DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Yang Meliputi Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 31 diubah, Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 32 diubah, Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 108 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan internal rumah sakit;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 65) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Rumah sakit bernama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
(2)Jenis rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
(4)Rumah sakit beralamat di Jalan Kartini Nomor 101, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
(5)Logo rumah sakit dan arti logo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang berkualitas, terpercaya, dan kebanggaan bagi masyarakat dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan.
(2)Misi rumah sakit yaitu:
1. a.meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
2. b.menyediakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. c.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
4. d.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan yang unggul.
(3)Tujuan Strategis rumah sakit yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit melalui:
1. a.peningkatan aksesibilitas layanan rumah sakit dan keselamatan pasien;
2. b.peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendukung layanan rumah sakit; dan
3. c.peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.
(4)Nilai dasar rumah sakit yaitu:
1. a.santun, yaitu tata cara dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku yang senantiasa menjunjung tinggi nilai, etika pergaulan dan budaya masyarakat;
2. b.inovatif, yaitu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya untuk perbaikan mutu pelayanan;
3. c.gesit, yaitu kemampuan untuk bekerja secara giat, cekatan, cepat tanggap, responsif terhadap permasalahan yang akan terjadi dan sedang terjadi, segera menyelesaikan masalah yang terjadi, dapat menyesuaikan perubahan dengan cepat dan tepat, bisa beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi serta mampu menyikapi saat krisis dan mampu menghadapi tantangan perubahan;
4. d.akuntabel, yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mulai dari proses sampai dengan hasil; dan
5. e.profesional, yaitu senantiasa mengembangkan kemampuan profesional, bekerja tuntas, dan akurat, atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
(5)Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disingkat dengan SIGAP.
(6)Reviu terhadap visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh direktur dan seluruh pimpinan rumah sakit secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
(7)Motto rumah sakit yaitu “Kesembuhan dan Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami”.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pasien RSUD mempunyai hak:
1. a.mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
2. b.mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
3. c.mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. d.menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
5. e.mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
6. f.meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan
7. g.mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pasien RSUD mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. b.mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. c.mematuhi ketentuan yang berlaku pada RSUD; dan
4. d.memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
  1. 4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
1. a.mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
2. b.mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
3. c.mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendapatkan pelindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
5. e.mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
7. g.mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
9. i.menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
10. j.mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau perundungan.

Pasal 8B

(1)Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
1. a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
2. b.memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. c.menjaga rahasia kesehatan pasien;
4. d.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
5. e.merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
6. f.setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan pasien.
(2)Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Rumah sakit mempunyai hak:
1. a.menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
2. b.menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
4. d.menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
6. f.mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
7. g.mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah sakit mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
2. b.memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. c.memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. d.berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. e.menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. f.melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
7. g.membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. h.menyelenggarakan rekam medis;
9. i.menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
10. j.melaksanakan sistem rujukan;
11. k.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
12. l.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
13. m.menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
14. n.melaksanakan etika rumah sakit;
15. o.memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16. p.melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
17. q.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
18. r.menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;
19. s.melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan
20. t.memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
(3)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), rumah sakit wajib:
1. a.menerapkan sistem informasi kesehatan rumah sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional; dan
2. b.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara:
  1. 1.melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  2. 2.membuat peraturan internal rumah sakit.
(4)Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan perizinan berusaha rumah sakit.
  1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik RSUD.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
(3)Bagan struktur organisasi pemilik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7.Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh rumah sakit.
(2)Dewan Pengawas memiliki tugas:
1. a.menentukan arah kebijakan rumah sakit;
2. b.menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3. c.menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. d.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. e.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. f.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
7. g.mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang- undangan;
8. h.memantau perkembangan kegiatan BLUD;
9. i.menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
10. j.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
11. k.memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
12. l.memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
  1. 1.RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. 2.permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  3. 3.kinerja BLUD.
(3)Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diukur paling sedikit meliputi:
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);dan
4. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(4)Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(5)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Struktur organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur pimpinan rumah sakit dijabat oleh:
  1. 1.tenaga medis;
  2. 2.tenaga kesehatan; atau
  3. 3.tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
2. b.unsur pelayanan medis;
3. c.unsur keperawatan;
4. d.unsur penunjang medis dan nonmedis;
5. e.unsur pelaksana administratif; dan
6. f.unsur operasional.
(2)Susunan organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
  1. 1.Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik membawahi:
  1. 1.Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
  2. 2.Kepala Seksi Penunjang Medik;
4. d.Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi:
  1. 1.Kepala Seksi Keperawatan; dan
  2. 2.Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
5. e.Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi membawahi:
  1. 1.Kepala Seksi Sarana; dan
  2. 2.Kepala Seksi Sanitasi;
6. f.Komite-komite meliputi:
  1. 1.Komite Medik;
  2. 2.Komite Keperawatan;
  3. 3.Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Staf Klinis Lainnya;
  4. 4.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  5. 5.Komite Mutu Rumah Sakit;
  6. 6.Komite Etik dan Hukum;
  7. 7.Komite Farmasi dan Terapi; dan
  8. 8.Komite lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
7. g.Satuan Pengawas Internal;
8. h.Instalasi-instalasi meliputi:
  1. 1.Instalasi Gawat Darurat;
  2. 2.Instalasi Rawat Inap;
  3. 3.Instalasi Rawat Jalan;
  4. 4.Instalasi Bedah Sentral;
  5. 5.Instalasi Intensive Care Unit;
  6. 6.Instalasi Farmasi;
  7. 7.Instalasi Laboratorium;
  8. 8.Instalasi Radiologi;
  9. 9.Instalasi Gizi;
  10. 10.Instalasi Rehabilitasi Medik;
  11. 11.Instalasi Rekam Medik;
  12. 12.Instalasi Pemulasaran Jenazah;
  13. 13.Instalasi Dialisis;
  14. 14.Instalasi Pengelola Data Elektronik;
  15. 15.Instalasi Diklit;
  16. 16.Instalasi Central Sterilized Supply Department; dan
  17. 17.Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
9. i.Tim-tim terdiri atas:
  1. 1.Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
  2. 2.Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  3. 3.Tim Geriatri;
  4. 4.Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
  5. 5.Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif;
  6. 6.Tim Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome;
  7. 7.Tim Jejaring Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
  8. 8.Tim Jejaring Layanan Cegah Stunting;
  9. 9.Tim Pengaduan;
  10. 10.Tim Layanan Keluarga Berencana Rumah Sakit;
  11. 11.Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  12. 12.Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  13. 13.Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan, dan Survei Persepsi Anti Korupsi;
  14. 14.Tim Pelayanan Rumah Sakit Ramah Anak; dan
  15. 15.Tim-tim yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
10. j.Kelompok Staf Medis; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 9.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pejabat pengelola rumah sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri atas:

a.pemimpin, selanjutnya disebut Direktur;
b.pejabat keuangan; dan
c.pejabat teknis.
1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 43 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 26

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 26

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022