DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa Yang Meliputi Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, perlu pedoman tata naskah dinas bagi penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Semarang;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS BAGI PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13.Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
15.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Desa.
16.Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Desa.
17.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas Pemerintah Desa terdiri atas:

a.surat perintah;
b.surat tugas;
c.surat perjalanan dinas;
d.surat edaran;
e.surat kuasa;
f.surat keterangan;
g.surat pengantar;
h.surat undangan;
i.surat panggilan;
j.surat izin;
k.surat dinas;
l.rekomendasi;
m.sertifikat;
n.piagam;
o.nota dinas;
p.memo;
q.disposisi;
r.berita acara;
s.pengumuman;
t.laporan;telaahan staf;
u.notula;
v.lembaran desa dan berita desa; dan
w.surat perjanjian

Pasal 3

Susunan dan Bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a sampai dengan huruf w tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 5

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a.media rekam kertas; atau
b.media rekam elektronik.

Pasal 6

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 7

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggunakan:

a.aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
b.aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 8

Pembuatan Naskah Dinas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi unsur:

a.kop;
b.penomoran;
c.penggunaan kertas;
d.penggunaan tinta;
e.jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f.penentuan batas atau ruang tepi;
g.nomor halaman;
h.tembusan;
i.lampiran;
j.paraf, tanda tangan, dan stempel;
k.amplop dan map; dan
l.Naskah Dinas bahasa asing.

Pasal 9

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kop Naskah Dinas Pemerintah Desa.

Pasal 10

Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2013