan pengembangan; 2) Penyusunan kajian dan policy brief dari hasil penelitian dan pengembangan; 3) Penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta Sumber daya alam dan teknologi; 4) Koordinasi, evaluasi Bidang Penelituan dan Pengembangan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang sumber daya alam dan teknologi; 5) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2.1 Kemampuan Melakukan Kajian Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence-based policy) Berisi informasi kemampuan daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti berdasarkan 3 aspek berikut ini : 1) Sumberdaya Riset dan Inovasi Daerah
1. a.Sumberdaya manusia Iptek daerah Tabel 2.4 SDM IPTEK di Kabupaten Seluma No SDM IPTEK Jumlah 1 Peneliti 3 2 Analisis Data Ilmiah 3 3 Analis Hasil Penelitian 1 4 PSM 1 Ket : Data Pejabat Fungsional
2. b.Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Infrastruktur riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Seluma jumlahnya masih sedikit. Namun, infrastruktur ini berpotensi untuk dikembangkan dan mendukung riset dan inovasi dimasa depan. Adapun Infrastruktur riset dan inovasi yang tersedia adalah:
  1. 1.Wisata Pantai Kabupaten Seluma terdiri dari 9 lokasi pantai yaitu Pantai Muara Kungkai, Pantai Muara Ngalam, Pantai Seluma, Pantai Penago, Pantai Talo, Pantai Rawa Indah Pantai Tedunan, Pantai Semidang Alas Maras/Pantai Ancol, Pantai Muara Maras dan ada juga Air terjunnya Air Terjun Puguk, Air Terjun Tasik, Air Terjun Cughub Embun, Air Terjun Simpur Besar, Air Terjun Jurug, dan Wisata Air Panas Desa Lubuk Resam yang masih alami dan sebagai paru-paru Kota Kabupaten Seluma dan dikembangkan sebagai tempat wisata alam; 22
  2. 2.Inkubator Bisnis berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Seluma yang berperan untuk meningkatkan skala UMKM.
  3. 3.Laboratorium Dinas Kesehatan.
  4. 4.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
3. c.Program-Program Riset dan Inovasi Daerah yang pernah dilaksanakan
4. d.Anggaran Riset dan Inovasi Daerah. 2) Kelembagaan Iptek di daerah saat ini Kelembagaan Iptek di daerah yang tersedia saat ini adalah: - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3) Jejaring Riset dan Inovasi Daerah Berisi kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi di daerah antar pemangku kepentingan yang berupa kajian, riset dan penerapan teknologi serta kegiatan akademik lainnya. 2.2.2 Kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini pada PUD dan Permasalahan Utama Daerah yang diusulkan. Berisi kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi produk-produk unggulan daerah dan permasalahan-permasalahan utama di daerah yang dianalisis dengan menggunakan 6 elemen berikut ini: 1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; 2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; 3) Kemitraan riset dan inovasi; 4) Budaya riset dan inovasi; 5) Keterpaduan riset dan inovasi di daerah; 6) Penyelarasan dengan perkembangan global Tabel 2.5 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Seluma Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Produk Unggulan : Pengembangan PUD Tanaman Padi Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya tanaman padi Sudah adanya kebijakan yang mendukung pengembangan tanaman padi Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha omzet, dsb) dan data inventor yang bergerak di bidang pertanian tanaman padi Belum ada Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan dan data inventor yang bergerak di bidang pertanian tanaman padi 23 Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Pusat inovasi pengembangan tanaman padi Belum ada pusat inovasi pengembangan tanaman padi Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Terdapat berbagai inisiatif dan program yang mendukung pengembangan tanaman padi, meskipun tidak ada inkubator atau layanan tenant khusus yang secara eksplisit disebutkan. Namun, sejumlah lembaga dan program pemerintah aktif berperan dalam mendukung sektor pertanian padi di daerah ini. Infrastruktur dalam mendukung pengembangaan tanaman padi Terdapat berbagai infrastruktur yang mendukung pengembangan tanaman padi. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait aktif melakukan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi yaitu Pompanisasi untuk Perluasan Areal Tanam Padi (PAT), Percepatan Gerakan Tanam Padi, Distribusi Benih Unggul dan Pembangunan Infrastruktur Irigasi Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Skema/model dana atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Belum ada skema/model dana atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Inventarisasi data kekayaan intelektual pada pelaku usaha pengembangan tanaman padi Belum terinventarisasi data kekayaan intelektual terkait pengembangan tanaman padi 24 Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan tanaman padi Belum ada kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan tanaman padi Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Penyediaan demplot untuk uji coba dan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Ada penyediaan demplot dan program uji coba/monitoring di Seluma dalam rangka pengembangan tanaman padi, seperti distribusi benih, uji coba pompanisasi, produksi benih varietas unggul, demplot dalam penelitian, dan program optimalisasi lahan. Tapi sejauh ini belum ada bukti publik yang jelas bahwa ada website jaringan inovasi (platform digital resmi yang mengoordinasi inovasi pertanian di Seluma) yang aktif dan dikenal secara luas. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan tanaman padi Sudah ada kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di Kabupaten Seluma, meskipun skala dan formalitasnya mungkin bervariasi, dan ada ruang untuk dikembangkan lebih lanjut Kemitraan strategis di pusat dan daerah dalam pengembangan tanaman padi Ada beberapa kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Seluma dalam pengembangan tanaman padi/ketahanan pangan yaitu Program Strategis Kementan & Dinas Pertanian Kabupaten 25 Seluma, UPSUS Padi & Jagung, Swasembada Pangan / Brigade Pangan /Optimasi Lahan, dan Pengukuhan dan supervisi program Peningkatan difusi inovasi Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Belum ada Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan tanaman padi Ada sosialisasi dan diseminasi riset padi di Kabupaten Seluma dalam bentuk monitoring, evaluasi, pendampingan benih, praktek lapang, pelatihan, koordinasi antar lembaga, dan inovasi teknologi. Beberapa praktik baik sudah diterapkan: penggunaan varietas unggul, roguing, penggunaan listrik di sawah, penggunaan pompanisasi, dan fokus pada efisiensi benih Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Menyelenggarakan promosi dan jenis kampanye yang tepat dalam pengembangan tanaman padi Belum ada promosi dan kampanye yang tepat dalam pengembangan tanaman padi Apresiasi prestasi inovasi Menyelenggarakan lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan tanaman padi Belum terselenggaranya lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan tanaman padi Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Perusahaan pemula berbasis riset dalam pengembangan tanaman padi Belum ada perusahaan pemula berbasis riset dalam pengembangan tanaman padi Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman Belum ada inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan 26 dan/atau teknologi masyarakat padi pengembangan tanaman padi Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD dan/atau mengatasi permasalahan daerah Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Ada beberapa prakarsa riset dan inovasi dalam pengembangan tanaman padi di Kabupaten Seluma yaitu Inovasi Pertanian Berbasis Listrik (Electrifying Agriculture), Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Varietas Unggul Baru (VUB), Evaluasi Penggunaan Benih, Pendampingan Produksi Benih VUB dan Adopsi Teknologi oleh Petani dan Persepsi terhadap Inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi tanaman padi Belum ada Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi tanaman padi Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Proses standarisasi produk hasil tanaman padi Berdasarkan sumber terbaru, ada beberapa proses standarisasi produk hasil tanaman padi di Kabupaten Seluma yaitu Produksi Benih Sumber dan Pemeriksaan Lapang (PL-2), Pengukuran Kadar Air dan Sortasi Calon Benih, dan Validasi Standar Budidaya Padi (GAP / PTT) Pelatihan cara pengembangan tanaman padi Ada beberapa kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait pengembangan padi yaitu Peningkatan 27 Kapasitas Brigade Pangan Kecamatan Seluma Selatan, Bimtek Produksi Benih Sumber Padi / Pemeriksaan Lapang, dan Sosialisasi & Koordinasi Program Strategis Kementan Penguatan kerjasama internasional Terbangunnya kerjasama internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi Belum ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi Tabel 2.6 Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Mengatasi Permasalahan Utama Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Saat ini Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung penurunan angka kemiskinan Kebijakan yang mendukung penurunan angka kemiskinan berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data kemiskinan daerah Basis data kemiskisnan berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Perencanaan penurunan angka kemiskinan Perencanaan penurunan angka kemiskinan dituangkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Anggaran khusus daerah untuk penanggulangan kemiskinan Ada skema pembiayaan penanggulangan kemiskinan dalam RPKD 2021-2026, namun Belum ada skema pembiayaan riset untuk penanggulangan kemiskinan 28 Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Belum adanya kerjasama riset untuk penanggulangan kemiskinan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Jaringan inovasi untuk pengentasan kemiskinan Belum adanya jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi; Peningkatan difusi inovasi Kajian transfer teknologi untuk masyarakat miskin Masih kurangnya skema transfer teknologi untuk masyarakat miskin Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Kapasitas keterampilan dan pengetahuan penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Masih kurangnya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk peningkatan kapasitas keterampilan dan pengetahuan penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Replikasi inovasi penanggulangan kemiskinan Masih kurangnnya replikasi inovasi penanggulangan kemiskinan Apresiasi prestasi inovasi Penyelenggaraan kompetisi inovasi khusus penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Belum adanya penyelenggaraan kompetisi inovasi khusus penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Skema pembiayaan usaha yang cocok untuk masyarakat miskin Belum adanya skema pembiayaan usaha yang cocok untuk masyarakat miskin Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan Prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin masih kurang 29 Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan Belum optimalnya keselarasan kebijakan penanggulangan kemiskinan Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa kemiskinan Belum adanya penetapan standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa kemiskinan 30
  1. 1.Terbatasnya SDM Peneliti Di Daerah Pengembangan riset dan inovasi sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di daerah. Namun tantangan yang dihadapi daerah adalah terbatasnya jumlah peneliti di daerah. Sebagai hasil kebijakan penyetaraan jabatan, saat ini di Kabupaten Seluma hanya terdapat dua orang peneliti ahli muda hasil penyetaraan dan satu orang CPNS peneliti ahli pertama. Minimnya jumlah fungsional peneliti berpengaruh terhadap jumlah hasil kajian yang dihasilkan. Rencana kegiatan ke depannya, akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak Perguruan Tinggi. Salah satu dampak terbatasnya SDM Peneliti di daerah adalah pelaksanaan riset menjadi lebih lama, karena adanya pekerjaan rangkap sebagai subkoordinator/substansi. Di samping itu, Peneliti di daerah juga masih sangat terbatas untuk meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi nasional maupun global. Perpindahan jabatan dari struktural ke jabatan fungsional peneliti tentunya membutuhkan penyesuaian skill sebagai peneliti. Menjadi Peneliti dadakan juga menyebabkan hasil penelitian belum dimanfaatkan untuk pengambil kebijakan. Saat ini hasil penelitian secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya kelompok UMKM namun masih terbatas penggunanya.
  2. 2.Minimnya Anggaran Terkait Riset dan Inovasi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 hanya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma. Dengan nilai sekitar 0.002% dari APBD Kabupaten Seluma. Belum ada sumber pendanaan lainnya. Untuk menjalankan kegiatan riset dan inovasi menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, serta menjalin kerjasama dengan universitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian secara bersama-sama. Minimnya anggaran urusan penelitian dan pengembangan berdampak belum dapat membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang dapat memenuhi semua elemen ekosistem riset dan inovasi.
  3. 3.Hambatan Kultural Birokrasi Keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan belum maksimal menjadi think thanknya organisasi pemerintahan di daerah. Salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya 31 kesadaran pengambil kebijakan untuk memanfaatkan fungsi litbang dalam formulasi kebijakan.
  4. 4.Belum Optimalnya Kolaborasi Riset Dan Inovasi Kolaborasi riset dengan berbagai pihak misalnya dalam hubungan pentahelix belum optimal, dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi mulai dari keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, anggaran serta budaya riset dan inovasi yang belum berkembang dengan baik di daerah. Kedepannya kolaborasi riset akan menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat sebagai pelaku UMKM.
