DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Rencana Strategis, Sistematika dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan rencana strategis perangkat daerah dengan peraturan kepala daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
13.Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

BAB II

RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Rincian Renstra PD di Daerah terdiri atas:

Pasal 2

(1)Renstra PD disusun oleh setiap PD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 3

Renstra PD menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

PENUTUP Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis PD, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1)Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
3. c.bab III berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV berisi Program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 September 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19 September 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. RUDIBDO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra PD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program prioritas, Program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029.Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dirincikan sebagai berikut:

a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
c.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
e.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4). 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan Tujuan bagi PD dalam mewujudkan cita-cita dan Tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan disusunnya rencana strategis di setiap PD yaitu:
a.memberikan landasan operasional bagi PD di Daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2025-2029; dan
b.menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
1. 1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran;
4. 4.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. 8.Dinas Sosial;
9. 9.Dinas Tenaga Kerja;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. 19.Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
20. 20.Dinas Pariwisata;
21. 21.Sekretariat Daerah;
22. 22.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. 23.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. 24.Badan Keuangan Daerah;
25. 25.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. 26.Inspektorat Daerah;
27. 27.Kecamatan Getasan;
28. 28.Kecamatan Tengaran;
29. 29.Kecamatan Susukan;
30. 30.Kecamatan Suruh;
31. 31.Kecamatan Pabelan;
32. 32.Kecamatan Tuntang;
33. 33.Kecamatan Banyubiru;
34. 34.Kecamatan Jambu;
35. 35.Kecamatan Sumowono;
36. 36.Kecamatan Ambarawa;
37. 37.Kecamatan Bawen;
38. 38.Kecamatan Bringin;
39. 39.Kecamatan Bergas;
40. 40.Kecamatan Pringapus;
41. 41.Kecamatan Bancak;
42. 42.Kecamatan Kaliwungu;
43. 43.Kecamatan Ungaran Barat;
44. 44.Kecamatan Ungaran Timur;
45. 45.Kecamatan Bandungan; dan
46. 46.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan dan subkegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang, sehingga terwujudnya cita-cita untuk “Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri) dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”. BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…