DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kepesertaan; Bab III Manfaat; Bab IV Pemantauan dan Evaluasi; Bab V Peran serta Masyarakat; Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan miskin, dan integrasi data kesejahteraan sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta untuk memenuhi capaian Universal Coverage, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Miskin; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
11.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DAN MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin di Daerah.
(2)Fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.JKK; dan
b.JKM.

Pasal 4

(1)Pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:
1. a.petani;
2. b.peternak, pembudidaya ikan atau pengolah ikan;
3. c.buruh harian;
4. d.buruh cuci;
5. e.pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, pedagang keliling, atau pedagang pasar;
6. f.pengemudi angkutan umum;
7. g.pengemudi rental;
8. h.pengemudi ojek;
9. i.juru parkir; dan
10. j.pemulung sampah.
(2)Pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.warga Daerah;
2. b.berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
3. c.bekerja di sektor informal;
4. d.berpenghasilan di bawah upah minimum Daerah;
5. e.rentan jatuh miskin, apabila mengalami musibah, gejolak ekonomi, risiko kerja dan/atau risiko sosial;
6. f.terdaftar dalam pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
7. g.melakukan kegiatan usaha atau memiliki pekerjaan; dan
8. h.tidak menerima bantuan iuran Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

Fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:

a.pendataan dan pendaftaran; dan
b.pembayaran Iuran.

Pasal 6

(1)Dinas melakukan pendataan pekerja rentan dan miskin yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dinas melakukan pendataan pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data:
1. a.pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. b.data terpadu kesejahteraan sosial;
3. c.registrasi sosial ekonomi; dan/atau
4. d.data tunggal sosial ekonomi nasional.
(3)Dinas dalam melakukan pendataan pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan:
1. a.berusia di atas 60 (enam puluh) tahun;
2. b.penyandang disabilitas; dan/atau
3. c.sudah berkeluarga dan masih memiliki tanggungan yang tinggal serumah.

Pasal 7

(1)Dinas dalam melakukan pendataan pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
2. b.melakukan pendataan pekerja rentan dan miskin berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
3. c.membuat berita acara hasil pendataan;
4. d.menyusun rancangan keputusan kepala Dinas tentang daftar nama Pekerja rentan dan miskin sebagai Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan tahun berkenaan; dan
5. e.menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Wali Kota.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berasal dari unsur:
1. a.Dinas;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan/atau
3. c.Kecamatan.
(4)Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Hasil pendataan pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Dinas mendaftarkan pekerja rentan dan miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai calon peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran pekerja rentan dan miskin sebagai calon peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (1) dengan melampirkan data.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa data elektronik yang paling sedikit memuat:
1. a.nama; dan
2. b.nomor induk kependudukan.

Pasal 10

Dinas menerima data hasil perekaman dan penetapan pembayaran Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…