DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Meliputi Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian remunerasi kepada tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6.Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 23); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.
(2)Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas:
1. a.Pemimpin BLUD;
2. b.Pejabat Keuangan BLUD; dan
3. c.Penanggung jawab Klaster.
(3)Penanggung jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.penanggung jawab klaster manajemen;
2. b.penanggung jawab klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.penanggung jawab klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.penanggung jawab klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.penanggung jawab lintas klaster.
(4)Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Agustus 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 01 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT A. BESARAN ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF BLUD UPTD PUSKESMAS Besaran alokasi penganggaran Insentif BLUD UPTD Puskesmas berasal dari persentase alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas dengan besaran alokasi sebagai berikut: NO. PUSKESMAS ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF 1 Puskesmas Getasan 60% 2 Puskesmas Jetak 60% 3 Puskesmas Tengaran 60% 4 Puskesmas Susukan 60% 5 Puskesmas Kaliwungu 60% 6 Puskesmas Suruh 60% 7 Puskesmas Dadapayam 60% 8 Puskesmas Pabelan 60% 9 Puskesmas Semowo 60% 10 Puskesmas Tuntang 60% 11 Puskesmas Gedangan 60% 12 Puskesmas Banyubiru 60% 13 Puskesmas Jambu 60% 14 Puskesmas Sumowono 60% 15 Puskesmas Ambarawa 60% 16 Puskesmas Duren 60% 17 Puskesmas Jimbaran 60% 18 Puskesmas Bawen 60% 19 Puskesmas Bringin 60% 20 Puskesmas Bancak 60% 21 Puskesmas Bergas 60% 22 Puskesmas Pringapus 60% 23 Puskesmas Ungaran 60% 24 Puskesmas Lerep 60% 25 Puskesmas Leyangan 60% 26 Puskesmas Kalongan 60% B. INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF
1.PENGALAMAN DAN MASA KERJA (BASIC INDEX)

a.Merupakan indikator penilaian individu berdasarkan pada masa kerjanya.
b.Lama masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus ASN dan lama masa kerja sesuai perjanjian kerja terakhir untuk pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non ASN.
c.Penilaian untuk variabel masa kerja didasarkan pada lamanya masa kerja pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut: NO. MASA KERJA SKOR 1 Kurang dari 5 tahun 2 2 5 tahun sampai dengan 10 tahun 5 3 11 tahun sampai dengan 15 tahun 10 4 16 tahun sampai dengan 20 tahun 15 5 21 tahun sampai dengan 25 tahun 20 6 26 tahun atau lebih 25
1. 2.KETERAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN (COMPETENCY INDEKS) DAN PERILAKU
a.Penilaian untuk variabel keterampilan didasarkan pada indikator golongan kepangkatan pada pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut: NO. PANGKAT/GOLONGAN SKOR 1 Golongan IVc/IVd/IVe 23 2 Golongan IVb 21 3 Golongan IVa 18 4 Golongan IIId 15 5 Golongan IIIc 12 6 Golongan IIIb/Gol X untuk PPPK 10 7 Golongan IIIa/Gol IX untuk PPPK 8 8 Golongan IId 7 9 Golongan IIc/Gol VII untuk PPPK 6 10 Golongan IIb 5 11 Golongan IIa 4 12 Golongan I 2 13 Tenaga Kontrak BLUD 0 14 Tenaga Kontrak BOK 0 15 Tenaga Outsourching 0 16 Tenaga Program Internship 0
b.Penilaian indikator ilmu pengetahuan didasarkan pada strata/tingkat Pendidikan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut: NO. TINGKAT PENDIDIKAN SKOR 1 Tenaga Medis 150 2 Tenaga Medis peserta Program Internsip 75 3 Apoteker/Ners/Profesi Kebidanan 100 4 Tenaga S1 Kesehatan /D4 Kesehatan/S2 Non Kesehatan 80 5 Tenaga D3 Kesehatan 60 6 S1 Non Kesehatan/D4 60 7 Asisten Tenaga Kesehatan 50 8 Tenaga Non Kesehatan D3 50 7 Tenaga Non Kesehatan di bawah D3 25 Keterangan:
1. 1.Penilaian variabel jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian.
2. 2.Dalam hal tenaga kesehatan yang semestinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sudah tidak berlaku, maka skor yang diberikan Tingkat Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari skor.
c.Perilaku Kerja Pembobotan dilakukan untuk kedisiplinan kehadiran masing- masing individu di Puskesmas dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian kehadiran, yaitu :
1. 1.tidak hadir satu hari penuh;
2. 2.datang terlambat;
3. 3.pulang cepat;
4. 4.tidak hadir pada pertengahan jam kerja bukan karena tugas luar; dan
5. 5.pegawai yang tidak masuk karena tugas kedinasan. Penilaian terhadap perilaku kerja sebagai berikut :
6. 1.hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) per hari kerja;
7. 2.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan kedinasan dihitung secara riil, dikurangi sesuai kekurangan waktu kerja/pelayanan 7 (tujuh) jam dihitung 1 (satu) hari;
8. 3.ketidakhadiran karena sakit atau menjalankan cuti, maka tidak diberi nilai;
9. 4.tidak hadir karena mendapatkan penugasan oleh pejabat yang berwenang, diberi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1;
10. 5.nilai akhir perilaku kerja adalah persentase dari jumlah hadir setiap individu dibagi jumlah hari kerja individu; dan
11. 6.persentase perilaku kerja digunakan sebagai pengali dari seluruh skor nilai sebelum dikalikan Hasil Capaian Kinerja (performance indeks).
12. 3.RISIKO KERJA (RISK INDEKS) Risiko kerja adalah kemungkinan dari sesuatu hal buruk yang dapat terjadi di tempat kerja, dalam hal ini adalah risiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif. Adapun risiko kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut: No. RISIKO KERJA SKOR 1 Risiko Rendah :
a.Tenaga Penunjang
b.Tenaga Administrasi
c.Tenaga Kesehatan lain 2 4 5 2 Risiko Sedang:
a.Kefarmasian dan Laboratorium
b.Kebidanan
c.Keperawatan 7 8 9 3 Risiko Berat:
a.Tenaga Medis
b.Pemimpin BLUD 12 14
1. 4.TINGKAT KEGAWATDARURATAN (EMERGENCY INDEX) Variabel kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan medis/urgency manajemen atau administrasi yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut: No. TINGKAT KEGAWATAN SKOR MAKSIMAL 1 Tingkat Kegawatan Rendah, mereka yang menjalankan tugas sebagai :
a.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/Tenaga Kesehatan Masyarakat
b.Tenaga Sanitasi Lingkungan/Tenaga Kesehatan Masyarakat
c.Surveilans
d.Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Kesehatan Masyarakat
e.Nutrisionis
f.Psikolog Klinis
g.Fisioterapis
h.Terapis Gigi dan Mulut
i.Terapis Wicara
j.Entomolog Kesehatan
k.Perekam Medis
l.Refraksionis Optisien
m.Terapis Okupasional
n.Terapis Akupunktur
o.Tenaga Kesehatan Tradisional
p.Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
q.Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja
r.Tenaga Keuangan
s.Tenaga Teknologi Informasi 10 2 Tingkat Kegawatan Sedang, mereka yang menjalankan tugas sebagai :
a.Perawat Vokasi/Perawat Profesi (Ners)
b.Bidan Vokasi/Bidan Profesi
c.Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
d.Apoteker/Asisten Apoteker 15 3 Tingkat Kegawatan Tinggi, mereka yang menjalankan tugas sebagai :
a.Pemimpin BLUD
b.Tenaga Medis (Dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer, dokter, dokter gigi) 20
1. 5.JABATAN YANG DISANDANG Skor untuk jabatan yang disandang merupakan jabatan yang disandang oleh pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut: NO. JABATAN SKOR 1 Pemimpin BLUD (Kepala Puskesmas) 200 2 Pejabat Teknis BLUD :
a.Penanggungjawab Klaster Manajemen
b.Penanggungjawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak
c.Penanggungjawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia
d.Penanggungjawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
e.Penanggungjawab Lintas Klaster 75 25 25 25 25 3 Jabatan Fungsional Ahli
