DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Yang Meliputi a. kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; dan b. Pengadaan Barang/Jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menunjang kelancaran operasional badan usaha milik daerah, perlu didukung dengan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi badan usaha milik daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Direksi adalah Direksi BUMD.
5.Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman/hibah, dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa.
6.Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
7.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8.Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10.Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan cara direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BUMD.
11.Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bekerja menyediakan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan bersaing; dan
2. b.mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional BUMD.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a.kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; dan
b.Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara transparan, terbuka dan kompetitif;
c.memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d.menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
e.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
f.memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
g.mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
h.melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara terprogram dan komprehensif untuk mencapai tujuan BUMD.
(2)Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara transparan, terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan menyediakan akses informasi Pengadaan Barang/Jasa di BUMD dapat berupa rencana pengadaan, pengumuman pengadaan, hasil evaluasi dan informasi kontrak.
(3)Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pemenuhan regulasi, organisasi dan manajemen serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
(4)Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi dapat mengembangkan sistem informasi pengadaan di internal BUMD dan/atau memanfaatkan katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan transaksi secara elektronik.
(5)Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan BUMD harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau standar teknis lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
(6)Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat berupa memberikan prioritas untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
(7)Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat berupa mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan/atau pemerintah daerah serta meningkatkan keikutsertaan industri kreatif lokal Kabupaten Semarang.
(8)Melaksanakan pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dapat berupa meningkatkan komitmen BUMD dalam mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam setiap siklus Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan.

Pasal 6

(1)Prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
1. a.efisien; dan
2. b.transparan.
(2)Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
(3)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip keterbukaan atas semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal 7

(1)Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal:
1. a.Direksi, dewan pengawas, komisaris atau personel inti pada suatu BUMD merangkap sebagai Direksi, dewan pengawas, komisaris atau personel inti pada BUMD lain yang mengikuti pengadaan yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.pelaksana pengadaan pada BUMD baik langsung maupun tidak langsung bertindak sebagai Penyedia; dan/atau
5. e.beberapa BUMD yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultansi; dan
4. d.Jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 9

(1)Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
2. b.perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
(3)BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada website BUMD dan/atau media lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 10

(1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. a.persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
2. b.persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
(2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya.
(3)Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.menetapkan harga perkiraan sendiri;
2. b.menetapkan rancangan kontrak;
3. c.menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
4. d.menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan/atau Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b melalui Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…