DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Ruang Lingkup; Bab lll Pengalokasian; Bab lV Pembagian; Bab V Pengunaan; Bab Vl Penyaluran; Bab Vll Pengelolaan; Bab Vlll Sanksi; Bab lX Pengawasan BPD; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab Xl Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47); 16 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ADD, meliputi:

a.pengalokasian;
b.pembagian;
c.penggunaan;
d.penyaluran . . .
d.penyaluran;
e.pengelolaan;
f.sanksi;
g.pengawasan BPD; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1)ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima Daerah dalam APBD kecuali DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA Perkebunan sawit.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ADD yang bersifat umum; dan
2. b.BKK yang bersumber dari ADD.
(3)ADD yang tidak tersalurkan pada tahun 2024, dialokasikan kembali dalam APBD tahun anggaran 2025.
(4)Dalam hal APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan sebelum perhitungan sisa ADD tahun 2024 diketahui, pengalokasian sisa ADD tahun 2024 dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PEMBAGIAN

Pasal 4

(1)ADD yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan kepada setiap desa dengan memperhatikan kebutuhan siltunsif dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa setiap desa.
(2)Kebutuhan . . .
(2)Kebutuhan siltunsif dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar:
1. a.Penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp2.427.000,- dikali jumlah kepala desa;
2. b.Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp2.225.000,- dikali 1 orang;
3. c.Penghasilan tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan Rp2.023.000,- dikali 6 orang;
4. d.Tunjangan tetap Staf Desa ber-NRPD Rp1.500.000,- dikali jumlah staf desa;
5. e.Tunjangan Ketua BPD Rp900.000,- dikali 1 orang;
6. f.Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp800.000,- dikali 1 orang;
7. g.Tunjangan Sekretaris BPD Rp750.000,- dikali 1 orang;
8. h.Tunjangan anggota BPD Rp700.000,- dikali jumlah anggota BPD;
9. i.Insentif RT Rp300.000,- dikali jumlah RT;
10. j.Insentif RW Rp300.000,- dikali jumlah RW; dan
11. k.Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.1.500.000,-.
(3)Pembagian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung dengan cara: Add = Pk + Ps + Pu + Tf + Tkb + Twb + Tsb + Tab + It + Iw + Op Keterangan: Add = ADD setiap desa Pk = Kebutuhan Penghasilan tetap kepala desa Ps = Kebutuhan Penghasilan tetap sekretaris desa Pu = Kebutuhan Penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan Tf = Kebutuhan Tunjangan tetap staf desa ber-NRPD Tkb = Kebutuhan Tunjangan ketua BPD Twb = Kebutuhan Tunjangan wakil ketua BPD Tsb . . . Tsb = Kebutuhan Tunjangan sekretaris BPD Tab = Kebutuhan Tunjangan anggota BPD It = Kebutuhan Insentif RT Iw = Kebutuhan Insentif RW Op = Kebutuhan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 5

(1)Rincian Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Untuk mempercepat dan mempermudah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan APBDes, Peraturan Bupati ini dipindai menjadi dokumen elektronik.
(3)Peraturan Bupati hasil pindai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Camat dan disampaikan juga kepada Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Camat.
(4)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan salah satunya melalui sosialisasi secara langsung atau online, aplikasi salur desa, aplikasi telegram dan/atau whatsapp dalam group yang dibentuk oleh DPMD dan kecamatan.
(5)Peraturan bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan, pembahasan, dan evaluasi APBDes.

Pasal 6

(1)BKK yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan kepada desa dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Desa-desa penerima BKK yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan ADD yang bersifat umum dan Silpa ADD untuk membiayai kegiatan bidang pemerintahan desa dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan:

a.penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.penyediaan tunjangan Staf Ber-NRPD; dan
c.penyediaan tunjangan BPD.

Pasal 8

Penggunaan BKK yang bersumber dari ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 9

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D oleh BPKAD.
(3)Penerbitan SPP, SPM dan SP2D oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah BPKAD menerima Surat Permohonan Penyaluran ADD dari DPMD.
(4)Penyaluran ADD dari RKUD kepada RKD diinformasikan secara tertib dari Bank BJB, BPKAD, DPMD, Kecamatan, dan Desa melalui media sosial WA dan/atau Telegram group DPMD-Kecamatan selanjutnya Kecamatan-Desa.

Pasal 10

. . .

Pasal 10

(1)Penyaluran ADD yang bersifat umum dilakukan setiap bulan paling cepat pada minggu pertama.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 12 bulan terdiri dari :
1. a.Penyaluran ADD potongan iuran jaminan kesehatan 1% bagi kepala desa dan perangkat desa; dan
2. b.Penyaluran ADD bulan berkenaan setelah dikurangi potongan iuran jaminan kesehatan 1% bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Penyaluran ADD bulan pertama dan kedua dilakukan paling cepat pada bulan Maret.
(4)Penyaluran ADD potongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah DPMD menerima Tagihan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
(5)Dalam hal penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ADD yang tidak tersalurkan pada bulan sebelumnya, maka penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan bulan berkenaan.
(6)Penyaluran sisa ADD tahun sebelumnya dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 11

Penyaluran BKK yang bersumber dari ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…