a.Ahli Madya/Utama
b.Ahli Muda
c.Ahli Pertama 10 9 8 4 Jabatan Fungsional Keterampilan :
a.Penyelia
b.Mahir/Pelaksana Lanjutan
c.Terampil/Pelaksana 7 6 5 5 Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana :
a.Tenaga Administrasi : 1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X 2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII 3) Golongan I
b.Tenaga Penunjang : 1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X 2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII 3) Golongan I 4 3 2 3 2 1 6 Tenaga Non ASN dan pegawai yang belum ditetapkan sebagai tenaga fungsional 0
1. 6.HASIL CAPAIAN KINERJA (PERFORMANCE INDEKS) Variabel ini untuk menilai seberapa besar kontribusi individu/produktivitas kerja dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya. Adapun skor maksimal dalam variabel ini adalah: NO. JABATAN SKOR MAKSIMAL 1 Kepala Puskesmas 1 2 Penanggung jawab Klaster 1 3 Tenaga Medis 1 4 Apoteker 1 5 Bidan 1 6 Perawat, Perawat Gigi, Analis Laborat, Rekam Medis 1 7 Bidan Desa 0,80 7 Tenaga Kesehatan lain 1 8 Tenaga Administrasi :
a.Ketatausahaan/Keuangan/Akuntansi BOK/Aset
b.Loket Pendaftaran 1 1 9 Tenaga Penunjang :
a.Pengemudi
b.Tenaga Kebersihan
c.Penjaga Malam 1 1 1 Keterangan:
a.Penilaian variabel capaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
b.Penilaian variabel capaian kinerja pegawai BLUD selain Kepala BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
c.Hasil Capaian Kinerja (performance indeks) sebagai pengali dari seluruh skor dari penilaian insentif setiap pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang merupakan skor individu setelah dikalikan seluruh skor dikalikan dengan persentase perilaku kerja.
1. 7.SKOR PENAMBAH Skor penambah diberikan kepada pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya atau melaksanakan tugas integrasi sebagai berikut: NO. JABATAN SKOR 1 Kepala Puskesmas/Kuasa Pengguna Anggaran 100 2 Pejabat Penatausahaan Keuangan 50 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu 50 4 Bendahara BLUD 50 5 Bendahara BOK 30 6 Bendahara JKN 25 7 Bendahara Penerimaan Pembantu 30 8 Bendahara/Pengurus Barang/Pengelola Aset 30 9 Tenaga Akuntansi yang membidangi BLUD 50 10 Tenaga Akuntansi lain yang tidak membidangi BLUD 25 11 Pejabat Pembuat Komintem 20 12 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 30 13 Ketua Tim Mutu 15 14 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 15 Pejabat Pengadaan/Tim Teknis 5 16 Pengelola Aset/Pengurus dan Penyimpan Barang 30 17 Koordinator Program 10 18 Selain nomor 1 sampai dengan nomor 17 0 Catatan:
a.Poin tugas tambahan diberikan apabila pegawai BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepadanya pada bulan yang dijadikan sebagai perhitungan insentif.
b.Poin tugas tambahan terhadap pegawai yang rangkap jabatan hanya dengan memberikan poin yang tertinggi dari tugas tambahan yang diberikan.
1. 8.SKOR PENGURANG Skor pengurang diberikan kepada pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan karena ketidakdisiplinan maupun hal lain. Adapun skor pengurang tersebut adalah: NO. JENIS PERINGATAN DAN KETIDAKDISIPLINAN SKOR 1 Tidak ada teguran/Surat Peringatan 0 2 Surat teguran :
a.Surat Teguran 1
b.Surat Teguran 2
c.Surat Teguran 3 -4 (minus 4) -5 (minus 5) -6 (minus 6) 3 Surat Peringatan:
a.Surat Peringatan-1
b.Surat Peringatan-2
c.Surat Peringatan-3 -7 (minus 7) -8 (minus 8) -9 (minus 9)
1. 9.PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU Rumus perhitungan besaran insentif jasa pelayanan yang akan diterima oleh pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut : Jumlah Skor Individu x Rupiah Insentif Jasa Pelayanan = RUPIAH INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDUTotal Skor Puskesmas BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023