DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Yang Meliputi a. pembangunan Menara; b. Tiang Microcell; c. penggelaran Jaringan Fiber Optik; d. Saluran Bawah Tanah (Duct); e. penyelarasan tematik wilayah; f. kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif; g. penggunaan bersama Infrastruktur Pasif; h. pengendalian Infrastruktur Pasif; i. tata cara pengenaan sanksi administratif; j. persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau persetujuan bangunan Infrastruktur Pasif; dan k. tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
7.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
8.Penyelenggara Telekomunikasi adalah badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10.Pengelola Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13.Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif selanjutnya disingkat PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang peralatan untuk menempatkan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
16.Tiang Microcell adalah subsistem base transceiver station yang yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17.Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
18.Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
19.Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan Telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung dan/atau lokasi pelanggan.
20.Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
21.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Closed Circuit Television yang selanjutnya disebut CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
23.Wireless Local Area Network yang selanjutnya disingkat WLAN adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni penataan dan pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Daerah yang meliputi:

a.pembangunan Menara;
b.Tiang Microcell;
c.penggelaran Jaringan Fiber Optik;
d.Saluran Bawah Tanah (Duct);
e.penyelarasan tematik wilayah;
f.kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif;
g.penggunaan bersama Infrastruktur Pasif;
h.pengendalian Infrastruktur Pasif;
i.tata cara pengenaan sanksi administratif;
j.persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau persetujuan bangunan Infrastruktur Pasif; dan
k.tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 3

(1)Pembangunan Menara harus memenuhi kriteria pendirian Menara.
(2)Kriteria pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kriteria dasar; dan
2. b.kriteria teknis.
(3)Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
1. a.digunakan sebagai Menara bersama;
2. b.mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Menara dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara; dan
3. c.radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Menara, diukur dari tempat berdirinya Menara.
(4)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
1. a.konstruksi Menara harus memerhatikan kestabilan tanah/dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan Bangunan Gedung;
2. b.menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung Menara yang meliputi:
  1. 1.pentanahan (grounding);
  2. 2.penangkal petir;
  3. 3.catu daya;
  4. 4.lampu halangan penerbangan;
  5. 5.marka halangan penerbangan; dan
  6. 6.pagar pengaman.
3. c.setiap Menara harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi;
4. d.Menara dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain Telekomunikasi, CCTV, atau Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika;
5. e.setiap Menara harus diberi tanda berupa identitas hukum yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan dipasang pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas garis tanah/tumpuan, yang berisi informasi, meliputi:
  1. 1.nama pemilik Menara;
  2. 2.lokasi dan koordinat Menara;
  3. 3.tinggi Menara;
  4. 4.tahun pembuatan/pemasangan Menara;
  5. 5.penyedia jasa kontruksi;
  6. 6.beban maksimum Menara;
  7. 7.nomor telepon pemilik Menara; dan
  8. 8.masa berlaku perizinan.
6. f.Menara yang akan didirikan di kawasan cagar budaya harus memenuhi syarat:
  1. 1.berjarak minimal 2 m (dua meter) dari batas terluar bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya atau benda warisan budaya dan cagar budaya; dan
  2. 2.tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama bangunan atau struktur atau benda warisan budaya dan cagar budaya.
(5)Menara yang didirikan di kawasan cagar budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Menara tidak diperbolehkan dibangun di atas bangunan, struktur dan benda cagar budaya.

