DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Hak dan Perlindungan Pelapor dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi, diperlukan pengaturan tentang pengendalian Gratifikasi;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
8.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9.Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk pengendalian Gratifikasi.
10.Penerima Gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi
11.Pegawai Negeri adalah:

a.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c.orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d.orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e.orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
1. 12.Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 13.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
3. 14.Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
4. 15.Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
5. 16.Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tentang Gratifikasi;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Pengendalian Gratifikasi;
c.Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
d.hak dan perlindungan Pelapor.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
(3)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di instansi penerima;
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
(4)Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan di instansi Penerima Gratifikasi.

Pasal 5

(1)Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
1. a.UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
2. b.KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 6

(1)Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
2. b.informasi pemberi Gratifikasi;
3. c.jabatan Pelapor;
4. d.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
7. g.kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
8. h.bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(2)Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(3)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 7

Pelapor harus menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal laporannya:

a.memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
b.untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 8

(1)Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
(2)Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 9

(1)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK.
(2)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi; atau
2. b.Gratifikasi milik negara.
(3)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
1. a.objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor;
2. b.pengembalian objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG; dan
3. c.apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
(4)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor harus menyerahkan objek Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 10

(1)UPG berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
2. b.menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. c.meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
4. d.melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. e.menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
6. f.melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, dan badan usaha milik Daerah;
7. g.melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
8. h.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…