DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Semarang.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Semarang.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut dengan PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri tahun 2026.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.pimpinan dan anggota DPRD;
4. d.pimpinan badan layanan umum daerah;
5. e.pegawai non pegawai ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
6. f.PPPK; dan
7. g.PPPK Paruh Waktu.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan/atau
5. e.tambahan penghasilan pegawai sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum daerah; dan
2. b.pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(6)Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.

Pasal 4

(1)Pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan Hari Raya.
(2)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan tidak diberikan bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2026.
(4)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026.
(5)Dalam hal pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2026.
(6)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei 2026.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. VALEANTO SOEKENDRO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…