DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Serang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8.Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10.Peraturan . . .
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 257), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah . . .
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5.Bupati adalah Bupati Serang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pakaian . . .
11.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15.Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
16.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
18.Batik Khas Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan yang mengunakan malam (lilin Batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap yang membentuk motif tertentu yang memiliki makna dan menggambarkan warisan budaya tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri- ciri khusus serta kebanggaan daerah Kabupaten Serang.
19.Pakaian . . .
19.Pakaian Kaserangan adalah pakaian budaya khas daerah Kabupaten Serang.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH warna khaki;
2. b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
3. c.PDH Batik; dan
4. d.PDH budaya silat kaserangan.
(2)Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus, terdiri dari :
1. a.Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Pakaian Dinas Perhubungan.
(3)Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik lengan panjang dan/atau pendek.
(3)Bagi . . .
(3)Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik lengan pendek.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
2. b.PDH budaya silat kaserangan;
3. c.PDH Batik.
(3)PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
(4)PDH silat kaserangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
(5)PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(6)Ketentuan mengenai penggunaan PDH Batik bagi PPPK berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PNS. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Januari 2025 BUPATI SERANG, ttd. RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 10 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd. RUDY SUHARTANTO BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 8 PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Serang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Kabupaten Serang, maka terhadap Peraturan Bupati ini perlu dilakukan penyesuaian;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Serang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. 3.Undang-Undang . . . SALINAN
  3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
  8. 8.Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
  9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
  10. 10.Peraturan . . .
  11. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 257), diubah sebagai berikut :
  12. 1.Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: