DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Yang Meliputi Diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11a, Ketentuan huruf g dan huruf n ayat (3) Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan huruf m ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 44); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 44) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11a.Pengalaman Bekerja adalah kegiatan bekerja yang pernah atau sedang dilakukan pada Pemerintahan Desa, lembaga desa, atau lembaga kemasyarakatan desa.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13.Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Pengangkatan Perangkat Desa adalah suatu proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi.
17.Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa.
18.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
19.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk memperoleh Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi menjadi Perangkat Desa.
20.Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
21.Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan umum, persyaratan administrasi, persyaratan khusus, dan berhak mengikuti seleksi lebih lanjut.
22.Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah kegiatan pemindahan tugas Perangkat Desa dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya dalam lingkup Pemerintah Desa.
23.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan huruf g dan huruf n ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Yang dapat diangkat sebagai Perangkat Desa yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
5. e.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat lamaran menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan berdomisili di Desa setempat bagi pendaftar dari luar Desa;
5. e.surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
6. f.surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
7. g.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
8. h.fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
9. i.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
11. k.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
12. l.surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
13. m.surat izin dari Camat atas nama Bupati bagi anggota BPD; dan
14. n.surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun) yang mendaftar formasi jabatan Sekretaris Desa.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu surat keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tahap Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
2. b.pendaftaran dan penerimaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
3. c.perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa jika belum ada 2 (dua) orang yang mendaftar; dan
4. d.penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
(2)Tim Seleksi mulai melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran.
(3)Tim Seleksi menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
(4)Bakal Calon Perangkat Desa melaksanakan pendaftaran melalui Tim Seleksi dengan mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan dibatasi 1 (satu) orang hanya mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
(5)Tim Seleksi menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas persyaratan.
(6)Pelaksanaan penjaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon.
(7)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari.
(8)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ada 2 (dua) Bakal Calon yang mendaftar, seleksi Calon Perangkat Desa pada formasi jabatan dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan di kemudian hari yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

4.Ketentuan huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tahap pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.laporan data Calon Perangkat Desa dan permohonan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga yang akan melaksanakan seleksi kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat;
2. b.pelaksanaan penandatanganan kerja sama antara Tim Seleksi dengan pihak ketiga;
3. c.pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh pihak ketiga;
4. d.penyampaian hasil seleksi beserta lampiran nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa dari pihak ketiga kepada Ketua Tim Seleksi;
5. e.pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi di Desa setempat; dan
6. f.laporan penyampaian Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa dari Tim Seleksi kepada Kepala Desa.
(2)Tim Seleksi mengirimkan surat kepada Bupati melalui Camat perihal laporan data Calon Perangkat Desa yang lolos persyaratan administrasi.
(3)Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa yang lolos seleksi administrasi dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(4)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi dan/lembaga yang berkompeten, profesional, independen serta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(5)Tim Seleksi dan pihak ketiga menyepakati segala hal dalam penyelenggaraan seleksi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(6)Dalam pelaksanaan kerja sama pelaksanaan seleksi antara Tim Seleksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keseluruhan proses seleksi dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa intervensi dari pihak manapun.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga.
(2)Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian:
1. a.ujian tertulis dengan bobot nilai 40% (empat puluh per seratus);
2. b.ujian praktik komputer dengan bobot nilai 30% (tiga puluh per seratus);
3. c.ujian wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus); dan
4. d.pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa setempat atau bukan setempat dengan bobot nilai paling tinggi 20% (dua puluh per seratus).
(3)Ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk praktek Pidato.
(4)Pengalaman bekerja di Pemerintahan Desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan setempat atau bukan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mendapat nilai paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) yang diatur dalam tabel bantu penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa memiliki pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) Pemerintahan Desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan setempat atau bukan setempat, maka yang digunakan adalah nilai pengalaman bekerja tertinggi.
(6)Penentuan nilai pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Tim Seleksi Pengisian Calon Perangkat Desa berdasarkan kelengkapan dokumen Calon Perangkat Desa yang hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga yang waktunya sebelum pelaksanaan ujian.
(7)Total nilai kumulatif tertinggi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 (seratus).
(8)Hasil seleksi Calon Perangkat Desa berupa nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
(9)Dalam hal terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan seleksi ulang dalam bentuk ujian tertulis untuk Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi yang sama tersebut pada hari itu juga.
