DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll sasaran; Bab lll Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi Dan Pelaporan; Bab lV Pembiayaan; Bab V Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap aplikasi dan layanan prioritas dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang layanan pendidikan, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan, layanan administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik (single sign on), dan layanan satu data indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital Terpadu Melalui Serang Bahagia Digital; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11.Peraturan Presiden . . .
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 113); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG INTEGRASI APLIKASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU MELALUI SERANG BAHAGIA DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas . . .
6.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Serang.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
9.Serang Bahagia Digital yang selanjutnya disebut SERBA DIGI adalah merupakan portal yang berisikan intergrasi aplikasi dan layanan digital baik layanan pemerintah maupun layanan publik di Kabupaten Serang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a.menintegrasikan aplikasi dan layanan digital agar dapat dilaksanakan sacara efisien, efektif dan terpadu melalui portal SERBA DIGI.
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
c.memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu prioritas dan non prioritas yang ada di Kabupaten Serang.
(2)Ruang lingkup integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.aplikasi dan layanan pendidikan terintegrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.aplikasi dan layanan kesehatan terintegrasi pada Dinas Kesehatan;
3. c.aplikasi dan layanan kesehatan terintegrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara;
4. d.aplikasi . . .
5. d.aplikasi dan layanan bantuan sosial terintegrasi pada Dinas Sosial;
6. e.aplikasi dan layanan administrasi kependudukan terintegrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. f.aplikasi dan layanan portal pelayanan publik terintegrasi (single sign on), pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8. g.aplikasi dan layanan administrasi pemerintahan bidang aparatur negara dan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. h.aplikasi dan layanan transaksi keuangan terintegrasi pada Badan Pendapatan Daerah;
10. i.aplikasi dan layanan Satu Data Indonesia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah;
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah melalui portal SERBA DIGI.
(4)Integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 4

(1)Selain integrasi aplikasi dan layanan digital prioritas yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Diskominfo dapat mengintegrasikan aplikasi dan layanan digital non prioritas lainnya yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
(2)Integrasi aplikasi dan layanan digital non prioritas lainnya melalui portal SERBA DIGI antara lain :
1. a.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
2. b.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. c.aplikasi . . .
4. c.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
5. d.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. e.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perikanan;
7. f.dan layanan digital pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
8. g.aplikasi dan Layanan digital pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. h.aplikasi dan layanan digital pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. i.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perhubungan;
11. j.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Lingkungan Hidup;
12. k.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. l.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
14. m.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. n.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
16. o.aplikasi dan layanan digital Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. p.aplikasi dan layanan digital pada Satuan Polisi Pamong Praja;
18. q.aplikasi dan layanan digital pada Sekretariat Daerah;
19. r.aplikasi dan layanan digital pada Inspektorat;
20. s.aplikasi dan layanan digital pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. t.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
22. u.aplikasi dan layanan digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

(1)Aplikasi dan layanan digital prioritas diintegrasikan melalui portal SERBA DIGI.
(2)Aplikasi dan layanan digital non prioritas diintegrasikan melalui portal SERBA DIGI.

BAB III

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Dalam proses integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui portal SERBA DIGI masing–masing Perangkat Daerah diberikan pembinaan dan pendampingan.
(2)Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Diskominfo.
(3)Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui portal SERBA DIGI dan melaporkan kepada Bupati Serang.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan integrasi aplikasi dan layanan digital terpadu melalui portal SERBA DIGI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital Terpadu melalui Serang Terlayani Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Oktober 2025 BUPATI SERANG, ttd RATU RACHMATUZAKIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 16 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd ZALDHI DHUHANA BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 54 Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, S.H., M.H., M.Si NIP. 19850415 201001 1 011

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…