DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata Yang Berbadan Hukum Yang Meliputi Kriteria Hibah, Penggunaan Hibah, Mekanisme Pemberian Hibah, Pertanggungjawaban Penerima Hibah, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah perlu memberikan hibah kepada kelompok sadar wisata yang berbadan hukum;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian hibah kepada kelompok sadar wisata yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata yang Berbadan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK SADAR WISATA YANG BERBADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Sadar Wisata yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelompok masyarakat lokal yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pariwisata dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta mempromosikan potensi wisata di desa wisata.
7.Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai panduan untuk terwujudnya tertib administrasi, tepat sasaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Hibah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai petunjuk teknis dalam penggunaan dan penyaluran Hibah yang bersumber dari APBD kepada Pokdarwis yang berbentuk Badan Hukum.

Pasal 4

Sasaran pemberian Hibah yaitu Pokdarwis yang berbentuk Badan Hukum.

BAB II

KRITERIA HIBAH

Pasal 5

(1)Hibah yang diberikan kepada Pokdarwis yang berbentuk Badan Hukum termasuk dalam kelompok belanja operasi dan jenis belanja Hibah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 6

Hibah yang diberikan kepada Pokdarwis yang berbentuk Badan Hukum digunakan untuk:

a.kegiatan kesekretariatan dan organisasi paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
b.kegiatan pengembangan desa wisata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 7

Kegiatan kesekretariatan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.pembelian alat tulis kantor;
b.benda pos;
c.penggandaan dokumen;
d.penjilidan dokumen;
e.prasasti/penanda hibah;
f.papan nama kegiatan;
g.biaya konsultan perencana;
h.konsumsi rapat kegiatan;
i.biaya transportasi dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan; dan/atau
j.rapat koordinasi guna kelancaran kegiatan.

Pasal 8

Kegiatan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa wisata dengan rincian:
1. 1.bimbingan teknis pengelolaan desa wisata; dan
2. 2.sertifikasi sumber daya manusia kepariwisataan di desa wisata.
b.pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung pemasaran digital desa wisata dengan rincian:
1. 1.pengadaan laptop atau komputer;
2. 2.pengadaan kamera;
3. 3.pengadaan telepon seluler pintar;
4. 4.pengadaan alat pendukung produksi konten seperti mikrofon jepit, kaki tiga, lampu penerangan; dan/atau
5. 5.pembuatan video profil Desa Wisata.
c.pengadaan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas, aksesibilitas wisatawan dengan rincian:
1. 1.pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi wisata;
2. 2.pengadaan peralatan dan pendukung homestay;
3. 3.pengadaan penanda desa wisata;
4. 4.pengadaan penunjuk arah ke daya tarik wisata atau desa wisata;
5. 5.pengadaan peta desa wisata; dan/atau
6. 6.pengadaan rambu mitigasi bencana di daya tarik Wisata.
d.pengadaan peralatan keselamatan untuk daya tarik wisata minat khusus dengan rincian:
1. 1.pengadaan pelampung untuk menjaga keselamatan di air; dan/atau
2. 2.pengadaan helm keselamatan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disahkan.
(2)Rencana penggunaan dana yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan.
(3)Pokdarwis yang tidak melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal terjadi bencana dan/atau keadaan memaksa yang mengharuskan pengalihan lokasi kegiatan, dilakukan pembahasan melalui musyawarah untuk mufakat dan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen usulan perubahan secara rinci.
(5)Pemberitahuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.
(6)Belanja barang dan/atau jasa yang menggunakan dana hibah kepada Pokdarwis dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

Pasal 10

(1)Permohonan Hibah diajukan oleh Pokdarwis dengan melampirkan proposal, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, serta ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang yang memuat gambaran umum desa wisata, permasalahan dan nilai strategis yang dapat dikembangkan;
2. b.maksud dan tujuan penggunaan dana Hibah;
3. c.rencana kegiatan yang memuat lokasi kegiatan, bentuk bantuan/kegiatan dan besaran anggaran;
4. d.keluaran (output) dari kegiatan yang direncanakan;
5. e.manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. f.gambar teknis dan rencana anggaran biaya untuk pekerjaan konstruksi, diketahui oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. g.spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya untuk usulan nonkonstruksi;
8. h.foto rencana lokasi/penempatan bantuan;
9. i.fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan aset atas lokasi yang akan dibangun;
10. j.surat pernyataan ketua Pokdarwis yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal dan lampirannya;
11. k.Keputusan Bupati mengenai penetapan desa wisata;
12. l.Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengenai klasifikasi desa wisata;
13. m.data jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata yang ditandatangani oleh ketua pengelola desa wisata;
14. n.data usaha pariwisata di desa wisata yang ditandatangani oleh ketua pengelola desa wisata;
15. o.daftar paket wisata di desa wisata; dan
16. p.data daya tarik wisata di desa wisata.
(3)Setiap usulan kegiatan harus disertai perencanaan rincian spesifikasi teknis dan rencana anggaran sesuai dengan standar kewajaran harga, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan keluaran yang tuntas dan siap berfungsi secara operasional.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…