DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Isi peraturan

Pasal 5

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdlri alas komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transport;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representatif; dan/atau
5. e.biaya meojemput/mengantar jenazah.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.uang makan;
2. b.uang transport lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, t.erdiri atas:
1. a.perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sarnpai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan kcberangkatan dao kepulangan; dan
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/ staaiun/bandara/pelabuhan kcberangkatan dan kepulangan.

BAB IV

BIAVA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

[I] Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari ternpat kedudukan kc tempat yang dituju dan kcmbali ke tempat kedudukan sernula.

(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) t.ennasuk pula perjalanan yang dilalrukan dalam hal:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang mclckat pada jabatan;
2. b.mengikuli rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. c.pengumandahan (detasering);
4. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untu.k mendapatkan surat keterangan doktor tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. f.memperoleh peogobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu a tau karena melakukan tugas;
7. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
8. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata Satu/Strata Dua/Strata Tiga; dan
9. i.mengikuti Pcndidikan dan Pelatihan.
10. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang eangat tingg) dan prioritas yang berkait dengan penyelcnggaraan pcmerintahan;
11. b.ketcrsediaan anggaran dan keseauaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
12. c.efisicn penggunaa.n belanja daerah dcnga.n memperhat.ikan frekucnsi dan jumlah harinya dibatasl; dan
13. d.akunte.bilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB LL

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(11 Biaya perjalanan dinas digolongkan scbagai berikut:

a.Bupati/Wakil Bupati/Sclactaris Dacrah/Pimpinan DPRD; b, Anggota OPRD/Eselon II;
c.Pejabat Esclon ill/ PNS Golonga.n IV;
d.Pejabat Eselon IV/PNS Golongan lll/PPPK Kelas IX/PPPK Kelas X;dan
e.PNS Golongan II/PNS Golongan 1/PPPK Kelas III/PPPK Kelaa V/PPPK Kclas Vil atau Sopir;

(2)Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka pcmberian biaya pcrjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa diberlakukan tarif scbagaimana untuk Pcjabat Eselon IV; dan
2. b.Peningkat Oe$8 diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Oolongan I atau II atauSopir.
(3)Biaya pcrjalanan dinu bagi Pegawai 'ridak Tetap dipersamakan dengan PNS Golongan I atau U ata.u SopiT.
(4)Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, pcr:sonil Non Pegawai Daerah; maka pembcrian biaya perjalanan dlnas kepada yang bcrsangkutan, dibcrlakukan scbagai berikut:
1. a.Bagi Tenaga Ahli atau Walo1 dari sesuatu profesi dan scjenjsnya dibcrlalcukan tari! se.bagaimana untuk Pcjabal Esclon DI; dan
2. b.bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama dibcri.kan tnri! scbagaiJnana untuk l>cjabat Eselon IV. Biaya pcnginapan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf c merupakan biaya yang dipcrlukan untuk menginap:
3. a.di hotel; atau
4. b.di tcmpal menginap lainnya.
(5)Dalam ha! Pclaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagairnann dimaksud pada ayat (4) bcrlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tcmpat tujuan;
2. b.biaya penginapan scbagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
(6)Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan sclama melakukan Perjalanan Dinas.
(7)Taksi/Moda Transportasi darat lainya dapat diberikan dari tempat kedudukan asal mcnuju bandara/ pelabuhan/tenninal/ stasiun untuk kcbcrangkatan ketcmpat tujuan, dan dari bandara/pclabuhan/tcrm.lnal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, dcmikian scbaliknya kebcrangkatan dan kepulangan dan di bayarkan sesuei dengan Biaya Rill (at cost).
(8)Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada nyat (1) huruf e mcliputi biaya bagi pcnjcmput/pcngantar, biaya pemctian dan biaya angkutan jenazab.
(9)Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dicantum.kan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, eesuai dengan format sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peratauran Bupati inl.
(10)Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kcrja/kegiatan/bngian kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pasal 6

Khusus untuk Ajudan yang mcndampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama berdasarkan tingkatan biaya pcnginapan tcrcndah padn hotel teraebut yang tersedia pada hari itu. .......-'--. . ...:-

Pasal 11

(1)Dalam haJ perjalanan dinas Iuar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka sclain uang harian dan biaya penginapan, diberikan bahan ba.kar Minyak scsuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian bahan bal<ar minyal<.
(2)Dalam hal perjalaoan dinas Juar daerah daJam provirtsi mengguna.kan kendaraan umum/transporlasi darat biaya transport menggunal<an kendaraan umum/transportasi darar berdasarkan tarif transportaai darat dibayarkan secara rill (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pcraturan Bupati ini .