(10)Batas nilai standar kelayakan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa adalah mendapatkan nilai kumulatif hasil ujian paling rendah 55 (lima puluh lima).
(11)Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat Desa setempat pada hari yang sama dengan pelaksanaan seleksi dengan menyampaikan secara langsung dan/atau menempel pada tempat umum yang mudah diakses masyarakat, melalui media sosial milik Desa atau diumumkan pada website milik Desa yang bersangkutan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kepala Desa berwenang untuk melakukan penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Calon Perangkat Desa yang ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa merupakan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi.
(3)Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya laporan dari Tim Seleksi.
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
(5)Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
(6)Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(7)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari.
(8)Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
(9)Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(10)Kepala Desa melantik Perangkat Desa hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

7.Ketentuan huruf m ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Sekretaris Desa yang diangkat melalui mutasi jabatan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan sisa masa jabatan paling singkat 4 (empat) tahun; dan
5. e.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat lamaran menjadi Sekretaris Desa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
5. e.surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
6. f.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
7. g.fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
8. h.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika berupa akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
9. i.surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
10. j.surat keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah;
11. k.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
12. l.surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; dan
13. m.surat rekomendasi dari Kepala Desa untuk mengikuti Mutasi Pengisian Sekretaris Desa.
(4)Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa membentuk panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
2. b.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa;
3. c.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa menyusun jadwal dan tata tertib Seleksi Calon Sekretaris Desa;
4. d.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dari Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa setempat dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
5. e.apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada yang mendaftar, seleksi Calon Sekretaris Desa dimaksud ditunda pada tahap seleksi yang akan dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan dari masyarakat umum yang dijadwalkan lebih lanjut;
6. f.dalam hal telah terdapat pendaftar, panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa melakukan penelitian dan/atau klarifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Sekretaris Desa;
7. g.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa mengumumkan Calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat;
8. h.pelaksanaan seleksi mutasi pengisian sekretaris desa yang memenuhi syarat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
9. i.pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi dan atau lembaga yang berkompeten, profesional, independen serta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
10. j.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa dan pihak ketiga menyepakati segala hal dalam penyelenggaraan seleksi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
11. k.dalam pelaksanaan kerja sama pelaksanaan seleksi antara Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf h, keseluruhan proses seleksi dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa intervensi dari pihak manapun;
12. l.uji kompetensi calon Sekretaris Desa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga;
13. m.uji kompetensi calon Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf l meliputi:
  1. 1.nilai pengalaman dan pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh per seratus);
  2. 2.ujian tertulis dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus); dan
  3. 3.ujian praktik bekerja dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
14. n.nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 1 didasarkan pada masa kerja, pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa dan tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh per seratus) dengan Tabel Bantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
15. o.penentuan nilai pengalaman dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf n, dilakukan oleh panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa berdasarkan kelengkapan dokumen Calon Sekretaris Desa yang hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga yang waktunya sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
16. p.materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 2 meliputi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum;
17. q.ujian praktik bekerja berupa praktik komputer dan protokoler acara;
18. r.hasil uji kompetensi berupa nilai dan peringkat Calon Sekretaris Desa yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan terendah;
19. s.pihak ketiga menyusun hasil uji kompetensi dengan nilai kumulatif tertinggi 100 (seratus);
20. t.pihak ketiga membuat berita acara serah terima dokumen hasil uji kompetensi Calon Sekretaris Desa kepada Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa pada hari itu juga dengan tembusan Camat;
21. u.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa mengumumkan hasil uji kompetensi pada hari itu juga;
22. v.batas nilai standar kelayakan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah mendapatkan nilai kumulatif hasil uji kompetensi paling rendah 60 (enam puluh);
23. w.apabila pelaksanaan mutasi pengisian sekretaris desa mendapatkan nilai kumulatif hasil uji kompetensi kurang dari batas nilai standar kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf v, maka selanjutnya pengisian jabatan sekretaris desa dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan dari masyarakat umum;
24. x.panitia mutasi pengisian Sekretaris Desa melaporkan pelaksanaan rangkaian uji kompetensi kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kalender setelah menerima hasil uji kompetensi;
25. y.berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf x, Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya laporan dari Panitia Mutasi Pengisian Sekretaris Desa;
26. z.Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Sekretaris Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari; aa. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Sekretaris Desa; bb. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari; cc. dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekretaris Desa; dd. dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Sekretaris Desa; dan ee. Kepala Desa melantik Sekretaris Desa hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan konsultasi kepada Camat secara tertulis.
