DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi a. evaluasi jabatan; b. usulan hasil evaluasi jabatan; dan c. penetapan kelas jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membentuk birokrasi Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas melalui penyelarasan pembagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya perlu

Menetapkan

menetapkan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);/ SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenanangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Jabatan ASN adalah Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
10.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
15.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
16.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan kelas jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.memastikan adanya standar dan pola yang adil dalam penilaian dan pengklasifikasian serta pemeringkatan jabatan ASN dan struktur jabatan;
2. b.dasar komponen/pertimbangan perhitungan dalam pemberian tunjangan kinerja ASN; dan
3. c.penataan dan pengembangan ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

a.evaluasi jabatan;
b.usulan hasil evaluasi jabatan; dan
c.penetapan kelas jabatan.

BAB II

EVALUASI JABATAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan pada setiap jabatan ASN untuk menetapkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
(2)Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
(3)Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Jabatan Manajerial, meliputi:
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. 2.Jabatan Administrator; dan
  3. 3.Jabatan Pengawas.
2. b.Jabatan Nonmanajerial, meliputi:
  1. 1.Jabatan Fungsional; dan
  2. 2.Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dilakukan dengan Metode Sistem Evaluasi Faktor yang terdiri atas:
1. a.faktor Evaluasi Jabatan Manajerial; dan
2. b.faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial.
(2)Faktor evaluasi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) faktor, meliputi:
1. a.ruang lingkup dan dampak program;
2. b.pengaturan organisasi;
3. c.wewenang penyelia dan manajerial;
4. d.hubungan personal yang dilakukan;
5. e.kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
6. f.kondisi lain dan situasi khusus.
(3)Faktor evaluasi Jabatan Nonmanajerial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 9 (sembilan) faktor, meliputi:
1. a.pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan Jabatan;
2. b.pengawasan penyelia;
3. c.pedoman atau panduan kerja;
4. d.kompleksitas pekerjaan;
5. e.ruang lingkup dan dampak tugas;
6. f.hubungan personal yang harus dilakukan;
7. g.tujuan hubungan;
8. h.persyaratan atau tuntutan fisik; dan
9. i.lingkungan pekerjaan.

Pasal 6

Hasil Evaluasi Jabatan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.rekapitulasi Kelas Jabatan dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b.daftar nama Jabatan Manajerial, Kelas Jabatan dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c.daftar nama Jabatan Nonmanajerial, Kelas Jabatan dan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d.tabel hasil evaluasi Jabatan Manajerial di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e.tabel hasil evaluasi Jabatan Nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f.peta jabatan;
g.informasi faktor Jabatan Struktural; dan
h.informasi faktor Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati dapat membentuk tim Evaluasi Jabatan.
(2)Tugas tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.merumuskan nilai dan Kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah;
4. d.menyusun dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. e.melakukan koreksi/evaluasi terhadap data Evaluasi Jabatan; dan
6. f.melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan.

Pasal 8

(1)Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan;
5. e.unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana; dan
6. f.unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi penyusunan produk hukum daerah.
(2)Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah.
(2)Tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah;
4. d.mengoordinasikan dokumen Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah dengan tim Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. e.melakukan penyempurnaan hasil validasi Evaluasi Jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.
(3)Pembentukan tim Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

USULAN HASIL EVALUASI JABATAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengusulkan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk memperoleh surat validasi.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan dan mengusulkan Evaluasi Jabatan kembali kepada Menteri apabila:
1. a.adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
2. b.adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
3. c.adanya perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan Nilai Jabatan; dan/atau
4. d.penetapan jabatan baru.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…