Pasal 10

( 1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:

a.uang harian;
b.biaya penginapan;
c.biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunal<an kendaraan umum/ trasportasi darat; dan
d.uang rcpresentatif.

(2)Besarnya uang harian dibayar secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, sebagaimana tereantum dalam Lampiran UJ.
(3)Besamya biaya penginapan scbagaimana dimal<sud pada ayat (I) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill (CU cost), dengan batas tcrtinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran DJ.
(4)Biaya transport scbagiumana dimaksud pada ayat (1) buruf c, diberikan biaya transportasi scsuai dcngan kcbutuhan riil (at cost} yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah scbagaimana tercantum dalam Lampiran N.
(5)Uang Represcntatif sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 9

(1)Apabila perjalanan dinas dilakukrul lebih dari satu ternpat tujuan dalam satu hari rnaka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilal yang tertinggi.
(2)Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kenda.raan di.nas dapat diberikan bahan bakar minyal<sesuai dcngan kebutuhan [arak tcmpub dan/atau dapat diberikan pengganti pembelian bahan bakar minyak yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost).

Pasal 8

(1)Perjalanan dinas dalrun kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang barian.
(2)Besamya uang barian dibayar secara Iumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalatn Lampiran ll dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan ini. n, uong lhLrlnnj IJ, ruollll<Ut, IJl1.1yu u•u111Jpmt don bluyH lllklll; c, IJluyn f><lllijl1111r,un1 el, uoug roJ>l'Cijontutlr; clnn
1. e.lch11KUtJ untuk 1>cjubuL HCK41_ru dlhc,rlknn ttunbohon bi{tyu ttewo kendorrum dnltun kotu. (21 f.lc•o.rnyo U11n11 llurlun tw.bl1w1lmunn dhnuk•ud pndo nynt (l) huruf a, dlberlknn HCt(u•n /wnp::nmtnchogulmuntl tercanuun dnltun L.umpiron Vl. (31 l'u•lllttt• tr11n•porl •cbnw,h1111no dlmok•ud podn uynt {I) huruf b, sebagairnana tercantum d(dom Lnmplmn VII. (41 Bioyu lNtn8port pe,juh)nrJn dlnu• 11Cbngolmono dlmnksud pndn oyol (I) huruf b dcngnn menggunaknn Llkr.l pcouwot dengnn boonron llkel pcrgi pulang bordo11t1rktu1 ducroh 14iu,m •cb11g11lmnnu terenntum delnm Lampiran VII mcrupul<un bolus tcrllnggl don dlh"yorlwn •ecoru rill (at cost).
(5)Blttyu tnkol/modu lrnnoporto•I d11m\ luinnyu dorl don kc bandara dan dari bunduru ternpat t4'utu1 pcrgl pulung Hcbugulmonu dlmeksud pada oyot ( I] huruf b, scm,gulmono tereuntum dolom Lompirnn vu. (61 Bcournyo Uong Pcnginopun .. bug11lmunu dimokoud pado oyal (II huruf c, dilcntukttn bcrduaorkun dneruh tujunn ecbo.gnimana tercanturn dalam Lamplrun VIII morupnkun boto• tertin(!8i dan dibnyorkon seccra riil (at cost). (71 Bcoarnyu Uong Pcnglnopun ""bogolmono dimukaud pado nyot (I) huruf c, dibnyarkan eesunl dengan Binyo Rill (at cost). dalam hal pelaksann perjalanan dino• tldok mcnggunokon fu•llitno hotel atau t.cmpot penginapan lainnya, kepuda yang bereangkutnn dopot diberikon bluyo penginapan eebesar 30% (tlga puluh persen) dori tori( ho141 di koto ternpnt tujuon aebagaimana Larnplrun VIII Pernturan Bupotl lni.
(8)Uong Repn:ocntntJr sebngaimnnn dimokeud pada aynt {I) huruf d, ecbtlgv.lm11nu. tereantum dolom Lompiron V. (91 Scwo kenduraan dulom kota bttfll PcjobatNegara sebagnimana dimnksud pada uyol (I) huruf e •cb<,gaJmuno tcrcuntum dulam Lomplron IX.
(10)Dul11m hul pcrjolonon dlnoe luor docro.h luor provin•i mcnggunakan kcndaroo.n Umum/lro.n•porwNI doret utau bioya transport mcnggunakan kendaruun umum/tmnoportool dnrat oori ibu kola provlnsi ke knbupat.en/kola dulum prcvlnel yung .,,,mu don/ulau darl Jakarta kc Kabupat.cn/kotn sckltar don/utou ke kobupntcn/kolll loinnyo berd1U1orkan tori( traneportasi dnrot dlboyurkon sccora rill (at co1tl) 11<>bngalmuna tereantum dolnm Lomplran X Pcruturnn Bupoll lnl.
(11)Doll1m hol blo.ya trnn•port pcrjoJonon dlnua luor dneroh luar prcvinsi mcnegunlJ.kan kcndoroun Umum/lranaporlllal dorot dengon t4iuon tidak tcrcontum dalom Lt11nplr11n X Pomturon Bupall ini malw dapal mcnggunnko.n bluyo trun•p<1rt docroh t4iunn yong tcrdclrot.
(12)llluyo pcmcllun dun llnJ!kut11n jonnzuh, 11ebugolm.ano dimaksud doiem Posul 5 oyot (If hurur c, ocbugnlmono lcrc~ntum dot.um Lnmpiron XI. ""H'"" 1<c11w, 1Jlil)'11 μcrJ11l111111n 1111111• l<11h111r l'rovln~I l Pasa118
(1)Perjalanan dinas diJakukan bcrdasarkan Swat Pcrintah Togas dan SPPO yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Untuk dapat melalruka:n perjalanan dinas, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DP.RD haru• .diberikan Surat Pcrintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang Cormatnya sc~na tcrcantum daJam Lampiran Xll Peraturan inl.
(3)Pejabal yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas clan SPPD untUk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan peda snggaran yang terlledia pada SKPD.

