DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang: Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2026; Bab lll sistematika RKPD tahun 2026; Bab lV Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8). MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Serang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana . . .
9.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencanapembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
11.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penetapan prioritas pembangunan dengan ketentuan:

a.memiliki . . .
a.memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
b.mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
c.merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan
d.berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai acuan dalam:

a.menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2026;
b.menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026;
c.menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
d.mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan Renja PD Tahun 2026;
b.penyusunan APBD Tahun 2026;
c.pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; dan
d..penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati.

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip:

a.mengintegrasikan kebijakan Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan program Bupati;
b.keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
c.mempertimbangkan . . .
c.mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
d.perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah stakeholder pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 6

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

a.Bapperida menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan oleh PD;
b.PD menyiapkan rancangan Renja PD yang mengacu pada rancangan awal Renja pembangunan daerah, berpedoman pada Rencana Strategis PD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, dan selanjutnya disampaikan kepada Bapperida sebagai bahan penyelenggaraan forum PD;
c.Bapperida mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan Renja PD, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;
d.Forum PD menghasilkan rancangan Renja PD yang digunakan sebagai bahan Musrenbang;
e.Hasil Musrenbang RKPD menjadi masukan dalam Musrenbang Provinsi Banten dan Musrenbang Nasional;
f.PD menyempurnakan rancangan Renja PD menjadi Renja Final berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan; dan
g.Bupati menetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB III

SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2026

Pasal 7

(1)Sistematika RKPD Tahun 2026 terdiri atas: I. PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2026. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB ini menyajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam tahun 2026, baik yang akan dikelompokkan dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK). VI PENUTUP Memuat kesimpulan RKPD.
(2)Isi dan uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

. . .

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI SERANG, ttd. RATU RACHMATUZAKIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd. ZALDI DHUHANA BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 45 Selain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 ini juga memperhatikan beberapa hal diantaranya; tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, serta Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029. RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026. Akhir kata, pelaksanaan RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam melaksanakan prioritas kebijakan dan program pembangunan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah. BUPATI SERANG, ttd. RATU RACHMATUZAKIYAH

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…