  5. 5.Belum Optimalnya Upaya Komersialisasi Dan Hilirisasi Hasil Riset saat ini komersialisasi dan hilirisasi hasil riset belum optimal dilaksanakan. 3.2 Peluang Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi Di Masa Datang Visi Kabupaten Seluma Tahun 2025-2045 adalah Kabupaten Seluma yang Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan dan Beriman. Riset dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi ini. Ini menjadi peluang yang baik bagi Litbang untuk dapat menjadi bagian dari pencapaian visi Kabupaten Seluma melalui pemanfaatan peluang terhadap isu-isu yang menjadi fokus untuk membangun ekosistem kelitbangan. a) Pemberian Penghargaan Terhadap Pelaku Riset dan Inovasi Di Daerah. Penghargaan kepada pelaku inovasi di daerah, telah dilakukan dalam tiga Tahun terakhir dalam kegiatan memberikan penghargaan inovasi daerah. Namun belum dengan tema kekhususan. Yang penting dilakukan adalah membangun budaya inovasi dan pemerintah peduli kepada masyarakat yang melakukan inovasi. Pada masa selanjutnya, pelaksanaan lomba inovasi akan dilaksanakan sesuai dengan produk unggulan daerah yang akan dikembangkan. Data inovasi daerah yang berasal dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. Inovasi yang digagas masyarakat bervariasi berdasarkan sumberdaya yang ada disekitar mereka dan permasalahan yang dihadapi. Tabel 3.1 Data Inovasi Daerah Kabupaten Seluma yang dihimpun dari Dinas, Kecamatan, Sekolah Tahun 2024 No Nama Inovasi Inovator 1 SENADI (Sentra Naskah Dinas ) Bidang Kesekretariatan DPMPTSP 2 SEBAKAS (Sinkronisasi Proses Perizinan dengan Aplikasi SRIKANDI di Bidang Kesejahteraan Rakyat) Bidang Kesejahteraan Rakyat DPMTPSP 3 DARLINGS (Damkar Responsive Lindungi Sekolah) Satpol PP dan Pemadan Kebakaran 32 4 AKSARA (Akta, Kartu Keluarga, dan KIA untuk Anak Baru Lahir) RSUD Tais 5 KASEP LASITA (Pengkajian Resep Oke Pelayanan Kefarmasian Mantap) Puskesmas Babatan 6 E-APBD BKD 7 HP ALAP (Hasil Pemeriksaaan Akurat Langsung dan Tepat ) Puskesmas Dermayu 8 Halo Fajek DP3APPKB 9 PELIKHAN (Pelayanan Publik Kelurahan ) Kelurahan Dusun Baru 10 PENYULAK (Penyuluhan Adminstrasi Kependudukan) DUKCAPIL 11 SI DATUKS (Sistem Pendaftaran Tukang Tersertifikasi) Dinas PUPR 12 Penerapan Alat Pengasapan Tertutup Dinas Perikanan 13 PEN KEK (Pendampingan Ibu Hamil Kek) Puskesmas Tumbuan 14 Kasih Cinta “Cegah Kematian Maternal dan Neonatal” Puskesmas Ulu Talo 15 MILA SELUMA BERINOVASI BALITBANG 16 Layanan E-Government DISKOMINFO 17 Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah 18 GLS (Giat Literasi Siswa di SDN 44 Seluma) SDN 44 Seluma 19 IKAN SEPAT (Adminstrasi Lengkap Sertifikat Cepat) DISPERKIMHUB 20 GREETAA (Greeting and Attitude) SDN 137 Seluma 21 E-TIORLA (Elektronik Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terlibat Organisasi Terlarang) Badan KESBANGPOL 22 SILARON (Sistem Informasi laporan Realisasi Online) BPBD 23 Formulis Pengaduan Berbasis QR Dinas Lingkungan Hidup 24 ARGI (Inovasi Pelayanan Kelurahan Melalui Digitalisasi Arsip) dan Layanan Surat MEDCHAT (Menyurat Menggunakan Media Sosial Chatting) Kelurahan Taling Saling 25 Kencan Sehari Tanpa Si Dia (Kenali Secara Dini Sehat Tanpa Faktor Resiko – Tanggap Pantau Hipertensi dan Diabetes Melitus) Dinas Kesehatan 26 CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntanbel) Kecamatan Seluma Barat 33 27 Kegiatan Inovasi Rekonsiliasi Retribusi Daerah dan Pajak Makan Minum BAPPENDA 28 Taman Air Mancung Simpang Enam Dinas Lingkungan Hidup 29 INOVASI KEJARI (Kelas Edukasi Remaja) Puskesmas Kembang Mumpo 30 BAPENYAB SDN 105 Seluma 31 CENTING MADUZI (Cegah Stunting Melalui Rumah Edukasi Gizi) Puskesmas Talang Tinggi b) Upaya daerah menyiapkan SDM yang siap melakukan inovasi Upaya yang dilakukan untuk menyiapkan SDM yang siap melakukan inovasi dengan mengajak Dinas dan Sekolah baik seperti siswa lanjutan atas dan kejuruan melalui kegiatan sosialisasi dan lomba inovasi daerah. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM tanpa membatasi usia peserta. Hal ini bertujuan agar budaya inovasi semakin memasyarakat. Selain itu juga dilakukan pembinaan, bimtek dan pelatihan oleh OPD teknis untuk mendukung PUD. c) Terlaksananya pemanfaatan riset dan inovasi yang mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi dan memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat Hasil riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan diterapkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pemanfaatan riset dan inovasi daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah. 3.3 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan untuk dicapai pada akhir periode perencanaan RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029 meliputi 2 substansi yaitu: a) Kondisi umum ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan produk-produk unggulan daerah; b) Kondisi umum ekosisten riset dan inovasi daerah untuk mengatasi permasalahan- permasalahan pokok daerah. Tabel 3.2 Kondisi Akhir Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Akhir Yang Diharapkan Produk Unggulan : Pengembangan PUD Tanaman Padi Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung pengembangan Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung 34 tanaman padi pengembangan tanaman padi berbasis riset Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha omzet, dsb) dan data inventor yang bergerak di bidang tanaman padi Terbangunnya basis data tanaman padi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Pembentukan pusat inovasi pengembangan tanaman padi Penguatan pusat inovasi pengembangan tanaman padi yang menghasilkan padi yg berkualitas Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Dibangunnya inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Infrastruktur untuk mendukung pengembangan tanaman padi Terbangunnya infrastruktur riset atau infrastruktur untuk pengembangan komoditas tanaman padi dalam rangka mendukung pengembangan tanaman padi Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Dikeluarkannya skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya tanaman padi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Inventarisasi data kekayaan intelektual pada pelaku usaha tanaman padi Meningkatnya jumlah HAKI pelaku usaha tanaman padi Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terbangunnya kerjasama riset dan inovasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan tanaman padi 35 Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Demplot untuk uji coba dan wahana jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terbangunnya demplot untuk uji coba dan terbentuknya wahana jaringan inovasi tanaman padi Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan tanaman padi Berjalannya secara optimal kemitraan riset dan inovasi untuk pengembangan tanaman padi Peningkatan difusi inovasi Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Berjalannya transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan tanaman padi Meningkatnya daya serap/absorsi iptekin pelaku pengembangan tanaman padi Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Promosi dan kampanye yang tepat dalam pengembangan tanaman padi Pengembangan tanaman padi untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan Apresiasi prestasi inovasi Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Berkembangnya inovasi agar meningkatkan produktivitas tanaman padi Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset komoditas tanaman padi Meningkatnya UMKM inovatif di bidang tanaman padi Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat Teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi Terkodifikasinya teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi 36 Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasar-kan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Menguatnya rantai nilai ekonomi di sektor tanaman padi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis tanaman padi Terbentuknya klaster inovasi berbasis tanaman padi Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Seluma dengan kebijakan pusat terkait pengembangan tanaman padi Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk pengembangan tanaman padi Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standarisasi hasil panen tanaman padi Memastikan mutu gabah/padi yang konsisten dan layak untuk dipasarkan atau diolah Kajian teknik pengembangan dan pengolahan tanaman padi Meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian Penguatan kerjasama internasional Kerjasama internasional yang harus dibuat dalam rangka pengembangan tanaman padi Terbangunnya kerjasama internasional untuk pengembangan tanaman padi Tabel 3.3 Kondisi Akhir yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Dalam Mengatasi Permasalahan Utama Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Indikator Kondisi Akhir Yang Diharapkan Prioritas : Penurunan Angka Kemiskinan Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung penurunan angka kemiskinan Terbitnya kebijakan mengenai penurunan angka kemiskinan berbasis riset dan inovasi 37 Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data kemiskinan daerah Terbangunnya basis data kemiskinan daerah Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Perencanaan penurunan angka kemiskinan Terbangunnya infrastruktur dasar riset dan inovasi tentang kemiskinan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Skema insentif bagi para pelaku riset dan inovasi dari keluarga miskin Tersedianya skema pembiyaan riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Penguatan kerjasama riset dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Jaringan inovasi untuk pengentasan kemiskinan Terbangunnya jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Peningkatan difusi inovasi Kajian transfer teknologi untuk masyarakat miskin Meningkatnya pengetahuan teknologi masyarakat miskin Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Kapasitas keterampilan dan pengetahuan penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Terselenggaranya bimbingan teknis dan pelatihan untuk masyarakat Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Replikasi inovasi penanggulangan kemiskinan Pengembangan inovasi penanggulangan kemiskinan Apresiasi prestasi inovasi Penyelenggaraan kompetisi inovasi khusus penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Berkembangnya budaya inovasi bagi penerima PKH dan bantuan sosial lainnya Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Skema pembiayaan usaha yang cocok untuk masyarakat miskin Berkembangnya aktivitas usaha masyarakat miskin 38 Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan Prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Optimalisasi kerjasama riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan Penyelarasan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standar Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Tersusunnya standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan 39 Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi Akhir Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat Ini/Awal Kondisi yang Diharapkan/ Akhir Kesenjangan Produk Unggulan : Pengembangan PUD Tanaman Padi Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; Sudah ada kebijakan yang mendukung pengembangan tanaman padi Dijalankannya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan tanaman padi berbasis riset Diperlukan adanya kebijakan daerah dan kontrol penuh yang mendukung pengembangan tanaman padi berbasis riset Penataan basis data Riset dan Inovasi; Belum adanya basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan dan data investor yang bergerak di bidang tanaman padi Terbangunnya basis data tanaman padi yang mudah diakses dan pelaku usaha Akan dibangun basis data tanaman padi yang mudah diakses Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; Pusat inovasi pengembangan tanaman padi Penguatan pusat inovasi pengembangan tanaman padi Akan dikembangkan dan ditingkatkan pusat inovasi untuk pengembangan tanaman padi yang berkualitas Terdapat berbagai inisiatif dan program yang mendukung pengembangan Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Akan dibangun inkubator dan layanan tenat yang lebih baik untuk 40 tanaman padi, meskipun tidak ada inkubator atau layanan tenant khusus yang secara eksplisit disebutkan. Namun, sejumlah lembaga dan program pemerintah aktif berperan dalam mendukung sektor pertanian padi di daerah ini. pengembangan tanaman padi Terdapat berbagai infrastruktur yang mendukung pengembangan tanaman padi. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait aktif melakukan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi yaitu Pompanisasi untuk Perluasan Areal Tanam Padi (PAT), Percepatan Gerakan Tanam Padi, Distribusi Benih Unggul dan Pembangunan Infrastruktur Irigasi Terbangunnya infrastruktur riset atau infrastruktur dan kontrol yang baik untuk pengembangan komoditas tanaman padi dalam rangka mendukung pengembangan tanaman padi Akan dibangun infrastruktur riset atau infrastruktur dan kontrol yang baik untuk pengembangan komoditas tanaman padi dalam rangka mendukung pengembangan tanaman padi 41 Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; Belum adanya skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Dikeluarkannya skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Diperlukan adanya skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Belum adanya hasil data kekayaan intelektual pada pelaku usaha budidaya tanaman padi Meningkatnya jumlah HAKI pelaku usaha pengembangan tanaman padi Diperlukan dukungan kepada pelaku usaha pengembangan tanaman padi untuk mendaftarkan KI yang dimiliki Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum adanya kerjasama riset dan inovasi yang dilakukan dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terbangunnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Perlu dibentuk forum kerjasama riset dan inovasi pengembangan tanaman padi Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Ada penyediaan demplot dan program uji coba/monitoring di Seluma dalam rangka pengembangan tanaman padi, seperti distribusi benih, uji coba pompanisasi, produksi benih varietas unggul, demplot dalam penelitian, dan program optimalisasi lahan. Terujinya demplot untuk ujicoba dan terbentuknya wahana jaringan inovasi tanaman padi Akan dibangun demplot yang lebih baik untuk ujicoba dan jaringan inovasi tanaman padi 42 Tapi sejauh ini belum ada bukti publik yang jelas bahwa ada website jaringan inovasi (platform digital resmi yang mengoordinasi inovasi pertanian di Seluma) yang aktif dan dikenal secara luas. Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Sudah ada kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di Kabupaten Seluma, meskipun skala dan formalitasnya mungkin bervariasi, dan ada ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Ada beberapa kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Seluma dalam pengembangan tanaman padi / ketahanan pangan yaitu Program Strategis Kementan & Dinas Pertanian Seluma, UPSUS Berjalannya secara optimal kemitraan untuk pengembangan tanaman padi Diperlukan upaya untuk optimalisasi kerjasama untuk pengembangan tanaman padi 43 Padi & Jagung, Swasembada Pangan / Brigade Pangan / Optimasi Lahan, dan Pengukuhan dan supervisi program Peningkatan difusi inovasi Belum ada Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Dibentuknya model dan strantegi transfer bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Diperlukan adanya model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis pengembangan tanaman padi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Ada sosialisasi dan diseminasi riset padi di Kabupaten Seluma dalam bentuk monitoring, evaluasi, pendampingan benih, praktek lapang, pelatihan, koordinasi antar lembaga, dan inovasi teknologi. Beberapa praktik baik sudah diterapkan: penggunaan varietas unggul, roguing, penggunaan listrik di sawah, penggunaan pompanisasi, dan fokus pada efisiensi benih. Meningkatnya daya serap/absorsi iptekin pelaku pengembangan tanaman padi Akan diadakan kegiatan diseminasi/sosial isasi hasil riset dan inovasi lebih banyak lagi kepada pelaku pengembangan tanaman padi Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Belum