DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini Mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab llPenetapan Jabatan dan Kelas jabatan Pelaksana; Bab lll Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana; Bab lV Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan ... SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Serang.
3.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Serang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Serang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang.
6.Peraturan ...
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.
9.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
11.Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
12.Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi dan direkomendasikan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).

Pasal 3

Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Faktor Evaluasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari (sembilan) faktor, meliputi:

a.Pengetahuan dan keahlian;
b.Pengawasan penyelia;
c.Pedoman atau panduan kerja;
d.Kompleksitas pekerjaan;
e.Ruang lingkup dan dampak tugas;
f.Hubungan personal yang harus dilakukan;
g.Tujuan hubungan;
h.Persyaratan atau tuntutan fisik; dan
i.Lingkungan kerja. j.

BAB III

PERUBAHAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

(1)Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat, berubah dalam hal adanya:
1. a.Perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah; dan
2. b.Perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai ASN.
(2)Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui bagian yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan informasi Faktor Jabatan yang memuat:
1. a.nama jabatan;
2. b.peran jabatan;
3. c.uraian tugas dan tanggung jawab;
4. d.hasil kerja jabatan;
5. e.tingkat faktor; dan
6. f.persyaratan jabatan tertentu.
(4)Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Oktober 2025 BUPATI SERANG, ttd. RATU RACHMATUZAKIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd. ZALDI DHUHANA BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH, M.Si NIP. 19850415 201001 1 011 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG NO NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 1 Fasilitator Pemerintahan

