Dalam hal Penyelenggaraan Negara: terlambat melaporkan LHKPN; tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar; tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN; tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan /atau
e.tidak melaporkan LHKPN, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, anak perusahaan milik daerah, tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk dapat memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan penyampaian laporan. Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan penyampatian laporan. a. d. (3)
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
a.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
b.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukum disiplin tingkat sedang;
c.apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan LHKPN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.
(5)Wajib LHKPN yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, jika tidak menyampaikan LHKPN, dijatuhkan hukuman disiplin berupa surat teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal |¢”Agustus 2025 ¢ BUPATI SIAK, 4 I Zzy di Siak Sri IndrapuraDiundangkan : IgAgustus 2025pada ta RIS DAERAH KABUPATEN SIAK, K EKRET I ASNI BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 4,¢—