adanya promosi dan kampanye yang Pengembangan tanaman padi untuk Perlu dilaksanakan kegiatan promosi 44 tepat dalam pengembangan tanaman padi meningkatkan penjualan, tetapi juga mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan dan kampanye pengembangan tanaman padi Apresiasi prestasi inovasi Belum terselenggaranya lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan tanaman padi Berkembangnya inovasi agar meningkatkan produktivitas tanaman padi Perlu diselenggarakan apresiasi inovasi khusus bidang tanaman padi Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Belum ada perusahaan pemula berbasis riset dalam pengembangan tanaman padi Meningkatnya UMKM inovatif di bidang tanaman padi Perlu peningkatan semangat berwirausaha berbasis tanaman padi dikalangan UMKM dan pemuda Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Belum ada inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi Terkodifikasinya teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi Perlu disusun kodifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Ada beberapa prakarsa riset dan inovasi dalam pengembangan tanaman padi di Kabupaten Seluma yaitu Inovasi Pertanian Berbasis Listrik (Electrifying Agriculture), Teknologi Pengelolaan Menguatnya rantai nilai ekonomi di industri tanaman padi Rantai nilai ekonomi yang lebih banyak pada industri tanaman padi 45 Tanaman Terpadu (PTT) dan Varietas Unggul Baru (VUB), Evaluasi Penggunaan Benih, Pendampingan Produksi Benih VUB dan Adopsi Teknologi oleh Petani dan Persepsi terhadap Inovasi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Belum adanya Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis tanaman padi Terbentuknya klaster inovasi berbasis tanaman padi Perlu dibentuk klaster inovasi berbasis tanaman padi Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum adanya Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kabupaten Seluma dengan kebijakan pusat terkait pengembangan tanaman padi Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah untuk pengembangan tanaman padi Diperlukan sosialisasi dan kampanye kebijakan pusat dan daerah untuk pengembangan tanaman padi Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Berdasarkan sumber terbaru, ada beberapa proses standarisasi produk hasil tanaman padi di Kabupaten Seluma yaitu Produksi Benih Sumber dan Pemeriksaan Lapang (PL-2), Pengukuran Kadar Air dan Memastikan mutu gabah/padi yang konsisten dan layak untuk dipasarkan atau diolah Diperlukan upaya peningkatkan standarisasi produk inovatif terstandar nasional dan internasional 46 Sortasi Calon Benih, dan Validasi Standar Budidaya Padi (GAP / PTT) Ada beberapa kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait pengembangan padi yaitu Peningkatan Kapasitas Brigade Pangan Kecamatan Seluma Selatan, Bimtek Produksi Benih Sumber Padi / Pemeriksaan Lapang, dan Sosialisasi & Koordinasi Program Strategis Kementan Meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian Diperlukan pengingkatan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan tanaman padi Penguatan kerjasama internasional Belum adanya Kerjasama internasional yang harus dibuat dalam rangka pengembangan tanaman padi Terbangunnya kerjasama internasional untuk pengembangan tanaman padi Akan dibangun kerjasama internasional untuk pengembangan tanaman padi 47 Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi Akhir Dalam Mengatasi Permasalahan Utama Daerah Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kondisi Saat Ini/Awal Kondisi yang Diharapkan/ Akhir Kesenjangan Prioritas 1: Penurunan Angka Kemiskinan Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung penurunan angka kemiskinan berupa Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 Terbitnya kebijakan mengenai penurunan angka kemiskinan berbasis riset dan inovasi Diperlukan rekomendasi kebijakan penurunan angka kemiskinan berbasis riset dan inovasi Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data kemiskisnan berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terbangunnya basis data kemiskinan daerah Akan dibangun basis data kemiskinan daerah yang mudah di akses Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Perencanaan penurunan angka kemiskinan dituangkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 Terbangunnya infrastruktur dasar riset dan inovasi tentang kemiskinan Akan dibangun infrastruktur dasar riset dan inovasi kemiskinan Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Ada skema pembiayaan penanggulangan kemiskinan dalam RPKD 2025-2029, namun Belum ada skema pembiayaan riset untuk penanggulangan kemiskinan Tersedianya skema pembiyaan riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Perlu peningkatan investasi untuk riset dan inovasi penanggulangan kemiskinan 48 Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; Belum adanya kerjasama riset untuk penanggulangan kemiskinan Penguatan kerjasama riset dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Perlu dibentuk forum kerjasama riset dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Belum adanya jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan. Terbangunnya jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Akan dibangun jaringan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Peningkatan difusi inovasi; Masih kurangnya skema transfer teknologi untuk masyarakat miskin Meningkatnya pengetahuan teknologi masyarakat miskin Perlu diadakan kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat miskin Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Masih kurangnya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk peningkatan kapasitas keterampilan dan pengetahuan penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Terselenggaranya bimbingan teknis dan pelatihan untuk masyarakat Perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk masyarakat miskin Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi; Masih kurangnnya replikasi inovasi penanggulangan kemiskinan Pengembangan inovasi penanggulangan kemiskinan Diperlukan upaya Pengembangan inovasi penanggulangan kemiskinan Apresiasi prestasi inovasi Belum adanya penyelenggaraan kompetisi inovasi Berkembangnya budaya inovasi bagi penerima Diperlukan apresiasi inovasi khusus bagi 49 khusus penerima PKH atau bantuan sosial lainnya PKH dan bantuan sosial lainnya penerima PKH dan bantuan sosial lainnya Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Belum adanya skema pembiayaan usaha yang cocok untuk masyarakat miskin Berkembangnya aktivitas usaha masyarakat miskin Diperlukan peningkatan semangat berwirausaha masyarakat miskin Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Belum adanya prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Optimalisasi kerjasama riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Diperlukan peningkatan kerjasama riset dan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Belum optimalnya keselaran kebijakan penanggulangan kemiskinan Penyelarasan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan Diperlukan sosialisasi dan kampanye kebijakan pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah Belum adanya penetapan standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa kemiskinan Tersusunnya standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Diperlukan penyusunan standar pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan 50 Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah No Strategi Daerah Arah Kebijakan 1 Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri tanaman padi serta pengembangan produk inovatif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mengembangkan kerjasama, meningkatkan budaya inovasi, meningkatkan rantai nilai produk unggulan. 