DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Mekanisme Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Pelaksanaan Fisik Penanganan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni, perlu upaya peningkatan kualitas perumahan melalui pemberian bantuan stimulan rumah swadaya;
c.bahwa agar pemberian bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun tata cara pemberian bantuan stimulan rumah swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5.Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
6.Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
7.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
8.Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9.Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10.Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan membangun RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11.Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima BSRS berupa PKRS yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
12.Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BSRS.
13.Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
14.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan Rumah Layak Huni.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pasal 2

(1)BSRS merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses Rumah Layak Huni.
(2)BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PKRS atau PBRS.
(3)BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang untuk pembelian material dan upah tukang.
(4)BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam jenis kelompok belanja transfer.
(5)Jenis kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu transfer keuangan Daerah dan desa.
(6)Penentuan besaran BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penerima dan besaran BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penerima BSRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga Daerah yang telah berkeluarga, dengan kriteria sebagai berikut:
1. 1.keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak;
2. 2.keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki kartu tanda penduduk;
3. 3.keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya; dan
4. 4.keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut paling rendah 58 (lima puluh delapan) tahun atau penyandang disabilitas;
b.memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki nomor identifikasi bidang dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah, bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah meliputi:
1. 1.sertifikat;
2. 2.petok D;
3. 3.girik;
4. 4.pipil tanah; atau penguasaan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni yang dibuktikan dengan verifikasi lapangan;
d.belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi penerima BSRS atau bantuan perumahan sejenis yang terdampak bencana alam atau secara khusus dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.penerima BSRS atau bantuan perumahan sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka tidak dapat diberikan bantuan BSRS kembali;
f.berpenghasilan paling banyak upah minimum Daerah; dan
g.bersedia mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. 1.berswadaya bagi yang mampu;
2. 5.dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti kepemilikan dan
3. 2.membentuk KPB dengan syarat: a) KPB dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga yang terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota; b) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan; c) KPB ditetapkan oleh kepala desa/lurah di lokasi BSRS; dan d) dalam hal penerima BSRS merupakan kelompok dalam satu hamparan, maka KPB ditetapkan oleh Bupati dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 3.bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pasal 4

Permohonan BSRS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a.TFL atau kepala desa atau lurah mengajukan surat permohonan BSRS atas nama CPB yang direkomendasikan kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b.surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilampiri surat pernyataan penghasilan dan keterangan kepemilikan/penguasaan atas tanah;
c.surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman difasilitasi TFL melakukan verifikasi terhadap surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
e.format fasilitasi TFL dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f.format TFL dalam menyusun rekapitulasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
g.berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman mengusulkan daftar penerima dan besaran BSRS kepada Bupati; dan
h.Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran BSRS sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan Keputusan Bupati. Pelaksanaan BSRS

Pasal 5

BSRS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan;
b.format berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c.penerima BSRS menyusun kelengkapan proposal yaitu identifikasi keswadayaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya yang difasilitasi oleh TFL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d.TFL menyusun rekapitulasi hasil verifikasi proposal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
e.penerima BSRS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan BSRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Dalam menggunakan dana BSRS, penerima BSRS didampingi oleh TFL dalam menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima BSRS.
(2)DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana BSRS.
(3)Format DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, baik rencana anggaran biaya maupun DRPB, penerima BSRS didampingi oleh TFL dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan.
(2)Format berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Toko/penyedia bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan KPB.
(2)Pembelian bahan bangunan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
(3)Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pengiriman bahan bangunan sesuai DRPB dapat dilakukan bertahap atau sekaligus.
(2)Pengiriman bahan bangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:
1. a.tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
2. b.tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
(3)Pengiriman tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)Penerima BSRS didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
(5)Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima BSRS ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSRS.
(6)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sekaligus atau dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan setelah semua material diterima.
(7)Format penerimaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan fisik, penerima BSRS apabila memiliki keterampilan dalam membangun rumah dapat turut serta mengerjakan kegiatan pembangunan atau menunjuk pekerja lain.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…