DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi pasal 4 dan 20 diantaranya membahas tentang; Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN; sanksi kepada Penyelenggara Negara terlambat melaporkan LHKPN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; Mengingat:

1.Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880};
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5698);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679};
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 798); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 122) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

a.Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 31);
b.Nomor 4.a Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 4.a), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
1. a.bupati;
2. b.wakil bupati;
3. c.pimpinan, wakil pimpinan dan anggota DPRD;
4. d.pejabat Eselon II dan yang disamakan,
(2)
(3)(S) auditor dan P2UPD; pejabat pengadaan barang dan jasa; . bendahara penerimaan dan pengeluaran; direksi, komisaris, manajer dan pejabat struktural lainnya pada BUMD termasuk anak Perusahaan Daerah; ajudan pimpinan dan wakil pimpinan daerah legislatif maupun eksekutif; . ajudan sekretaris daerah; pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pejabat pembuat komitmen, pejabat pengelola teknis kegiatan; dan m.jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dan menyampaikan laporan harta kekayaan, dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara. f. 1 (4
  1. 2.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 20

Dalam hal Penyelenggaraan Negara: terlambat melaporkan LHKPN; tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar; tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN; tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan /atau

e.tidak melaporkan LHKPN, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, anak perusahaan milik daerah, tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk dapat memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan penyampaian laporan. Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan penyampatian laporan. a. d.

(3)
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
1. a.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
2. b.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukum disiplin tingkat sedang;
3. c.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.
(5)Wajib LHKPN yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, jika tidak menyampaikan LHKPN, dijatuhkan hukuman disiplin berupa surat teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal |¢”Agustus 2025 ¢ BUPATI SIAK, 4 I Zzy di Siak Sri IndrapuraDiundangkan : IgAgustus 2025pada ta RIS DAERAH KABUPATEN SIAK, K EKRET I ASNI BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 4,¢—

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…