DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memulihkan perekonomian daerah khususnya di sektor pertanian tembakau dan sebagai upaya menambah penghasilan bagi masyarakat, perlu pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.
8.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT.
9.Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
10.Buruh Tani Tembakau adalah Buruh yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
11.Buruh Pabrik Rokok adalah Buruh yang bekerja di pabrik rokok.
12.Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah Buruh Pabrik Rokok yang diberhentikan berdasarkan kebutuhan perusahaan.
13.Petani Cengkeh adalah orang yang memiliki perkebunan cengkeh.
14.Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang dipekerjakan Petani Cengkeh untuk menanam dan memetik cengkeh.
2.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau dan anggota masyarakat lainnya termasuk Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:
1. a.Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
2. b.Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh.
(2)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per penerima selama 4 (empat) bulan.
(3)Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b.berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan;
c.berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
d.Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan;
e.berprofesi sebagai Buruh Tani Cengkeh dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Buruh Tani Cengkeh dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan; dan
f.anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat, terdiri atas keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa, APBD, APBD Provinsi Jawa Tengah dan/atau bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan untuk calon penerima yang berstatus sebagai Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh; dan
4. d.Kepala Desa/lurah diketahui oleh Camat untuk anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(2)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT dengan membentuk Tim.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.
(4)Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 24 Maret 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 24 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2024