DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan … SALINAN
4.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tersusun secara sistematis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
11.Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
11.Pejabat …
11.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15.Standar Harga Satuan, yang selanjutnya disingkat SHS merupakan satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
16.Standar Harga Satuan terdiri dari 4 (empat) komponen, diantaranya Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH, Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, Analisa Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB, serta Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU.
17.Standar Satuan Harga (SSH) merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di Kabupaten Serang.
18.Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai dasar penyusunannya.
19.Analisa …
19.Analisa Standar Biaya (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
20.Standar Biaya Umum (SBU) merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Serang.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan anggaran belanja SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
1. a.Acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
2. b.Acuan dan menjadi batasan tertinggi dalam Penyusunan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Satuan di Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(2)Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan disiplin anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)SHS meliputi:
1. a.SSH;
2. b.HSPK;
3. c.ASB;
4. d.SBU.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(4)Estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.
(5)SHS barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 …

Pasal 5

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/ jasa dengan melampirkan surat pertanggung jawaban mutlak dan hasil survey untuk satuan harga yang akan diusulkan;
(2)Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3)Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati Serang paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengadaan barang yang tercantum dalam e- katalog dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-katalog Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
(2)Pelaksanaan pengadaan barang selain yang dimaksud dalam ayat 1, dapat melalui e-katalog yang sudah terdaftar dan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 7

…

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam dan lain-lain sejenisnya, maka dalam pelaksanaannya penentuan biaya/harga dan jenis barang/jasa agar disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan harga sebagaimana dimaksud Pasal 7, dapat dilakukan perubahan SHS barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(2)SHS ini dapat dievaluasi kembali untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pasar dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Juli 2025 BUPATI SERANG, ttd RATU RACHMATUZAKIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 4 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd IDA NURAIDA BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…