DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Standar Harga Satuan, Pelaksanaan Kegiatan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan dan analisis standar belanja ditetapkan oleh Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja Daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.kepatutan;
d.kewajaran; dan
e.akuntabilitas.

BAB II

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan SHS batas tertinggi dalam perencanaan anggaran sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Daerah.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.usulan SKPD; dan
2. b.survei harga pasar.

Pasal 5

(1)Usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.SKPD mengajukan usulan SHS kepada tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS melalui SKPD yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS melakukan verifikasi dan survei harga pasar terhadap usulan tersebut; dan
4. d.berdasarkan hasil verifikasi dan survei harga pasar, usulan yang telah disetujui disampaikan kepada Bupati.
(2)Tim penyusun dan sekretariat tim penyusun SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;
2. b.daftar harga pasar;
3. c.rencana anggaran biaya; dan/atau
4. d.penawaran dari penyedia.
(4)Daftar harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diutamakan melalui e-purchasing sepanjang tersedia dalam katalog elektronik dan/atau marketplace.

Pasal 6

Survei harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal SHS tidak lagi sesuai dengan harga pasar terkini.

Pasal 7

(1)SHS digunakan sebagai dasar oleh SKPD dan unit SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan APBD, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan APBD, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi perkiraan biaya tertinggi yang dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu seperti kenaikan harga pasar dan ketersediaan anggaran.

Pasal 8

(1)SHS terdiri atas:
1. a.SHS barang; dan/atau
2. b.SHS jasa.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan SHS regional.
(3)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

(1)Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat mengacu sepenuhnya pada SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), SKPD dan/atau unit kerja SKPD dapat melaksanakan pengadaan berdasarkan harga dan/atau spesifikasi baru dengan tetap menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
(2)Ketidaksesuaian SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut:
1. a.harga pasar mengalami kenaikan signifikan pada saat pelaksanaan pengadaan dibandingkan dengan harga satuan dalam SHS yang ditetapkan berdasarkan survei pada tahun sebelumnya;
2. b.spesifikasi teknis barang dan/atau jasa dalam SHS sudah tidak tersedia, tidak diproduksi lagi, atau tidak relevan dengan kebutuhan operasional; dan/atau
3. c.terdapat perbedaan fitur teknis, tipe produk, atau merek dagang yang tidak mengubah fungsi utama barang, namun berdampak pada perubahan harga.
(3)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi seluruh ketentuan berikut:
1. a.tidak melebihi total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
2. b.volume barang dan/atau jasa tidak bertambah dari jumlah yang telah direncanakan;
3. c.spesifikasi pengganti harus memiliki fungsi ekuivalen atau lebih tinggi dari spesifikasi dalam SHS;
4. d.dilakukan survei harga pasar dari minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang sah dan kompeten dengan bukti tertulis dan dapat diverifikasi;
5. e.disertai dengan justifikasi teknis tertulis dari pejabat pengadaan atau pejabat teknis yang bertanggung jawab; dan
6. f.seluruh dokumen pendukung, termasuk kronologis perubahan, bukti survei harga, notulensi rapat teknis, dan dokumen persetujuan, dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dan/atau audit keuangan.
(4)Penggunaan harga dan/atau spesifikasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilakukan secara selektif, rasional dan tidak menjadi kebiasaan yang menggantikan fungsi SHS secara umum.

Pasal 10

(1)Apabila pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan harga di bawah SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) maka pertanggungjawaban sebesar harga riil.
(2)Pengadaan dan belanja barang dan/atau jasa diutamakan berasal dari:
1. a.produksi dalam negeri atau lokal; dan
2. b.usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3)Kewajiban pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan penggunaan barang dan/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…