DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepesertaan, Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Mekanisme Pembayaran Iuran Kepesertaan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada sektor informal dan menghadapi risiko pekerjaan serta sosial ekonomi yang tinggi sebagai wujud perlindungan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja di sektor informal yang penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk tidak mampu membayar perlindungan jaminan sosial dan/atau yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
6.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
7.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11.Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta BPU kategori Pekerja Rentan dari risiko Kecelakaan Kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta BPU kategori Pekerja Rentan dapat berjalan secara akuntabel, dan tepat sasaran.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Jenis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:

a.JKK; dan
b.JKM.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini merupakan Pekerja Rentan.
(2)Jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penderes;
2. b.buruh tani;
3. c.pekerja penyandang disabilitas;
4. d.pekerja sosial keagamaan;
5. e.pekerja pada sektor pengelolaan sampah yang tidak dibiayai oleh APBD;
6. f.buruh peternakan;
7. g.nelayan;
8. h.tukang parkir;
9. i.sopir;
10. j.kernet;
11. k.pemulung;
12. l.pembantu rumah tangga;
13. m.pedagang kaki lima;
14. n.tukang ojek;
15. o.tukang batu;
16. p.tukang kayu;
17. q.kusir;
18. r.tukang las;
19. s.relawan bencana;
20. t.relawan sosial; atau
21. u.Pekerja Rentan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Jenis Pekerja Rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u sebagai berikut:
1. a.aktif bekerja secara mandiri berstatus di luar hubungan kerja; dan
2. b.berpenghasilan di bawah upah minimum Daerah.
(4)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan kartu identitas penduduk atau dokumen pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk pendaftaran pertama sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
3. c.belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Data Pekerja Rentan yang akan diusulkan menjadi calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan validasi terlebih dahulu oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Data Pekerja Rentan yang diusulkan sebagai calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berisikan informasi mengenai:
1. a.nomor induk kependudukan;
2. b.nama lengkap;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.alamat lengkap;
5. e.nara hubung atau nomor yang dapat dihubungi, keluarga atau Pemerintah Desa/kelurahan; dan
6. f.jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3)Hasil pendataan Pekerja Rentan yang sudah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi.
(4)Data hasil verifikasi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menjadi dasar untuk mengajukan permohonan sebagai calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Pemutakhiran data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan data lama dengan data baru, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan perubahan kepesertaan.
(3)Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 8

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran calon Peserta berdasarkan data penerima bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Pendaftaran calon peserta pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya nomor kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak pembayaran iuran pertama.

Pasal 9

Peserta berhak memperoleh manfaat dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dihentikan jika peserta:
1. a.meninggal dunia;
2. b.pindah domisili ke luar Daerah;
3. c.mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat cacat total tetap; dan/atau
4. d.tidak lagi termasuk dalam Peserta BPU kategori Pekerja Rentan.
(2)Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon Peserta lain.
(3)Calon Peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…