menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 2. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897}; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 7, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawat Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15.Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 97); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK. Pasal I Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 128) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:
a.Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 103);
b.Nomor 124 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 124);
c.Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 36);
d.Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 14); Je diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura padatanggal ‘5 Agustus 2025 C B SIAK, Zz Diundangkan di Siak-Sri Indrapura pada tanggal ustus 2025 TARIS’/DAERAH KABUPATEN SIAK Pj BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 47 Lampiran : Peraturan Bupati Siak Nomor : 4F Tahun 2025 Tanggal : Agustus 202 PERUBHAN KELIMA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS EBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PRWAKILAN RAKYAT DAERAH ABUPATEN SI Kebutuhan Pegawai Jbatn No. Nama Jabatan Pimpinan Jaatan Jban Jabatan Jbtan Ketergan Tinggi Administratr | Pengawas Pelaksan Fungsional Pratama 1 2 5 6 7 8
1.|A. Seketaris DPRD 1 1) Kepala Bagian Umum 1
1.Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 1 _ 1) JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama ; 1 2) JF Arsiparis Ahli Pertama 1 3) JF PranataSDM Aparatur Penyelia 1 4) JF Arsiparis Penyelia 1 5) JF Arsiparis Mahir . 2 6) JF Pranata SDM Aparatur Mahir 7 1 7) JF Arsiparis Terampil esi 2 8) Penelaah Teknis Kebijakan 5 | 9) Penata Layanan Operasional 7 20 10) Pengolah Data dan Informasi _11) Pengadministrasi Perkantoran a 12) Operator Layanan_Operasional . 17 _ 7 13) Pengelola Umum Operasional 7 _ 2 7
2.Kelompok Jabatan _ 1) JF PranataFHubungan Masyarakat Ahli‘Muda _ | i
1.____2)JF AnalisKebijakan AhliMuda_ 7 1 | 3) JF Arsiparis Ahli Muda 1. 4)JFPranata Humas Ahli Pertama _ 5) JF Pranata Komputer Ahli Pertama__ 1 _ 6) JF ‘Analis Kebijakan Ahli Pertama _ 2 ___1} Penelaah Teknis Kebyjakan . eee _ 8) Penata Layanan Operasional Lo 9) Pengolah Data dan Informasi en. 10) Pengadministrasi Perkantoran | __11) Operator Layanan Operasional 19 12) Pengelola Umum Operasional jf5 a 21 19 2 | 2) KepalaBagian Keuangan 1) JF Analis Keuangan Pusat danDaerahAbli Muda | _ 2) JF PerencanaAhli Muda _ 3)JF Pranata Kompuer.‘Abli Muda;. 4) JFPerencana AhliPertama_ 3} JFPranata SDM Aparatur Terampil _ 6) Penelaah Teknis Kebijakan 7) Penata Layanan-Operasional 8) Pengolah Data dan Informasi _ 9) Pengadministrasi Perkantoran _ 10) Operator Layanan Operasional_ _ 11) Pengelola UmumOperasional 3) 1Kepala Bagian Persidangan dan Risalah | 7 1) JF Perisalah Legislatif Ahli Muda JF Arsiparis Ahli Pertama _4)JF PerisalahLegislatif Ahli Pertama 5) JF Asisten PerisalahLegislatif Penyelia _ 7 _ 6) JF Pranata‘KomputerPenyelia 7) JF Asisten Perisalah Legislatif Mahir 8) JF Pranata Komputer Mahir 9) JF Pranata Komputer Terampil 10). JF Asisten Perisalah Legislatif‘Terampil _ 11) Penelaah Teknis Kebijakan
(12)Penata Layanan Operasional 13) 3Pengolah Data dan Informasi 14) Pengelola Layanan. Operasional 15) Pengadministrasi Perkantoran _ 16) Operator Layanan Operasional | 17) Pengelola Umum Operasionala 4)_Kelompok Jabatan Fungsional |Abli Madya _ __ 1) JF Arsiparis Ahli Madya_ 2) JF Perisalah Legislatif Ahli Madya 3) JF Analis Kebijakan Ahli Madya 2) JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli | No} mo b, Jumlah Jumlah Total 14 11 4 10 10 18 M 1 221 BUP « V Zz