BAB VI

PELAKSANMN PERJALANANDlNAS DAN PERTANGOUNGJAWABAN

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pcjabat Negara/Pimpinan dan Anggota OPRD/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap, diJakulcan dengan mekanisme Pcmbayaran Langsung, apabila:

a.biaya perja1anan dinas Lelah dapat dipastikan jumlahnya scbclum perjalanan 'dinas dilaksanakan; dan
b.perjalanan dinas telah dila1ruJcan sebelum bJaya perjalaoan dinas dibayarkan.i I I l ( \ l :

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung kepada pihak keliga, yang pengaturannya sesuai dengan ketcntuan yang berlaku.

Pasal 15

(I J Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam OPA Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang bersangkutan.

(2)Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilak:ukan dengan rru:kani.sme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
(3)Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan membcrikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP /TU yang dikelolanya.
(4)Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persctujuan PA/KP/\.. BABY TATACARA PEMBAYARAN PERJALANANOfNAS

Pasal 14

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendiclikan dan pelatihan kepemimpinan, Oiklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan diluar daerah, clibetil<an uang lul.rian sebagaimana tcrc:antum dalam Lampiran m dan JV Peraturan Bupati ini. ....--~---,,,.. Pooal 19 (I) SPPO merupakan buktl, pelaporan dan pcrtanggungjawabnn pclwanoan pcrjalanan dinne.

