DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Sasaran Penerima Dan Jenis Bantuan; Bab lll Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa; Bab lV Pemberian Beasiswa Berprestasi; Bab V Pendanaan; Bab lV Evaluasi dan Pelaporan; Bab Vll Pembinaan dan Pengawasan;Bab Vlll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pemerataan masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan maka perlu adanya bantuan biaya dan bantuan beasiswa Pendidikan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Bupati adalah Bupati Serang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas . . .
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6.Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7.Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.
13.Sekolah . . .
13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sedrajat atau lanjtan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15.Peserta Didik adalah masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik baik Jenjang Pendidikan dasar formal, non formal, dan/atau Pendidikan tinggi di Daerah.
17.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis Masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi Masyarakat islam, dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil a’lamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran keseimbangan. Moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah Islam. Keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18.Santri . . .
18.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.

Pasal 2

(1)Asas Pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan meliputi:
1. a.obyektif;
2. b.transparan;
3. c.akuntabel; dan
4. d.inklusif.
(2)Pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan berupa uang.
(3)Tujuan pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan meliputi:
1. a.membantu Penerima Beasiswa untuk memenuhi sebagian kebutuhan selama menempuh Pendidikan;
2. b.memotivasi Peserta Didik untuk lebih berprestasi sehingga dapat melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. c.meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Daerah.

BAB II

SASARAN PENERIMA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 3

(1)Sasaran penerima Bantuan Biaya diberikan kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan dasar formal atau non formal, dan Jenjang Pendidikan tinggi dalam rangka membiyai operasional pendidikannya.
(2)Jenis . . .
(2)Jenis Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
1. a.Peserta Didik yang tidak mampu;
2. b.Santri salafi dan Santri tahfidz;
3. c.Peserta Didik yang mendapatkan Beasiswa kuliah ke luar negeri;
4. d.Peserta Didik jenjang perguruan tinggi; dan
5. e.tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal dan/atau non formal.

Pasal 4

(1)Sasaran Penerima Beasiswa Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik berprestasi Peserta Didik Jenjang Pendidikan dasar formal atau non formal, dan Jenjang Pendidikan tinggi.
(2)Jenis bantuan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Peserta Didik berprestasi bidang akademik jenjang SD/MI/MDA, dan SMP/MTs atau yang sederajat;
2. b.Peserta Didik berprestasi bidang non akademik jenjang SD/MI/MDA dan SMP/MTs atau yang sederajat;
3. c.Peserta Didik yang lulus seleksi di perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
4. d.santri salafi dan santri tahfidz; dan
5. e.tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal atau non formal di Daerah. BAB . . .

BAB III

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 5

(1)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Peserta Didik dengan kriteria:
1. a.merupakan penduduk Daerah;
2. b.telah terdaftar pada salah satu Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi; dan
3. c.masih aktif sebagai Peserta Didik.
(2)Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
3. c.surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat;
4. d.surat keterangan aktif sebagai pelajar dari Satuan Pendidikan; dan
5. e.daftar nilai hasil belajar dari Satuan Pendidikan yang telah dilegalisir.

Pasal 6

(1)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Peserta Didik dengan kriteria:
1. a.merupakan penduduk Daerah;
2. b.telah terdaftar pada salah satu pondok pesantren di Daerah;
3. c.masih aktif sebagai Peserta Didik; dan
4. d.berasal dari keluarga tidak mampu.
(2)Permohonan . . .
(2)Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
3. c.surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat; dan
4. d.surat keterangan aktif sebagai pelajar dari pondok pesantren.

Pasal 7

(1)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Peserta Didik yang melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus dan sah diterima oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2)Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan operasional yang diberikan 1 (satu) kali.
(3)Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk Daerah;
3. c.surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat; dan
4. d.surat keterangan lulus/diterima oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

(1)Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Peserta Didik yang lulus seleksi di perguruan tinggi negeri atau swasta di Daerah, yang memenuhi persyaratan dengan kriteria.
1. a.telah . . .
2. a.telah terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi; dan
3. b.berasal dari keluarga tidak mampu.
(2)Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki kartu tanda penduduk;
2. b.memiliki surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat;
3. c.berasal dari Satuan Pendidikan di Daerah;
4. d.merupakan lulusan SMA/MA/SMK;
5. e.berusia paling tinggi 21 tahun pada saat perkuliahan dimulai;
6. f.telah lulus ujian masuk yang diadakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
7. g.telah lulus serangkaian tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara, tes kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 9

(1)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta, yang memenuhi persyaratan dengan kriteria:
1. a.tenaga pendidik telah terdaftar pada salah satu Satuan Pendidikan di Daerah; dan
2. b.masih aktif sebagai tenaga pendidik.
(2)Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk Daerah;
3. c.kartu . . .
4. c.kartu tanda mahasiswa; dan
5. d.surat keterangan aktif sebagai tenaga pendidik dari Satuan Pendidikan.

Pasal 10

(1)Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Peserta Didik dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki kartu pelajar;
2. b.terdaftar sebagai salah satu Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Satuan Pendidikan;
3. c.melampirkan fotocopy hasil ujian yang disahkan oleh kepala sekolah; dan
4. d.memperoleh total nilai tertinggi dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah dan akumulasi dari penilaian hasil belajar.
(2)Total nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang memperoleh total nilai terbaik untuk masing-masing jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan/atau sederajat tingkat Daerah.
(3)Beasiswa berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya sekali untuk masing-masing jenjang Pendidikan. Pasal . . .

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…