DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029 Yang Meliputi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak;
c.bahwa agar kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 – 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Children) tahun 1989. Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orangtua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak- anak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di wilayah Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
9.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
10.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
11.Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD KLA ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RAD KLA meliputi:

a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan Anak dan kepentingan terbaik Anak;
b.menjamin pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
c.menjamin terpenuhinya Hak Anak dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
d.melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial;
e.mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
f.membangun sarana dan prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
g.mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terwujudnya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui KLA.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA I. PRINSIP Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.perangkat Daerah;
2. b.instansi vertikal terkait;
3. c.akademisi;
4. d.pelaku usaha;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.media massa/pers;
7. g.organisasi kemasyarakatan; dan
8. h.unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN I. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA pemantauan dilakukan untuk:

Pasal 5

(1)RAD KLA meliputi upaya kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Kebijakan Pencapaian KLA;
3. c.Bab III : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
4. d.Bab IV : Rencana Aksi; dan
5. e.Bab V : Penutup.
(3)RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA AKSI RAD KLA tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan kluster Hak Anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 6

RAD KLA dilaksanakan dengan cara:

a.pengoordinasian Gugus Tugas KLA;
b.melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
c.menyediakan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
d.melakukan penguatan kelembagaan yang terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 7

Pengoordinasian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

a.penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
b.integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat Daerah; dan
c.pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 8

Kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terkait dengan:

a.pentingnya KLA;
b.peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak;
c.keberadaan lembaga layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah;
d.pedoman pemenuhan indikator KLA; dan
e.pelatihan tentang konvensi Hak Anak.

Pasal 9

(1)Penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan ramah Anak terkait dengan:
1. a.kemudahan dan pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
2. b.aksesibilitas layanan terhadap layanan pemenuhan Hak Anak;
3. c.aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
4. d.pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
(2)Strategi penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
2. b.memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
3. c.membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
4. d.menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Penguatan kelembagaan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

a.pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa/pers terkait Hak Anak dan pengarusutamaan Hak Anak;
b.peningkatan koordinasi antar sumber daya manusia lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ramah Anak;
c.penyediaan dan peningkatan fasilitas ramah Anak di sekolah, ruang publik, pusat layanan kesehatan, dan tempat ibadah;
d.pengembangan layanan untuk pengaduan dan perlindungan anak;
e.pemenuhan sarana prasarana aksesbilitas inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus;
f.kampanye publik tentang Hak Anak melalui media massa dan media sosial;
g.penyusunan bahan edukatif dan penyebarluasan informasi yang mudah dipahami oleh Anak dan masyarakat;
h.pelibatan Anak dalam forum Anak dan media komunikasi ramah Anak untuk menyuarakan inspirasi dan haknya; dan
i.pendidikan keluarga dan masyarakat tentang pola pengasuhan yang berbasis Anak.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…