2 Mengembangkan daya dukung dan relevansi riset dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi Mempersiapkan berbagai kebijakan berbasis riset, menumbuh kembangkan jaringan kerjasama riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional 3 Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan Mengembangkan skema investasi riset dan inovasi, menumbuhkan start up/UMKM berbasis riset, membangun pusat-pusat inovasi produk unggulan 4 Memperkuat kelembagaan pendukungnya membangun budaya inovasi, membangun kerjasama riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional 51 5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk mengatasi tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam lima Tahun ke depan dengan menggunakan kerangka penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Salah satu isu strategis Kabupaten Seluma sampai dengan dua puluh Tahun ke depan adalah masih tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini tentunya memberikan dampak terhadap akselerasi pembangunan daerah. Melalui pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah diharapkan permasalahan prioritas daerah dapat dicapai target penyelesainnya. Strategi dan arah kebijakan selaras dengan elemen ekosistem riset dan inovasi dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini. Tabel 5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah No Strategi Daerah Arah Kebijakan 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional, meningkatkan akses fasilitas kesehatan, mengembangkan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Memperkuat sektor UMKM, pertanian modern, membangun pariwisata 2 Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif dan ramah lingkungan Meningkatkan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, meningkatkan penyediaan air minum yang layak, pembangunan perumahan berkualitas, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, memperkuat konektivitas antar- daerah baik regional maupun nasional 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan profesionalisme ASN, memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan, mengembangkan inovasi pelayanan publik 5.3 Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tatakelola Riset dan Inovasi di Daerah, Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kondisi yang menjadi pendukung atau yang melatarbelakangi berkembangnya riset dan penggunaan hasil riset bagi pembangunan di daerah. Kerangka ini digunakan untuk 52 mengelaborasi bagaimana memperkuat dan pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya riset dan inovasi di Kabupaten Seluma. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah meliputi:
5. a.Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan Inovasi di daerah;
6. b.Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan Inovasi;
7. c.Elemen kemitraan riset dan Inovasi;
8. d.Elemen budaya riset dan Inovasi;
9. e.Elemen keterpaduan riset dan Inovasi di daerah;
10. f.Elemen penyelarasan dengan perkembangan global. Setiap elemen ekosistem memiliki sub elemen sebagai berikut: 1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah
11. a.Reformasi kebijakan riset dan Inovasi di daerah;
12. b.Penataan basis data riset dan Inovasi;
13. c.Pengembangan infrastruktur dasar riset dan Inovasi;
14. d.Pengelolaan kebun raya daerah;
15. e.Penyediaan anggaran riset dan Inovasi;dan
16. f.Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi
17. a.Penguatan kolaborasi riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;dan
18. b.Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. 3) Kemitraan riset dan inovasi
19. a.Penguatan kemitraan antar kelembagaan;
20. b.Peningkatan difusi inovasi;dan
21. c.Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 4) Budaya riset dan inovasi
22. a.Promosi dan kampanye inovasi;
23. b.Apresiasi prestasi inovasi;
24. c.Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;dan
25. d.Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat 5) Keterpaduan riset dan inovasi di daerah
26. a.Prakarsa pengembangan riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
27. b.Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah;dan
28. c.Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6) Penyelarasan dengan perkembangan global
29. a.Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;dan
30. b.Penguatan kerjasama internasional. 53 Tabel 6.1 Langkah-Langkah Strategis Pengembangan Produk-Produk Unggulan Daerah Sub Elemen Ekosistem RID Indikator Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Produk Unggulan : Pengembangan PUD Tanaman Padi Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan tanaman padi Terbitnya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi kebijakan Terlaksananya implementasi kebijakan Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausa-haan dan data inventor yang bergerak di Tersusunnya desain sistem satu data penyediaan informasi pengembangan tanaman padi Tersusunnya database terkait penyediaan data dan informasi pengembangan tanaman padi Terbentuknya website dan media sosial yang interaktif berdasarkan database penyediaan informasi Terlaksana dan termanfaatkan- nya sistem informasi terkait pengembangan tanaman padi Terlaksana dan evaluasi sistem informasi terkait pengembangan tanaman padi 54 bidang tanaman padi pengembangan tanaman padi Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Pusat inovasi pengembangan tanaman padi Terlaksananya pembentukan pusat inovasi pengembangan tanaman padi Terlaksananya kajian rantai nilai ekonomi pusat inovasi pengembangan tanaman padi Penguatan infrastruktur pusat inovasi pengembangan tanaman padi Termanfaatkan pusat inovasi pengembangan tanaman padi Termanfaatkan dan evaluasi terhadap pusat inovasi pengembangan tanaman padi Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian mengenai jenis-jenis inkubator dan layanan tenant yang akan dikembangkan dari para inovator di daerah Tersusunnya kajian studi kelayakan pembentukan inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya pembentukan inkubator dan layanan tenant pengembangan tanaman padi Termanfaatkan inkubator dan layanan tenant pengembangan tanaman padi Termanfaatkan dan evaluasi terhadap inkubator dan layanan tenant pengembangan tanaman padi Infrastruktur dalam mendukung pengembangaan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi dan workshop terhadap kebutuhan para inovator yang Proses pembentukan atau pembangunan infrastuktur riset yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah Termanfaatkann ya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah Termanfaatkan- nya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai kebutuhan para inovator daerah Termanfaatkan dan evaluasi kinerja infrastruktur riset dan inovasi 55 berasal dari kelompok masyarakat, badan usaha dan akademisi Skema/model dana atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi potensi anggaran khusus untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya kajian identifikasi atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan tanaman padi Meningkatnya jumlah pendanaan maupun anggaran khusus lainnya dari badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan tanaman padi Termanfaatkan- nya anggaran khusus untuk pengembangan tanaman padi Termanfaatkan dan evaluasi anggaran khusus untuk pengembangan tanaman padi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Inventarisasi data kekayaan intelektual pada pelaku usaha pengembangan tanaman padi Terlaksananya pelatihan SDM untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada masyarkat terkait pentingnya pendaftaran Hak kekayaan intelektual Terlaksananya pendataan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh daerah Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarkat Terlaksananya dan evaluasi pendataan dan inventarisasi mengenai potensi kekayaan intelektual daerah dan yang 56 memberikan fasilitasi pendaftaran HKI sudah didaftarkan oleh masyarakat Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kerjasama dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi di seluruh sektor pembangunan urusan konkuren daerah Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset seperti BRIN, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang menghubungkan kebutuhan riset dan inovasi dengan lembaga riset dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya penyusunan draft nota kerjasama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan tanaman padi 57 Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Penyediaan demplot untuk uji coba dan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian mengenai penyediaan demplot uji coba dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian mengenai kebutuhan pembuatan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan peternakan sapi potong melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan peternakan sapi potong melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan peternakan sapi potong melalui demplot uji coba dan evaluasi kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi model kemitraan antara stakeholder penghasil inovasi seperti perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dan pengguna inovasi seperti Tersusunnya kajian kemitraan yang menghubungkan riset dan inovasi dari apa yang dapat diberikan oleh lembaga riset terkait dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh Terlaksananya forum kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi kemintraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemintraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan tanaman padi 58 pemda, pelaku usaha, badan usaha dan komunitas lainnya dalam rangka pengembangan budidaya dan rantai nilai tanaman padi pemda, pelaku usaha, badan usaha dan lainnya dalam rangka pengembangan tanaman padi Kemitraan strategis di pusat dan daerah dalam pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi model kemitraan antara pemerintah pusat melalui Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya forum kemitraan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi kemintraan riset dan inovasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemintraan riset dan inovasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengembangan tanaman padi 59 Peningkatan difusi inovasi Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan tanaman padi Pengingkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait proses difusi dan transfer teknologi kepada pelaku bisnis dan masyarakat Terlaksananya edukasi dan sosialisasi terkait proses difusi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis tanaman padi Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis tanaman padi Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tanaman padi Terlaksananya kajian identifikasi desiminasi dan praktik baik kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha tanaman padi yang sedang mengembangkan usahanya Terlaksananya kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha tanaman padi yang sedang mengembangkan usahanya Terlaksananya kegaitan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha tanaman padi yang sedang mengembangkan usahanya Evaluasi kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha tanaman padi yang sedang mengembangkan usahanya 60 Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Menyelenggara kan promosi dan jenis kampanye yang tepat dalam pengembangan tanaman padi Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan promosi dan kampanye yang tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya materi dan design mengenai promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan tanaman padi Meningkatnya jumlah peserta dari kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan tanaman padi Apresiasi prestasi inovasi Menyelenggara kan lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksanannya kajian mengenai lomba dan pameran inovasi yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah ada dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegaitan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan tanaman padi 61 Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset Perusahaan pemula berbasis riset dalam cocok tanam padi Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait budidaya dan pengolahan tanaman padi yang menguntungkan bagi pengusaha Pengingkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengetahuan inkubasi bisnis terutama dalam rangka pengembangan tanaman padi Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis dan manajemen bisnis terkait inkubasi bisnis untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait tanaman padi Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait tanaman padi Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan tanaman padi Tersusunnya database terkait identifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan tanaman padi Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dan evaluasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan tanaman padi 62 Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah Prakarsa pengemban-gan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD dan/atau mengatasi permasalahan daerah Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk pengembangan tanaman padi Terlaksananya implementasi dan evlausai peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk pengembangan tanaman padi Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan klaster inovasi tanaman padi Terselenggarany a forum koordinasi antara pelaku usaha klaster tanaman padi dan sub-sub klaster lainnya yang saling berkaitan satu sama lain Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor tanaman padi dan berkontribusi terhadap eknonomi daerah Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor tanaman padi dan berkontribusi terhadap eknonomi daerah Terlaksananya dan evaluasi penumbuhan klaster industri sektor tanaman padi dan berkontribusi terhadap eknonomi daerah 63 ELEMEN 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Proses standarisasi produk hasil perikanan ikan nila dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi kemampuan pelaku usaha cocok tanam padi dalam memenuhi standar yang dipersyaraktan perusahaan terkait. Pengingkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait standar produk pertanian dan produk hasil pengolahan pertanian dalam memenuhi standar yang dipersyaraktan perusahaan terkait Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk tanaman padi dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk tanaman padi dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk tanaman padi olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Pelatihan cara cocok tanam padi Tersusunnya kajian mengenai cara cocok tanam padi Terlaksanaya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptekin untuk kegiatan cocok tanam padi Terlaksanaya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptekin untuk kegiatan cocok tanam padi serta Terlaksanaya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptekin untuk kegiatan cocok tanam padi Terlaksanaya dan evaluasi pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptekin untuk kegiatan cocok tanam padi 64 Penguatan kerjasama internasional Terbangunnya kerjasama internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional di bidang tanaman padi dan pengolahannya Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan tanaman padi serta pengolahannya Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi serta pengolahannya Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi serta pengolahannya Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan tanaman padi 65 Tabel 6.2 Langkah-langkah yang Akan Dilaksanakan Dalam Mengatasi Permasalahan Daerah Sub Elemen Ekosistem RID Indikator Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Prioritas : Penurunan Angka Kemiskinan Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Kebijakan yang mendukung penurunan angka kemiskinan Review kebijakan saat ini dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Terbitnya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penurunan angka kemiskinan Terlaksananya implementasi kebijakan Terlaksananya implementasi kebijakan Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan Penataan basis data Riset dan Inovasi Basis data kemiskinan daerah Penguatan basis data kemiskinan daerah Tersusunnya database terkait penyediaan data dan informasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Terbentuknya website dan media sosial yang interaktif berdasarkan database penyediaan informasi