BAB III

TIANG MICROCELL

Pasal 4

(1)Pembangunan Tiang Microcell harus memenuhi kriteria pendirian Tiang Microcell.
(2)Kriteria pendirian Tiang Microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kriteria dasar; dan
2. b.kriteria teknis.
(3)Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
1. a.digunakan sebagai Tiang Microcell bersama;
2. b.mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
3. c.dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah seperti tiang penerangan, pengembangan CCTV dan kepentingan Pemerintah Daerah;
4. d.mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang Microcell dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang Microcell;
5. e.radius keselamatan ruang di sekitar Tiang Microcell dihitung 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi Tiang Microcell, diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya Tiang Microcell;
6. f.Tiang Microcell yang didirikan di ruang milik jalan dibangun pada sisi terluar ruang milik jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
7. g.Tiang Microcell yang didirikan di ruang milik jalan dikecualikan dari persyaratan:
  1. 1.bukti hak atas tanah/nomor;
  2. 2.luas persil tanah;
  3. 3.intensitas pemanfaatan ruang;
  4. 4.garis sempadan bangunan; dan
  5. 5.pandangan bebas (sky line).
8. h.Tiang Microcell yang didirikan di tanah persil atau tanah warga dikecualikan dari ketentuan garis sempadan bangunan.
(4)Pengecualian pendirian Tiang Microcell sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf g dan huruf h berlaku untuk dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(5)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.tiang berbentuk bulat;
2. b.diameter pada sisi bawah maksimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
3. c.diameter pada sisi atas maksimal 30 cm (tiga puluh sentimeter);
4. d.jarak antar Tiang Microcell minimal 250 m (dua ratus lima puluh meter);
5. e.ketinggian Tiang Microcell maksimal 20 m (dua puluh meter);
6. f.konstruksi Tiang Microcell memerhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan Bangunan Gedung;
7. g.Tiang Microcell dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan sebagai:
  1. 1.tiang penerangan kota/jalan umum;
  2. 2.lampu taman;
  3. 3.Menara masjid/tempat ibadah; dan
  4. 4.keperluan Pemerintah Daerah.
8. h.Tiang Microcell dilengkapi dengan fasilitas pendukung Tiang Microcell yang meliputi:
  1. 1.pentanahan (grounding);
  2. 2.penangkal petir;
  3. 3.catu daya; dan
  4. 4.akses menuju lokasi Tiang Microcell, guna pelaksanan pelayanan dan pemeliharaan.
9. i.setiap Tiang Microcell terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca dan memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi;
10. j.Tiang Microcell dapat digunakan bersama utilitas lain, seperti Antena Telekomunikasi, CCTV, atau alat dan/atau perangkat Telekomunikasi WLAN, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika; dan
11. k.setiap Tiang Microcell diberi tanda berupa identitas hukum yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan dipasang di tiang pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah, yang berisi informasi, antara lain:
  1. 1.nama pemilik Tiang Microcell;
  2. 2.lokasi Tiang Microcell berupa koordinat dan alamat;
  3. 3.tinggi Tiang Microcell;
  4. 4.tahun pembuatan/pemasangan Tiang Microcell;
  5. 5.penyedia jasa konstruksi Tiang Microcell;
  6. 6.beban maksimal Tiang Microcell; dan
  7. 7.nomor telepon pemilik Tiang Microcell; dan
  8. 8.masa berlaku perizinan.
(6)Tiang Microcell baru yang didirikan di kawasan cagar budaya harus memenuhi syarat:
1. a.berjarak minimal 2 (dua) meter dari batas terluar bangunan atau struktur warisan budaya dan cagar budaya; dan
2. b.tidak menghalangi pandangan ke arah bagian utama bangunan atau struktur warisan budaya dan cagar budaya.
(7)Tiang Microcell yang didirikan di kawasan cagar budaya memerlukan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IV

PENGGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 5

Sarana penunjang penggelaran Jaringan Fiber Optik berupa tiang Telekomunikasi (pole).

Pasal 6

(1)Penggelaran Jaringan Fiber Optik dengan sarana penunjang berupa tiang Telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan konsep tiang bersama.
(2)Pemasangan kabel Jaringan Fiber Optik pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas.
(3)Pemasangan kabel Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya atau di sampingnya secara berurutan.

Pasal 7

(1)Dalam hal tiang bersama belum tersedia, penggelaran Jaringan Fiber Optik dapat memanfaatkan rumpun tiang Fiber Optik yang sudah ada.
(2)Jumlah tiang dalam satu rumpun tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik di ruang milik jalan pada suatu ruas jalan di Daerah mengedepankan aspek estetika dan memerhatikan aspek standar teknis Telekomunikasi yang memadai.
(3)Penentuan jumlah tiang dan jumlah kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan rekomendasi dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif.
(4)Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerhatikan jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan.

Pasal 8

(1)Dalam hal penggelaran Jaringan Fiber Optik yang membutuhkan distribusi layanan ke pelanggan dapat menggunakan optical distribution point.
(2)Pemasangan optical distribution point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dipasang pada posisi paling atas, dan selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya secara berurutan atau dipasang pada tiang selanjutnya.

Pasal 9

(1)Tiang Telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:
1. a.tiang besi; dan/atau
2. b.tiang beton.
(2)Ketentuan tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tinggi:
1. a.7 m (tujuh meter);
2. b.8 m (delapan meter); dan
3. c.9 m (sembilan meter).
(3)Ketentuan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tinggi:
1. a.7 m (tujuh meter);
2. b.8 m (delapan meter);
3. c.9 m (sembilan meter); dan
4. d.11 m (sebelas meter).
(4)Tiang Telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 minimal memenuhi persyaratan:
1. a.tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
2. b.mampu menampung lebih dari satu Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan beban maksimal tiang;
3. c.jarak antar tiang maksimal 50 m (lima puluh meter); dan
4. d.untuk tiang besi:
  1. 1.lurus serta ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
  2. 2.untuk menghindari korosi, tiang besi dicor beton 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.
(5)Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling pendek 5 m (lima meter) di atas permukaan tanah.
(6)Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling pendek 5,5 m (lima koma lima meter) di atas permukaan tanah.
(7)Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling pendek 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah.
(8)Tinggi bentang kabel Fiber Optik antar tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling pendek 8 m (delapan meter) di atas permukaan tanah.

Pasal 10

(1)Dalam hal penggelaran kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang diperuntukkan sebagai cadangan, panjang sisa kabel maksimal sepanjang 5 m (lima meter).
(2)Sisa kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digulung rapi dan ditempatkan pada bagian atas tiang.

Pasal 11

(1)Tiang Telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain CCTV, alat dan/atau perangkat Telekomunikasi WLAN, atau penerangan kota, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika perkotaan.
(2)Setiap tiang Telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima) meter di atas permukaan tanah.
(3)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
1. a.tahun pembuatan/pemasangan;
2. b.tinggi tiang; dan
3. c.nama penyedia.
(4)Setiap tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas penyedia.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…