DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Pembentukan; Bab lll Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Bab lV Organisasi; Bab V Tata Kerja; Bab Vl Pembiayaan; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimna telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7); MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Serang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
9.Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
10.Bidang adalah Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
11.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
12.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
13.Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
14.Kelompok ...
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok :

a.unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

a.Perencanaan …
a.perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan;
b.pengaturan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan;
c.pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan;
d.pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan; dan
e.pelaksanaan tugas tambahan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bidang Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga;
4. d.Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
5. e.Bidang Kearsipan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Bagan Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
(2)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data, Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan;
2. b.pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data, Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga Serta Kearsipan;
3. c.pelakksanaan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan;
4. d.pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Data Informasi, Akreditasi dan Kerjasama Antar Lembaga serta Kearsipan; dan
5. e.pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelengaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Program, Keuangan, dan Evaluasi.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan penyelenggaraan tugas Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Program, Keuangan, dan Evaluasi;
2. b.pengaturan penyelenggaraan tugas Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Program, Keuangan, dan Evaluasi;
3. c.pelaksanaan penyelenggaraan tugas Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Program, Keuangan, dan Evaluasi;
4. d.pegawasan penyelenggaraan tugas Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Program, Keuangan, dan Evaluasi; dan
5. e.pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.perumusan ...
2. a.perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasioanal Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. b.pengaturan penyelenggaran Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. c.pelaksanaan penyelenggaraan Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. d.pengawasan penyelenggaraan Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. e.pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi pada Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang diberi tugas oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…