Terlaksana dan termanfaatkan- nya sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah Terlaksana dan evaluasi sistem informasi terkait Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Perencanaan penurunan angka kemiskinan Terlaksananya pembentukan pusat inovasi penguatan masyarakat miskin Terlaksananya kajian rantai nilai ekonomi pusat inovasi Penguatan infrastruktur pusat inovasi Termanfaatkan pusat inovasi Termanfaatkan dan evaluasi terhadap pusat inovasi 66 Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Skema insentif bagi para pelaku riset dan inovasi dari keluarga miskin Tersusunnya kajian identifikasi potensi anggaran khusus atau lainnya pada kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Terlaksananya anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, dan kelompok masyarakat Meningkatnya jumlah pendanaan maupun anggaran khusus lainnya Termanfaatkan- nya anggaran khusus Termanfaatkan dan evaluasi anggaran khusus untuk penanggulangan kemiskinan Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk mempercepat pembangunan daerah berbasis data dan ilmu pengetahuan Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi di seluruh sektor pembangunan Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset seperti BRIN, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang menghubungkan kebutuhan riset dan inovasi dengan lembaga riset dalam rangka Terlaksananya penyusunan draft nota kerjasama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembag seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya Terlaksananya dan evaluasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya 67 penanggulangan kemiskinan Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah Jaringan inovasi untuk pengentasan kemiskinan Tersusunnya kajian mengenai penyediaan Rumah Singgah dan Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan Rumah Singgah Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait pembuatan website jaringan inovasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya kegiatan ujicoba Rumah Singgah dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi Terlaksananya kegiatan Rumah Singgah dan Website jaringan inovasi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Penguatan kemitraan antar lembaga Kajian transfer teknologi untuk masyarakat miskin Tersusunnya kajian identifikasi model kemitraan antara stakeholder penghasil inovasi seperti perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dan pengguna inovasi seperti pemda, pelaku usaha, Tersusunnya kajian kemitraan yang menghubungkan riset dan inovasi dari lembaga riset terkait dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh pemda, pelaku usaha, badan usaha dan Terlaksananya forum kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya Terlaksananya implementasi kemitraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemintraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya 68 badan usaha dan komunitas lainnya lainnya Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi Kapasitas keterampilan dan pengetahuan penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Terlaksananya kajian identifikasi desiminasi dan praktik baik kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya Terlaksanaya kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang sedang mengembangkan usahanya Terlaksanaya kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi sedang mengembangkan usahanya Terlaksanaya kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang sedang mengembangkan usahanya Evaluasi kegiatan desiminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang sedang mengembangkan usahanya Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Promosi dan kampanye inovasi Replikasi inovasi penanggulangan kemiskinan Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan promosi dan kampanye yang tepat kepada masyarakat Tersusunnya materi dan design mengenai promosi dan kampanye kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat Meningkatnya jumlah peserta dari kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat Terlaksananya dan evaluasi kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat 69 Apresiasi prestasi inovasi Penyelenggaraan kompetisi inovasi khusus penerima PKH atau bantuan sosial lainnya Terlaksanannya kajian mengenai lomba dan pameran inovasi yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah ada Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi Memfasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi Memfasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan Nasional Terlaksananya kegaitan lomba dan pameran inovasi Memfasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan Nasional Terlaksananya dan evaluasi kegiatan lomba dan pameran inovasi Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Skema pembiayaan usaha yang cocok untuk masyarakat miskin Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait budidaya dan pengolahan tanaman padi yang menguntungkan bagi pengusaha Pengingkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengetahuan inkubasi bisnis terutama dalam rangka pengembangan budidaya dan pengolahan tanaman padi Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis dan manajemen bisnis terkait inkubasi bisnis untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan tanaman padi Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan tanaman padi Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan tanaman padi 70 Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan daerah Prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Terlaksananya implementasi dan evlausai peningkatan penyelenggaraan kegiatan riset iptekin untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penanggulangan Kemiskinan Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk penanggulangan kemiskinan Terselenggaranya forum koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya kegiatan forum koordinasi penanggulangan kemiskinan Termanfaatkan nya kegiatan forum koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya dan evaluasi kegiatan forum penanggulangan kemiskinan Elemen 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah Standar Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Tersusunnya kajian identifikasi Standar Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Pengingkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar TPB Tanpa Kemiskinan Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi Standar Pelaksanaan Tujuan Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar Pelaksanaan Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi Standar Pelaksanaan 71 Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan 72 Didalam RIPJPID Kabupaten Seluma diunggulkan tanaman padi sebagai produk unggulan daerah. Di samping itu, diusulkan juga yang menjadi prioritas permasalahan utama daerah, yaitu penurunan angka kemiskinan. Pengembangan produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah yang akan dipecahkan, dianalisis melalui kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah, yang terdiri atas enam elemen yaitu: 1) Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah. 2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi, 3) Kemitraan Riset dan Inovasi, 4) Budaya Riset dan Inovasi, 5) Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah, 6) Penyelarasan dengan perkembangan global. Indikator keberhasilan pemajuan iptek di Kabupaten Seluma adalah semakin berkembanganya produk unggulan daerah serta menjadi besar peranannya produk domestik regional bruto. Di samping itu, indikator lainnya adalah permasalahan-permasalahan di daerah dapat dipecahkan sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dokumen ini mampu mendorong kolaborasi multi pihak serta mempercepat tercapainya kemandirian dan daya saing daerah. Dokumen ini bukan hanya menjadi landasan formal, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk mengakselerasi pemajuan IPTEK demi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seluma. BUPATI SELUMA ttd. TEDDY RAHMAN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…