1.Sekretariat Daerah;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3.Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4.Badan Pendapatan Daerah ;dan
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. 7 2 Fasilitator Perdagangan
1.Dinas Koperasi;
2.Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 7 3 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan
1.Dinas Perikanan;
2.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 7 4 Penata Kelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan. 7 5 Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah. 7 6 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
6.Badan Pendapatan Daerah;
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
9.Sekretariat Daerah;
10.Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik; 7 7 Penata Layanan Operasional
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
4.Badan Pendapatan Daerah,
5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
8.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10.Dinas Kesehatan;
11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
13.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan;
14.Dinas Lingkungan Hidup;
15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18.Dinas Perhubungan;
19.Dinas Perikanan;
20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
21.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
22.Dinas Sosial;
23.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
24.Inspektorat;
25.RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
26.Satuan Polisi Pamong Praja;
27.Sekretariat Daerah;
28.Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29.Kecamatan Binuang;
30.Kecamatan Ciruas;
31.Kecamatan Cikande; 7
32.Kecamatan Carenang;
33.Kecamatan Kragilan;
34.Kecamatan Kibin;
35.Kecamatan Lebakwangi;
36.Kecamatan Pontang;
37.Kecamatan Tirtayasa;
38.Kecamatan Tanara;
39.Kecamatan Bandung;
40.Kecamatan Cikeusal;
41.Kecamatan Ciomas;
42.Kecamatan Cinangka;
43.Kecamatan Jawilan;
44.Kecamatan Kopo;
45.Kecamatan Petir;
46.Kecamatan Padarincang;
47.Kecamatan Pamarayan;
48.Kecamatan Tunjung Teja;
49.Kecamatan Anyer;
50.Kecamatan Baros;
51.Kecamatan Bojonegara;
52.Kecamatan Gunungsari;
53.Kecamatan Kramatwatu;
54.Kecamatan Mancak;
55.Kecamatan Pabuaran;
56.Kecamatan Pulo Ampel;
57.Kecamatan Waringin Kurung. 8 Penelaah Teknis Kebijakan
1.Dinas Lingkungan Hidup;
2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4.Dinas Perikanan;
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Kesehatan; 7
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Badan Pendapatan Daerah;
12.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15.Sekretariat Daerah;
16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
17.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
18.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
21.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22.Dinas Perhubungan;
23.Dinas Sosial. 9 Dokumentalis Hukum Sekretariat Daerah. 6 10 Pengelola Keprotokolan
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaa;
2.Sekretariat Daerah. 6 11 Pengelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan 6 12 Pengelola Layanan Operasional
1.Sumber Daya Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan
2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pendapatan Daerah;
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9.Dinas Kesehatan;
10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 6
12.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan;
13.Dinas Lingkungan Hidup;
14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18.Dinas Perhubungan;
19.Dinas Perikanan;
20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
21.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
22.Dinas Sosial;
23.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
24.Inspektorat;
25.RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
26.Satuan Polisi Pamong Praja;
27.Sekretariat Daerah;
28.Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29.Kecamatan Binuang;
30.Kecamatan Ciruas;
31.Kecamatan Cikande;
32.Kecamatan Carenang;
33.Kecamatan Kragilan;
34.Kecamatan Kibin;
35.Kecamatan Lebakwangi;
36.Kecamatan Pontang;
37.Kecamatan Tirtayasa;
38.Kecamatan Tanara;
39.Kecamatan Bandung;
40.Kecamatan Cikeusal;
41.Kecamatan Ciomas;
42.Kecamatan Cinangka;
43.Kecamatan Jawilan;
44.Kecamatan Kopo;
45.Kecamatan Petir;
46.Kecamatan Padarincang;
47.Kecamatan Pamarayan;
48.Kecamatan Tunjung Teja;
49.Kecamatan Anyer;
50.Kecamatan Baros;
51.Kecamatan Bojonegara;
52.Kecamatan Gunungsari;
53.Kecamatan Kramatwatu;
54.Kecamatan Mancak;
55.Kecamatan Pabuaran;
56.Kecamatan Pulo Ampel;
57.Kecamatan Waringin Kurung. 13 Pengelola Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja. 6 14 Pengolah Data dan Informasi
1.Dinas Lingkungan Hidup;
2.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
6.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8.Dinas Kesehatan;
9.Dinas Sosial;
10.Sekretariat Daerah;
11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13.Dinas Perikanan;
14.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
15.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
16.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17.Dinas Perhubungan;
18.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20.Badan Pendapatan Daerah;
21.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6
22.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
23.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
24.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
26.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
27.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan;
28.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
29.Inspektorat;
30.RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
31.Satuan Polisi Pamong Praja;
32.Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 15 Operator Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 16 Operator Layanan Operasional
1.Dinas Lingkungan Hidup;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Sekretariat Daerah;
5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
6.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
16.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan; 5
17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
20.Dinas Perhubungan;
21.Dinas Perikanan;
22.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
23.Dinas Sosial;
24.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
25.Inspektorat;
26.RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
27.Satuan Polisi Pamong Praja;
28.Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29.Kecamatan Binuang;
30.Kecamatan Ciruas;
31.Kecamatan Cikande;
32.Kecamatan Carenang;
33.Kecamatan Kragilan;
34.Kecamatan Kibin;
35.Kecamatan Lebakwangi;
36.Kecamatan Pontang;
37.Kecamatan Tirtayasa;
38.Kecamatan Tanara;
39.Kecamatan Bandung;
40.Kecamatan Cikeusal;
41.Kecamatan Ciomas;
42.Kecamatan Cinangka;
43.Kecamatan Jawilan;
44.Kecamatan Kopo;
45.Kecamatan Petir;
46.Kecamatan Padarincang;
47.Kecamatan Pamarayan;
48.Kecamatan Tunjung Teja;
49.Kecamatan Anyer;
50.Kecamatan Baros;
51.Kecamatan Bojonegara;
52.Kecamatan Gunungsari;
53.Kecamatan Kramatwatu;
54.Kecamatan Mancak;
55.Kecamatan Pabuaran;
56.Kecamatan Pulo Ampel;
57.Kecamatan Waringin Kurung. 17 Pengadministrasi Perkantoran
1.Dinas Lingkungan Hidup;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pendapatan Daerah;
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9.Dinas Keluarga Berencana,
10.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13.Dinas Kesehatan;
14.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
15.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
16.Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan;
17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Dinas Perhubungan;
20.Dinas Perikanan;
21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
23.Dinas Sosial;
24.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
25.Inspektorat;
26.RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;
27.Satuan Polisi Pamong Praja;
28.Sekretariat Daerah; 5
29.Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30.Kecamatan Binuang;
31.Kecamatan Ciruas;
32.Kecamatan Cikande;
33.Kecamatan Carenang;
34.Kecamatan Kragilan;
35.Kecamatan Kibin;
36.Kecamatan Lebakwangi;
37.Kecamatan Pontang;
38.Kecamatan Tirtayasa;
39.Kecamatan Tanara;
40.Kecamatan Bandung;
41.Kecamatan Cikeusal;
42.Kecamatan Ciomas;
43.Kecamatan Cinangka;
44.Kecamatan Jawilan;
45.Kecamatan Kopo;
46.Kecamatan Petir;
47.Kecamatan Padarincang;
48.Kecamatan Pamarayan;
49.Kecamatan Tunjung Teja;
50.Kecamatan Anyer;
51.Kecamatan Baros;
52.Kecamatan Bojonegara;
53.Kecamatan Gunungsari;
54.Kecamatan Kramatwatu;
55.Kecamatan Mancak;
56.Kecamatan Pabuaran;
57.Kecamatan Pulo Ampel;
58.Kecamatan Waringin Kurung. 18 Pranata Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja 5 19 Operator Layanan Operasional
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3.RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara;
4.Sekretariat Daerah;
5.Dinas Lingkungan Hidup;
6.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 3
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Satuan Polisi Pamong Praja;
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Kecamatan Kramatwatu;
11.Kecamatan Ciruas;
12.Kecamatan Kragilan;
13.Kecamatan Tunjung Teja;
14.Kecamatan Kibin;
15.Kecamatan Cikande;
16.Kecamatan Mancak. 20 Operator Layanan Operasional
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2.Badan Pendapatan Daerah;
3.Dinas Lingkungan Hidup;
4.RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara;
5.Satuan Polisi Pamong Praja;
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
8.Kecamatan Petir;
9.Kecamatan Kragilan;
10.Kecamatan Kibin;
11.Kecamatan Padarincang;
12.Kecamatan Tanara;
13.Kecamatan Kramatwatu;
14.Kecamatan Cikande. 1 21 Pengelola Umum Operasional
1.Sekretariat Daerah;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 1 BUPATI SERANG, ttd. RATU RACHMATUZAKIYAH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…