(3)Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang lain ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
(4)Apabila Kepala Desa berhalangan sementara dan belum ditetapkan Pelaksana harian, pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut:

a.Kepala Desa memberikan teguran lisan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
b.apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan I (kesatu) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
c.apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan I (kesatu) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan II (kedua) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
d.apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan II (kedua) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memberikan Surat Peringatan III (ketiga) secara tertulis kepada yang bersangkutan;
e.apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan III (ketiga) tidak ada tindak lanjut perbaikan dari Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa melaksanakan koordinasi dengan BPD untuk mengambil langkah tindak lanjut pemberhentian sementara kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
f.pemberian teguran lisa dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e berlaku akumulatif selama Perangkat Desa menjabat;
g.Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
h.Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa;
i.rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf g didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
j.dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;
k.dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti hasil rekomendasi Camat;
l.apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
m.jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf k adalah selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;
n.Kepala Desa melaporkan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan; dan
o.apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf l tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan, Kepala Desa melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan.
1. 10.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat secara tertulis.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, menderita sakit parah atau tidak diketahui keberadaanya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
(5)Perangkat Desa yang diberhentikan karena menderita sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(6)Hasil konsultasi Kepala Desa dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
(7)Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
(8)Bupati melakukan evaluasi atas usulan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
(9)Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(11)Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta mendapatkan hak pada jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Desember 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 01 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. RUDIBDO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TABEL BANTU PENILAIAN PENGALAMAN KERJA CALON PERANGKAT DESA NO KRITERIA NILAI SETEMPAT NILAI BUKAN SETEMPAT 1. Nilai Pengalaman menjadi Staf Teknis atau Staf Administrasi di Pemerintah Desa:
1. a.masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun 10 5
2. b.masa kerja 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 15 10
3. c.masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun 20 15
  1. 2.Nilai Pengalaman menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa: Masa kerja kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun 3 1 Masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun 5 3 Masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun 10 5
  2. 3.Nilai Pengalaman menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa: rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, karang taruna: Masa kerja kurang dari atau sama dengan 6 (enam) tahun 3 1 Masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun 5 3
  3. 4.Nilai Pengalaman menjadi Anggota Satlinmas: Masa kerja kurang dari atau sama dengan 6 (enam) tahun 3 1 Masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun 5 3 NO KRITERIA NILAI SETEMPAT NILAI BUKAN SETEMPAT
  4. 5.Nilai Pengalaman menjadi Pengurus badan usaha milik desa/ koperasi desa merah putih/ koperasi kelurahan merah putih: Masa kerja kurang dari atau sama dengan 6 (enam) tahun 3 1 Masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun 5 3
  5. 6.Nilai Pengalaman menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Sub Kesehatan Desa 3 1
  6. 7.Nilai Pengalaman menjadi Pengurus Kelompok Tani/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani 3 1 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DESA TABEL BANTU NILAI PENGALAMAN DAN PENDIDIKAN UJI KOMPETENSI CALON SEKRETARIS DESA NO. KRITERIA NILAI
  7. 1.Nilai Pengalaman berdasarkan masa kerja sebagai Perangkat Desa:
4. a.masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun 8
5. b.masa kerja lebih dari10 (sepuluh) tahun s.d 15 (lima belas) tahun 6
6. c.masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun s.d 10 (sepuluh) tahun 4
7. d.masa kerja antara 1 (satu) tahun s.d 5 (lima) tahun 2
  1. 2.Nilai Pengalaman berdasarkan pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa:
8. a.pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas lebih dari 2 (dua) jabatan 6
9. b.pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas pada 2 (dua) jabatan berbeda 4
10. c.tidak pernah dimutasi/ menjadi pelaksana tugas 2
  1. 3.Nilai berdasarkan tingkat pendidikan:
11. a.Pendidikan terakhir D.IV/S-1/S-2 6
12. b.Pendidikan terakhir D.I/D.II/D.III 4
13. c.Pendidikan terakhir SMA/sederajat 2 JUMLAH NILAI PENGALAMAN BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…