(2)Pcnghitungan besar jumlah bio.ya pcrjalanan dlnas dica111l secara terpcrinci dDlam kuiwn•i yang merupakan lampirnn SPPD.
(3)Pembayaran binyo pcrjolanan dinoa dicatllt poda kultansi yang mcrupnkon lamplran SPPD dcngan dlbubuhl tondotnngan bendahura pengeluaran SKPO bcrenngkutnn acrta tanda rangan Pcjobnt Ncgarn/Pimpinon dan Anggotll DPRD/Apnrotur Sipll Ncgara/Pcgo.wal Tidok Tclop yang akan mclakukan pcrjalonan dlnas scbngal tanda tcrimo.
(4)Poda SPPD dicotat:
1. a.t11nwJ bcrangkot dnrl tcmpot kcdudukan/tcmpnt beradn dan ditondn- t.ongnnl olch pejabat yang bcrwcn11ng/pcjnbnt lain yang dltunjuk;
2. b.tonggnl liba da.n bcrongknt di/dnri tcmpat 11.tjunn don dltnndatnngnni olch pihok/ pcjobnt di tcmpol yang didatangl; dan
3. c.tanl!l!•I Ubu kcmbrul di tcmpnt kcdudukon dan ditllndatangani Pcjnbat Vang Bcrwcnan,g/pcjooot lain yang dituri)uk.
(5)Sclombat,.Jombnlnyo 5 (limn) harl sctclah pcrjalannn dlnaa dilakoonaknn, f)PPD yong tcloh dibubuhl cntallln tonggtll Ubn kembal.i dan tanda tangan pcjobnl ynng berwcno.ng/ pcjabet lain yang dituri)uk don laporan pcrjalanan dlno• diecrohkrm kcpndn bcndahn.ro P('ngcluoran.
(6)f'ado &not pcnycrohun SPPO dnn laporon pcrjnlanan dlnos scbngalmana dlmok•ud pudn oyat (51, dladokan pcrhitungon kembnli apoblln terdapnt kekurongon/kclcbihun biayn pcrjnlnnnn dinus dnrl yang telnh dibayarkan ..,mula . • l'cJabot yung 00 SPPD k rwcnang dulurn menundntangnn! Burnt Perintah •rug08 dan mclok 11<: nllgus ~cnctupkon elol trnneport yong digunakan untuk kcpc ~Mokon pcr,nlnnun yang bcr•ongkutlln dcngon mempcrhatJkan ( G) Pc nt ngan •crw lti)uon pcrjnhmon dlnoe tersebut. Udllbot yang mcnundntongoni Surat Pcrintnh Tugua •cbllgulmono dlmaksud PU ll nyot (I) ndulnh: ·
1. n.BupntJ dlwndoumgunl olch Buputl;
2. b.Wokll Bu1>nll dltnndotonganl oleh Bupati;
3. c.Pcjob11t eselon II, Kuoog di llngkungon Sckrclorlot Daerah don Camat dlu1nd11 lllngoni oleh Bupoti/Waldl Bupotl, AJ)<lbila Bupati/Wokil Bup11ti tldnk beradn di tempat mnko ditanda tnngani oleh Sckdo allls nama Bupnll atau dilllndotongonl oleh A•lstcn atae namo Sckretnrie Daeruh bcrkoordinosi dcngnn Bupatl;
4. d.Pcjobnt lnlnnyo yang blayanyo dibcbonkM ptldn Bckretnrlot Docrah dlt11ndnt11ngoni olch Sckdo ntau Aslstcn 11too namo Sckr'Ctaris Daerah;
5. c.Pcg».wol 1'idak Tct.ap, Sopir pudn Sckrctnrlot Dncrah Kubupntcn Sclumn dilllndntangnnl olch Asisten atas nama Sckrctaris Daerah;
6. r.Ketua OPRD dltandatangan] oleh Kclua DPRO;
7. g.Wo.kil Kctua DPRO dit.andatangoni olch Kctua Dl'RO apabil4 xetua DPRO tldok berada diternpat maka dltandatangan] oleh ao.Jah satu Wakil Kctuo OPRO;
8. h.Anggolll OPRO ditandatangnni olch Ketua atau Wo.kil Kctua DPRD; I, Pcjabnt Esclon Ill, IV, V, PIT dan Pungslcne) podo SKPD ditanda t.angonl olch Kcpnla SKPD ynng bio.yanya dlbebankan pnda anggaran kcgiatan SKPD yang bersangkutan; don
9. j.Kndco dan Pcrongkat Dcaa ditandatangani olch Sekrewrie Daerah ntou Aaleten atao nama Sckreto.rie Onemh. ,.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…