DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Ruang Lingkup Pengelolaan BHPRD; Bab lll Pengalokasian; Bab lV Pembagian; Bab V Penggunan; Bab Vl Penyaluran; Bab Vll pengelolaan; Bab Vlll Sanksi; Bab lX Pengawasan BPD; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab Xl Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2093);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025 BAB I . . .

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BHPRD

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan BHPRD meliputi:

a.pengalokasian;
b.pembagian;
c.penggunaan;
d.penyaluran;
e.pengelolaan;
f.pengawasan BPD; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1)BHPD dialokasikan paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan pajak daerah.
(2)BHRD dialokasikan paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan retribusi daerah.
(3)BHPRD yang tidak tersalurkan pada tahun 2024, dialokasikan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
(4)Dalam . . .
(4)Dalam hal APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan sebelum perhitungan sisa BHPRD tahun 2024 diketahui, pengalokasian sisa BHPRD tahun 2024 dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PEMBAGIAN

Pasal 4

(1)Pembagian Pagu BHPD setiap Desa dilakukan dengan cara membagi 60 % (enam puluh per-seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan 40% (empat puluh per- seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari setiap desa.
(2)Pembagian penganggaran BHPD desa dilakukan dengan cara:
1. a.BHPD untuk setiap desa adalah jumlah Pagu BHPD merata ditambah Pagu BHPD proporsional sebagai berikut : BP = BPm + BPp
2. b.Pagu BHPD proporsional dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: BPp = (R X Z) X Bk Keterangan: BP = BHPD setiap desa; BPm = BHPD merata; BPp = BHPD proporsional; R = Realisasi pajak daerah setiap Desa; Z = Rasio realisasi pajak daerah setiap Desa terhadap total realisasi pajak daerah Kabupaten Serang Tahun 2024; Bk = Pagu BHPD proporsional Kabupaten Serang;
(3)Hasil perhitungan BHPD dapat tidak tepat 60% dan 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan melakukan pembulatan BHPD setiap Desa untuk mempermudah desa dalam penganggaran APBDes.
(4)Pembagian . . .
(4)Pembagian Pagu BHRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi realisasi penerimaan hasil retribusi daerah secara merata kepada seluruh Desa.
(5)Pagu BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.

Pasal 5

(1)Rincian BHPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Untuk mempercepat dan mempermudah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan APBDes, Peraturan Bupati ini dipindai menjadi dokumen elektronik.
(3)Peraturan Bupati hasil pindai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Camat dan disampaikan juga kepada Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Camat.
(4)Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan salah satunya melalui sosialisasi secara langsung atau online, aplikasi salurdesa, aplikasi telegram, dan/atau whatsapp dalam group yang dibentuk oleh DPMD atau Kecamatan.
(5)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan, pembahasan, dan evaluasi APBDes.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)BHPRD dan Silpa BHPRD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan, dan Bidang Bencana, Mendesak, dan Darurat dengan terlebih dahulu memenuhi :
1. a.tunjangan . . .
2. a.tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. b.kegiatan penyediaan Operasional Pemerintah Desa; dan
4. c.kegiatan penyediaan Operasional BPD.
(2)Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif apabila tidak dapat terpenuhi dari ADD.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 7

(1)Penyaluran BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D oleh BPKAD.
(3)Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah BPKAD menerima Surat Permohonan Penyaluran BHPRD dari DPMD.
(4)Penyaluran ADD dari RKUD kepada RKD diinformasikan secara tertib dari Bank BJB, BPKAD, DPMD, Kecamatan, dan Desa melalui media sosial Whatsapp dan/atau Telegram group DPMD-Kecamatan selanjutnya Kecamatan-Desa.

Pasal 8

(1)Penyaluran BHPRD dapat dilakukan setiap bulan.
(2)Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 12 bulan.
(3)Penyaluran BHPRD bulan pertama dan kedua dilakukan paling cepat pada bulan Maret.
(4)Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan perhitungan pembagian BHPRD setiap desa berdasarkan realisasi pendapatan pajak dan retribusi sampai dengan bulan berkenaan.
(5)Penetapan . . .
(5)Penetapan realisasi Pembagian BHPRD setiap desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6)Penyaluran BHPRD dapat dilakukan sebelum penetapan realisasi pembagian BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan kebutuhan siltunsif dan operasional pemerintahan desa.
(7)BPKAD, BAPENDA, dan DPMD melaksanakan rekonsiliasi perhitungan realisasi dan penyaluran BHPRD untuk mengetahui lebih salur atau kurang salur BHPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(8)Dalam hal penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih salur atau kurang salur, maka diperhitungkan pada penyaluran BHPRD selanjutnya.
(9)Dalam hal sampai dengan tahun anggaran 2025 berakhir terdapat BHPRD yang belum tersalurkan, maka dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan BHPRD berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.
(2)Pengelolaan BHPRD dibantu menggunakan aplikasi siskeudes, salurdesa, dan IBC.
(3)Pengelolaan BHPRD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan kepada masyarakat desa setempat pada media papan pengumuman yang ada di depan kantor pemerintah desa dan/atau ditempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.
(4)Dana kegiatan dari RKD dilarang ditransfer ke rekening pribadi aparatur desa, BPD, RT RW atau yang tidak berkepentingan BAB VIII . . .

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal terjadi permasalahan kegiatan yang bersumber dari BHPRD, DPMD dapat melakukan penundaan penyaluran BHPRD dan/atau pemblokiran Siskeudeus dan/atau pemblokiran RKD.

BAB IX

PENGAWASAN BPD

Pasal 11

(1)BPD melakukan pengawasan pengelolaan BHPRD melalui monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
(2)Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut diduga terdapat pelanggaran pengelolaan BHPRD maka BPD melakukan koordinasi kepada Kepala Desa.
(3)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan maka BPD melaporkan kepada Camat secara tertulis.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Pembinaan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh Kecamatan, DPMD, dan BPKAD.
(2)Pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh Kecamatan dan Inspektorat sesuai peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengawasan keuangan desa.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…