DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seluma

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) SALINAN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebutkan Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, layanan dasar dimaksud adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
8.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD yang selanjutnya disingkat SPM PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
9.Guru adalah Tenaga Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan.
11.Taman Kanak-kanak yang selanjut disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
13.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan 4 (empat) tahun.
14.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dalam berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada dimasyarakat.
18.Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
19.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
21.Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2)Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk:
1. a.membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, serta membantu;dan
2. b.meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
(3)Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada:
1. a.pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
2. b.peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat;dan
3. c.peningkatan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.

Pasal 4

(1)Penyelengaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal;dan
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB/BA, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(5)Jenis Penyelenggaraan PAUD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.
(6)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dan diselenggarakan ditempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PAUD pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(2)Mengikuti program pembelajaran pada TK/RA minimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, kecuali:
1. a.calon peserta didik telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
2. b.tidak terdapat TK/RA di desa tempat tinggal calon peserta didik; atau
3. c.tempat tinggal calon peserta didik yang belum terjangkau akses TK/RA.

Pasal 6

(1)Satuan PAUD formal dan nonformal dapat diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. c.Orang Per Orangan;
4. d.Kelompok Orang/Organisasi;atau
5. e.Badan Hukum yang sah menurut perundang-undangan (Yayasan, PT, CV dan Lembaga).
(2)TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.memfasilitasi penyelenggaraan PAUD;
2. b.pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
3. c.pembinaan dan pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
4. d.melakukan evaluasi penyelenggaraan dan pengelola satuan pendidikan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
(2)Dalam Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, pendiri dan penyelenggaraan PAUD bertanggung jawab:
1. a.menjamin ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. b.menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
3. c.membina, mengembangkan, dan dayagunakan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan penyelenggaraan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal oleh badan akreditasi satuan tingkat nasional/provinsi atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh pemerintah;dan
5. e.tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Satuan PAUD formal dan nonformal, mempunyai tanggung jawab:
1. a.mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
2. b.memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
3. c.memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia;dan
4. d.mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal harus memenuhi ketentuan:
1. a.wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
2. b.memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan dan tertuang dalam struktur organisasi satuan pendidikan;
3. c.memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan;
4. d.memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
5. e.memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, aman dan nyaman sesuai dengan perkembangan peserta didik;
6. f.memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
7. g.memiliki kemampuan pembiayaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan operasional pendidikan;dan
8. h.khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktek atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan.
(2)Ketentuan Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 9

(1)Layanan PAUD formal dan nonformal terdiri dari:
1. a.peserta didik berusia lahir, 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TPA, SPS;
2. b.peserta didik berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB/KA, SPS; dan
3. c.peserta didik berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TK/RA.
(2)Waktu Kegiatan Penyelenggaraan PAUD;
1. a.usia lahir sampai 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
2. b.usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu; dan
3. c.usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu.
(3)Rasio pendidik dan peserta didik PAUD formal dan nonformal terdiri atas:
1. a.usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:4;
2. b.usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:8;dan
3. c.usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:15.

Pasal 10

(1)Jumlah peserta didik PAUD formal dalam satu rombongan belajar TK/RA dan/atau bentuk lain yang sederajat maksimal 15 (lima belas) anak.
(2)Jumlah peserta didik PAUD nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB atau BA, dan SPS maksimal 8 (delapan) anak.
(3)Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

(1)Tenaga pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan.
(2)Tenaga pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
(3)Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
(4)Tenaga kependidikan terdiri ata pengawas TK/RA, penilik KB/TPA/TPS, Kepala PAUD (TK,RA/KB/TPA/SPS), tenaga adminisrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
(5)Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani atau mental, dan sosial.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…