DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 100 Tahun 2025

Nomor: 100
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 35 (tiga puluh lima) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelayanan Penanganan Pengaduan, Jenis Pengaduan Dan Kategori Pengaduan; Hak Dan Kewajiban Masyaraкат; Penyampaian Pengaduan; Sumber Daya Manusia; Kode Etik; Publikasi; Mekanisme Pelayanan; Laporan; Monitoring, Evaluasi, Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Siak; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ‘tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499); Menetapkan :

12.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 13); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 12, 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 3. Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Siak. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Perangkat Daerah adalah Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4, 5. 6. 7, . Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 8. pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat Penghubung adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas menerima, menjawab dan melaporkan pengaduan pelayanan publik pada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Publik. Pejabat Pelaksana yang mempunyai tugas mengelola pengaduan pelayanan publik pada suatu Perangkat Daerah sesuai arahan Pejabat Penghubung. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! atau disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua apirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan kantor staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia serta dilaksanakan oleh seluruh instansi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Unit Pelayanan Publik lainnya. 9.

15.Layanan NTPD 112 adalah Layanan Nomor Tunggal Pengaduan Darurat 112 (Layanan Siak Siaga 112).
16.Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha 17. 18. 19. 20. yang seluruh atau sebagian besar modalnya yang dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, Badan Usaha Milik Kampung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung. Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat Kampung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan internal Pemerintahan.

Pasal 2

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan asas: a. b. keprofesionalan, yaitu setiap penanganan pengaduan Pelayanan Publik harus diterima dan/dilaksanakan oleh pelaksana yang berkompeten dibidangnya; persamaan perlakuan, yaitu masyarakat berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hal mengadukan Pelayanan Publik yang diterimanya; . keterbukaan, yaitu masyarakat berhak mengakses dan memperoleh informasic. mengenai penanganan pengaduan Pelayanan Publik dengan mudah; .akuntabilitas, yaitu proses pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik harusd. dapat dipertnggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; . kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu penanganan pengaduan Pelayanan Publik diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau; dan kerahasiaan, identitas pelapor pengaduan Pelayanan Publik dijaga kerahasiaannya agar terhindar dari intimidasi lingkungan atau oknum terlapor, khnususnya pengaduan yang bersifat whistle blower. f.

Pasal 3

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.obyektivitas, yaitu penanganan pengaduan Pelayanan Publik harus didasarkan pada fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria ketentuan tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; . koordinasi, yaitu. kegiatan penanganan pengaduan Pelayanan Publik harus dilaksanakan dengan Kerja sama yang baik antar pelaksana yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tatakerja, dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; . efektivitas dan efisiensi, yaitu kegiatan penanganan pengaduan Pelayanan Publik harus dilaksanakan tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya; dan . kehati-hatian, yaitu penanganan pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakand. dengan kehati-hatian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupari ini meliputi: me ao ep

(1)
(2)
(2)
(2)perencanaan; Pelayanan penanganan pengaduan; hak dan kewajiban masyarakat; penyampaian pengaduan; sumber daya manusia; pejabat penghubung; petugas pengelola pengaduan; . kode etik; publikasi; mekanisme pelayanan; . laporan; monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Bupati melalui Dinas membuat roadmap pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik di Daerah; Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: target; . sasaran periodik; penanggung jawab, . pengalokasian sumber daya manusia; pengalokasian anggaran; pengalokasian sarana dan prasarana; pengembangan sumber daya manusia; dan . pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Roadmap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Inspektorat; dan
d.Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Menyelenggarakan loka karya, forum diskusi, dan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait untuk peningkatan tata kelola pengelolaan pengaduan pelayanan publik daerah; Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan _ terkait pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik melalui kanal Pengaduan Pelayanan Publik, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang. m. a. c. d. f g. h. (1 (1

BAB III

PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN, JENIS PENGADUAN DAN KATEGORI PENGADUAN

Pasal 8

(1)Setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengaduan atas Pelayanan Publik pada masing-masing satuan/unit kerja.
(2)Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah Wajib: a. b. c. menanggapi dan menindaklanjuti setiap pengaduan Pelayanan Publik yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; menyediakan sarana dan prasarana pengaduan Pelayanan Publik; menyediakan petugas yang berkompeten dalam mengelola pengaduan Pelayanan Publik; .menyusun pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan Pelayanand. Publik pada satuan/unit kerjanya; dan mempublikasikan sarana pengaduan Pelayanan Publik.e.

Pasal 9

(1)Jenis Pengaduan terdiri dari: a. b. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan Pengaduan Berkadar Pengawasan.
(2)Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a meliputi: a. b. c. keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan Standar Pelayanan Publik; kritik yang kontruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik.
(3)Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pengaduan yang terkait dengan: . penyalahgunaan wewenang; . hambatan dalam pelayanan masyarakat; a, korupsi, kolusi, dan nepotisme; . pelanggaran disiplin pegawai;d. pelanggaran terhadap standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan; permasalahan Pelayanan Publik dibidang sosial, infrastruktur, dan pembangunan; dan permasalahan Pelayanan Publik lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. e. f. g

Pasal 10

. administrasi kependudukan; . agama; . anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, . bantuan dan kesejahteraan sosial; Bea dan Cukai; BUMD; . BUMKam; .dana kampung; Energi dan Sumber Daya Manusia; infrastruktur; . kepegawaian,; kesehatan; m.kesetaraan gender; n.ketenagakerjaan;

o.ketertiban umum;
p.koperasi usaha dan mikro;
q.korupsi;
r.lingkungan hidup;
s.pelayanan air minum;
t.pemerintahan desa; u.pelayanan masyarakat;
v.pemberdayaan masyarakat;, w.pemberdayaan perempuan,
x.penanggulangan bencana;
y.pendidikan,
z.penyalahgunaan wewenang; aa. perdagangan, perindustrian, iklim usaha, dan i nvestasi; bb. perekonomian; cc. perhubungan; dd. perizinan,; ee. perlindungan anak; ff. permintaan informasi; gg. perpajakan; hh. pertanahan, perumahan, dan pemukiman, ii. pertanian; jj. peternakan,; kk. pungutan liar; ll. reformasi birokrasi dan tata kelola; mm. sosial kemasyarakatan; nn. sosial informasi; oo. SP4N-LAPOR!; pp. tata ruang; qq. teknologi informasi dan komunikasi; dan rr. pengaduan lainnya. om OD

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan Pelayanan Publik berhak :

a.menyampaikan pengaduan Pelayanan Publik kepada penyelenggara dan/atau pelaksana berupa pertanyaan, permohonan, informasi, keluhan, kritik, dan pernyataan ketidakpuasan lainnya atas Pelayanan Publik yang diterima.
b.memperoleh tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan Pelayanan Publik yang disampaikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
c.mengetahui proses dan/atau hasil dari penanganan pengaduan Pelayanan Publik yang telah disampaikannya. d mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas terkait laporan pengaduan Pelayanan Publik.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…