DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 18 diubah, Di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat ( 1 a).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk: memaeu- -preduktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatan kesejahteraan · dan produktifitas kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian mekanisme pemberian tambahan penghasilan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara; Menimbang BUPATISEMARANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATINOMOR97 TAHUN2023 TENTANGPELAKSANAANPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI BAGIAPARATURSIPIL NEGARA TENTANG NOMOR 34 TAHUN2025 PERATURANBUPATISEMARANG PROVINS!JAWATENGAH BUPATI SEMARANG SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 49) diubah sebagai berikut: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDUAATAS PERATURANBUPATINOMOR97 TAHUN2023 TENTANG PELAKSANAANPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAIBAGIAPARATURSIPILNEGARA. MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten- -Semarang .Tahun -2023 -Nomor.-92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 49); Menetapkan : Mengingat

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada PNSmeliputi:
1. a.PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah diberikan pada:
  1. 1.Sekretariat Daerah;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah;
  3. 3.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah;
  5. 5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  6. 6.Inspektorat Daerah;
2. b.kepala dan sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat)bidang pada:
  1. 1.Badan Keuangan Daerah;
  2. 2.Dinas Pekerjaan Umum; 3: Dinas -pendidikan; - Kebtrdayaan; Kepemudaan dan Olahraga; dan
  3. 4.Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
3. c.PNS pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan umum langsung kepada masyarakat di tingkat Daerah pada:
  1. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. d.kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, PNS pada sekretariat dan PNS yang bertugas menangani urusan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. e.kepala, sekretaris, kepala bidang dan PNS yang bertugas pada sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. f.sekertaris dan PNS pada sekretariat Dinas Perhubungan;
7. g.PNS pada unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum Daerah;
  1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

( 1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepadaASN. (la) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (lb) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

(2)Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap ASNharus dilampiri:
1. a.rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPSDM berdasarkan penilaian TPP;
  1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
2. h.pejabat pengelola keuangan dan perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah;
  1. 1.pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah; J. koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
3. k.Plt. pada Perangkat Daerah;
  1. 1.Plh. pada Perangkat Daerah;
4. m.Pejabat Fungsional/pelaksana selain Ketua Tim Kerja yang diberikan tugas tambahan sebagai PPTKdan/ atau PPKunit SKPDpada Sekretariat Daerah;
5. n.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah; dan
6. o.Penjabat Sekretaris Daerah.
(2)TPP berdasarkan beban kerja selain diberikan kepada PNS sebagaimana_dimaksud_pada ayat (1). juga diberikan kepada PPPKpada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
(3)Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat ( 1 a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

TPP diterimakan kepada ASN dengan ketentuan bobot . nilai dari . persentase . penilaian . yang diberikan.. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

a.menerima TPP 100% (seratus persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
b.menerima TPP 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 89,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen);
c.menerima TPP 50% (lima puluh persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61 % (enam puluh satu persen) sampai dengan 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen); dan
d.menerima TPP 0% (nol persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol persen) sampai dengan 60,99% (enam puluh koma sembilan puluh sembilan persen).
1. 3.Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
b.cetak presensi daftar hadir elektronik;
c.penilaian penghitungan penerimaan TPP ASN; dan
d.fotokopi surat perintah membayar.

(3)Rekomendasi BKPSDMsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan rekomendasi dari Perangkat Daerah diterima.
(4)Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
1. a.cuti sakit dengan surat keterangan dokter maksimal 7 (tujuh) hari;
2. b.mengikuti pendidikan atau pelatihan;
3. c.melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
4. d.menjalani cuti tahunan;
5. e.cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan
6. f.cuti sakit karena menjalani isolasi akibat terpapar wabah penyakit menular.

Pasal 24

(1)Pemberian TPP diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
(1a)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai badan layanan umum Daerah, dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.anggaran badan layanan umum Daerah.
(2)Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 22 Oktober 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 22 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. RUDIBDO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…