DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Bantuan, Bentuk Batuan, Kriteria Penerima Bantuan, Mekanisme Pemberian Bantuan, Sumber Dana, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal, perlu memberikan bantuan;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN BAGI TENAGA PENDIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
1. a.pedoman pemberian bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah;
2. b.alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
3. c.mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
4. d.terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
5. e.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
(2)Tujuan pemberian bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal yaitu dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi Tenaga Pendidik.

BAB II

SASARAN BANTUAN

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan pendanaan yaitu Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.

BAB III

BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui virtual account atas nama penerima bantuan.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

(1)Kriteria calon penerima bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal terdiri atas:
1. a.Tenaga Pendidik yang mengajar pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah; dan
2. b.Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
(2)Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Madrasah Diniyah;
2. b.Lembaga Pendidikan Al Qur’an;
3. c.Sekolah Minggu Budha;
4. d.Sekolah Minggu Kristen, Katolik; dan
5. e.Pondok Pesantren.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

(1)Pengajuan permohonan pendanaan bagi Tenaga Pendidik sebagai berikut:
1. a.pengurus Madrasah Diniyah mengajukan permohonan melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Semarang;
2. b.pengurus Lembaga Pendidikan Al Qur’an mengajukan permohonan melalui Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Qur’an Kabupaten Semarang;
3. c.pengurus Sekolah Minggu Budha mengajukan permohonan melalui Ikatan Guru Sekolah Minggu Budhis Kabupaten Semarang;
4. d.pengurus Sekolah Minggu Kristen, Katolik dan lainnya mengajukan permohonan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
5. e.pengurus Pondok Pesantren mengajukan permohonan melalui Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Semarang.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang untuk diverifikasi dan diusulkan kepada Bupati, dengan melampirkan data Tenaga Pendidik yang mengajar pada Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen, Sekolah Minggu Katolik, dan Pondok Pesantren.

Pasal 7

(1)Tata cara penetapan penerima Tenaga Pendidik sebagai berikut:
1. a.berdasarkan usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengusulkan daftar penerima dan besaran bantuan kepada Bupati; dan
1. b.Bupati menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tata cara penyaluran bantuan Tenaga Pendidik sebagai berikut:
1. a.berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada Badan Keuangan Daerah;
2. b.Badan Keuangan Daerah mentransfer dana pencairan bantuan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) untuk disalurkan ke penerima bantuan;
3. c.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pembuatan akun/rekening bank (virtual account) untuk penerima bantuan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
4. d.penyaluran bantuan dilakukan secara non tunai melalui virtual account oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); dan
5. e.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memberitahukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bahwa dana bantuan sudah disalurkan ke rekening virtual account penerima bantuan.

Pasal 8

(1)Penerima bantuan melakukan pencairan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
1. a.nomor rekening virtual account;
2. b.kartu tanda penduduk elektronik asli; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
(2)Dalam hal penerima bantuan tidak bisa hadir untuk melakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan dapat diwakilkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemegang rekening pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan surat kuasa bermeterai;
2. b.penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan penerima bantuan;
3. c.surat keterangan dari desa/kelurahan;
4. d.membawa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
5. e.membawa fotokopi kartu keluarga;
6. f.penerima kuasa menandatangani dan menuliskan nama lengkap pada surat pernyataan;
7. g.petugas bank melakukan konfirmasi ulang kepada pemegang rekening; dan
8. h.transaksi dapat dilakukan melalui penarikan surat kuasa pada 1 (satu) penerima bantuan (tidak berlaku kolektif).
(3)Dalam hal penerima bantuan selaku pemegang rekening meninggal dunia, maka penarikan dana virtual account dilakukan oleh ahli waris pemegang rekening.
(4)Penarikan dana oleh ahli waris pemegang rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan yang disahkan camat melalui legalisasi;
2. b.surat keterangan kematian dari desa/kelurahan;
3. c.membawa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; dan
4. d.membawa fotokopi kartu keluarga.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 9

Pemberian bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan pendanaan bagi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2023