DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Kurikulum Muatan Lokal BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: MATERI MUATAN LOKAL BAB IV: TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAB V: KERANGKA KURIKULUM BAB VI: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAB VII: PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAB VIII: TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA BAB IX: PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT BAB X: EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR BAB XI: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Muatan Kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan, Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota dan muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan dan melestarikan warisan kebudayaan adat dan seni di Kabupaten Seluma maka perlu ditata dengan baik dimulai dari anak didik/siswa sebagai generasi penerus yang harus diwarisi budaya Kabupaten Seluma;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
13.Peraturan Bupati Seluma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Bupati adalah Bupati Seluma.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Seluma.
6.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
8.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan/atau peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragamanpotensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
10.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12.Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14.Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan untuk mencapai pembelajaran yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
15.Tujuan pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Tujuan pembelajaran yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan capaian pembelajaran.
16.Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17.Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP) diakhir suatu fase pembelajaran.
18.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20.Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik professional yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
21.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
23.Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Seluma, penduduk luar Kabupaten Seluma, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Seluma.
24.Masyarakat Pendidik Non Pemerintah adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Pendidikan.
25.Tim Pengembang Kurikulum adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pada tingkat satuan pendidikan dan kabupaten, yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi Kurikulum Operasional, termasuk penetapan materi Muatan Lokal, guna menjamin relevansi kurikulum dengan potensi dan karakteristik daerah serta standar Pendidikan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

a.memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;
b.memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
c.mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
d.menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah dan Dimensi Profil Lulusan.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

a.melestarikan dan mengembangkan budaya daerah di Kabupaten Seluma;
b.mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual daerah Kabupaten Seluma;
c.meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/entrepreneurship;
d.meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal;dan
e.Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan diri di masa depan.

Pasal 4

Tujuan penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah adalah untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi warisan budaya daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:

a.materi muatan lokal;
b.tim pengembang kurikulum muatan lokal;
c.kerangka kurikulum;
d.perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
e.pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
f.tenaga pendidik, sarana dan prasarana;
g.peningkatan partisipasi masyarakat; dan
h.evaluasi kurikulum serta hasil belajar.

BAB III

MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

a.Pendidikan Lingkungan Hidup;
b.Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya;
c.Pendidikan Baca dan Tulis Aksara Ulu Serawai;
d.Pendidikan Bahasa Daerah/Bahasa Dusun;
e.Pendidikan Keterampilan Kerajinan Tangan Daerah;
f.Pendidikan Keterampilan Gerak Pencak Silat/Silek dan Tari Adat;
g.Pendidikan Sejarah Lokal Kabupaten Seluma;
h.Penguatan Pendidikan Karakter;dan
i.Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 7

1) Pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di dalamnya juga memuat tentang sentra alam (metode pembelajaran dengan memanfaatkan alam sekitar). 2) Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di dalamnya juga memuat:

a.Permainan Lokal, meliputi permainan tradisional masa kanak-kanak;
b.Masakan lokal, yang berciri khas masakan khas Seluma atau masakan tradisonal;
c.Alat tangkap ikan Tradisional;dan
d.Lingkungan sosial masyarakat. 3) Pendidikan Baca dan Tulis Aksara Ulu Serawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di dalamnya juga memuat tentang huruf Ulu Serawai, belajar menulis dan membaca huruf Ulu Serawai. 4) Pendidikan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di dalamnya juga termuat mendongeng, puisi, rejung, pidato dan lawakan tunggal (stand up comedy) dengan dialek serawai. 5) Pendidikan Keterampilan Kerajinan Tangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam kerajinan tangan tradisional. 6) Pendidikan Keterampilan Gerak Pencak Silat/Silek dan Tari Adat yang menampilkan tentang pembelajaran seni bela diri dan seni tari adat pada zaman dahulu yang masih dilestarikan di Kabupaten Seluma. 7) Pendidikan Sejarah Lokal Kabupaten Seluma yang meliputi berberapa sejarah yang masih tersimpan, sebagai warisan tak benda dan warisan benda yang masih di tinggalkan dan masih menjadi warisan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Seluma. 8) Penguatan Pendidikan Karakter dan Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi yang ada di sekolah.

Pasal 8

(1)Satuan Pendidikan harus melakukan kajian Materi Kurikulum Muatan Lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan pendidikan.
(2)Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:

a.tingkat Kabupaten Seluma;dan
b.setiap satuan pendidikan;

Pasal 10

(1)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya beranggotakan:
1. a.unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten;
2. b.unsur Dewan Pendidikan;
3. c.Tenaga profesional;dan
4. d.Lembaga Adat.
(2)Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…