Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Sistematika 3. Pelaksanaan 4. Pendanaan 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 6. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 _—s tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041}; 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Siak. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Mitra Pembangunan adalah pihak terkait yang melakukan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Multipihak adalah berbagai pihak atau pelaku yang berbeda dalam suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan kabupaten hijau. Sekretariat Siak Hijau adalah kesekretariatan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 dengan melakukan sinkronisasi program melalui kolaborasi multipihak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. 3. 4, ‘5 6. 7, 8. 9,
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : a. b. c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan; panduan multipihak dalam mendukung kebijakan Siak Kabupaten Hijau; mensinergikan program dan kegiatan Multipihak dan sejalan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau di Daerah; dan Panduan dalam mengukur capaian Siak Kabupaten Hijau.d.
BAB II
Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 disusun dalam suatu dokumen dengan Sistematika sebagai berikut : Dokumen Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (1
BAB IV
Dalam pelaksanaan implementasi program dari Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau dilakukan secara koordinatif oleh Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau. Keanggotaan Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: bupati selaku pembina; wakil bupati selaku pengarah; sekretaris daerah selaku penanggung jawab; asisten pemerintahan dan kesra selaku ketua umum; asisten perekonomian dan pembangunan selaku ketua; kepala dinas lingkungan hidup selaku wakil ketua; kepala badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah selaku sekretaris umum; kepala dinas pertanian selaku sekretaris i; kepala bagian administrasi pemerintahan selaku sekretaris ii; kepala bagian administrasi perekonomian selaku sekretaris iii; dan kepala organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait selaku anggota. tim kesekretariatan. a. d. f g h. i. 1.
BAB V
Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau bersumber dari:
BAB VI
Setiap pihak terkait yang melaksanakan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara mandiri. Laporan pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Sekretariat Siak Hijau untuk dilakukan dikompilasi laporan. Hasil kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun setiap tahun.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. itetapkan di Siak Sri Indrapura ptanggal 28 “Mer 2025 PATI SIAK c ED a Diundangk di Siak ri Indrapura 2025pada tanggal 29 Plh. SEKRETARIS/DAERAH KABUPATEN SIAK FAU X’DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 2$
Membuka PDF…