DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jarninan sosial ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya;
b.bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam mendorong dan menyelenggarakan program jaminan sosial di Daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; BUPATI SELUMA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR ..'~ TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BUPATI SELUMA PROVINSIBENGKULU ' Dipindai dengan CarrrScanner"

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 .Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5472); (I ~ BUPATISELUMA PROVINS!BENGKULU / I r Dipindai dengan CamScenner"
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5472); BUPATISELUMA PROVINSIBENGKULU Dipindai dengan CamScenner"
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5715);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
11.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jarninan Kematian, dan Jaminan Hari BUPATISELUMA PROVINS!BENGKULU Dipindai dengan CarrrScanner"
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
11.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU I Dipindai dengan CamScenner" Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Bupati adalah Bupati Seluma.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh Iingkungan kerja.
8.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAMJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJAAN. Tua (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Harl Tua (Serita Negara Republic Indonesia Tahun 2025 Nomor 118); SUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU Menetapkan Dipindai dengan CarrrScanner" waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

9.Jaminan Harl Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
10.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalarni cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
12.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjarnin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan · lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non- aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
15.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
16.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik BUPATI SELUMA PROVINS! BENGKULU I Dipindai dengan CarrrScanner" Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b.unh•lc memberikanjaminan kepada seluruh tenaga kerja

Pasal 2

Iainnya. 1 7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enarn)bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

18.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaUpah atau imbalan dalarn bentuk lain.
19.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ a tau PemberiKerja.
20.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalarn bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja bukan penerima upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memilikiTingkat kesejahteraan rendah.
22.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/ atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
23.Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pernbinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
24.Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan dan kelompok kerja rentan.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU I Dipindai dengan CarrrScanner"

(1)Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.peserta penerima Upah meliputi:
  1. 1.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
  2. 2.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
2. b.peserta bukan penerima Upah;
3. c.pekerja Jasa Konstruksi;
4. d.pekerja Migran Indonesia; dan
5. e.pekerja Sosial Keagamaan.

Pasal 4

(1)Program -Jamlnan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

dan

c.untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem. BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU Dipindai dengan CarrrScanner" {l) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a.pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;

Pasal 6

(1)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
1. a.pejabat negara non-aparatur sipil negara;
2. b.pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga negara;
3. c.aparatur desa; dan
4. d.anggota badan permusyawaratan desa.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:
1. a.pengurus lembaga adat;
2. b.pengurus lembaga kemasyarakatan;
3. c.pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
4. d.pekerja pada orang perseorangan;
5. e.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
6. f.pekerja dalam masa percobaan;
7. g.komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah;dan
8. h.pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban penyelenggara negara dan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara selaku pemberi kerja.
(4)Pemberi kerja penyelenggara negara dan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

BUPATISELUMA PROVINS!BENGKULU Dipindai dengan CarrrScanner"

(1)Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa _koi:istruks!.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menJ~d1 kewajiban penyedia jasa konstruksi sebagai pemben kerja,
(3)Penyedia jasa konstruksi selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
(4)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program JKKdanJK.
(5)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;

b.pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
c.pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
d.Pekerja Rentan; clan
e.pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d yang bukan menerima upah.

(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program JKK dan Program JK, serta dapat mengikuti Program JHT.
(4)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaim.ana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU Dipindai dengan CamScenner"
(4)
(3)
(2)Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi : a.imam;
1. b.bilal;
2. c.khatib;
3. d.garim;
4. e.rubiah;
5. f.guru ngaji;
6. g.pekerja sosial keagamaan lainnya. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan penerima upah menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan bukan penerima upah berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan. Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)

Pasal 9

(1)Pekerja Migran Indonesia s~~agaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdin atas :
1. a.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
2. b.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

BUPATISELUMA PROVINSIBENGKULU Dipindai dengan CamScenner" untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:

a.menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
b.menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/ kegiatan;
c.mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
d.melaksanakan pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
e.melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
f.menetapkan syarat kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin di Daerah;
g.mengevaluasi pelaksanaan program -Jaminan Sosia}

Pasal 11

Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.memastikan seluruh pekerja di Daerah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.mendorong peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara;
d.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan yang tidak menerima upah dan pekerja rentan;dan
e.memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural. {1) {2)

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…