DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Muatan dan Rencana Kerja-PD; Bab lll Penyusunan Renja-PD; Bab lV Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang –Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan . . .
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Serang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2021-2026.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi . . .
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.
13.Program adalah sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah.
14.Kegiatan adalah bagian dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
15.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan.
16.Keluaran adalah keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk.
17.Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran.

BAB II

MUATAN DAN RENCANA KERJA-PD

Pasal 2

Renja-PD memuat:

a.program dan kegiatan
b.lokasi kegiatan
c.kelompok sasaran; dan
d.indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang disusun berpedoman kepada Renstra-PD dan Renja-PD.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
(2)Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atai tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa dan Kecamatan.
(3)Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat yang rentan termaginalkan.
(4)Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari;
1. a.indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
2. b.indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

BAB III

PENYUSUNAN RENJA-PD

Pasal 4

Tahapan Penyusunan Renja-PD terdiri dari:

a.persiapan penyusunan Renja-PD;
b.penyusunan rancangan awal Renja-PD;
c.penyusunan rancangan Renja-PD;
d.perumusan rancangan Akhir Renja-PD;
e.penetapan Renja-PD.

Pasal 5

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

a.penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja-PD;
b.orientasi mengenai Renja-PD;
c.penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 6

(1)PD menyusun rancangan awal Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Desember.
(2)Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan.
(3)Penyusunan rancangan awal Renja-PD sebagaimana dimkasud ayat (2) bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD.

Pasal 7

Berpedoman pada hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renja-PD sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup:

a.analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
b.Hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…