menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak; Je Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 2. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7};
15.Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 67}; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK. Pasal I Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 133) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :
a.Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 148);
b.Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 53};
c.Nomor 94.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 94.a);
d.Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 18); Je Je Je diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura padatanggal (§ Agustus 2025 C BUPATI sax iL ca Wn Diundangkan ak Sri Indrapura p Agustus 2025 RIS DAERAH KABUPATEN SIAK,Pj ASNI BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR Si Lampiran : Peraturan Bupati Siak Nomor : 51 Tahun 2025 Tanggal : LY Agstus 202 PUHAN KEM NALISIS JBTAN DA AISIS BE ERA PADA SATUAN POLII AMONG PRJA KABUPTEN SIAK Kbutuan Pegaai No Naa Jaan Jabaan Pmpin Jbatan Jatan Jabatan abtan Keteanga atena Admintrator Pegawas| laksa | Fugsol 1 2 3 6 8 |__| A. Keaa StuanPolisi Pamong Praj Po || a. Sretaris es SOO a 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian — 1 . _.1) JF ArsiparisAhliMuda dj | 2)_s« JF Arsiparis Terampil SO 7 a 3) JF Pranata Komputer Ahli Muda s—(isi‘“‘<‘“‘wmYsi‘(Cr*i‘Cét — 1 — 4)Penelaah Teknis Kebijakan fo a | 9) ‘Pengolah data dan informasi 2 __ 6)+Pengadministrasi Perkantoran 6 _7), Operator Layanan Operasional — . 2 2) Kasubbag Perencanaan _ a a fo 7 ___._1)_JF Arsiparis Mahir_ | 2) JF PranataKomputerAhliPertama = ___l | 3) Penelaah Teknis Kebijakan_ ees 3 __ 4) Pengolahdatadan informasi _ ‘Pengadministrasi Perkantoran 2 _ 8) KasubbagKeuangan 1. _ _ 1) JF =Arsiparis_Penyelia_ | 7 |... _...2)JF Arsiparis Mahir _ _3)JF Pranata Komputer PePenyelia | 7 __4)_ Penelaah Teknis Kebijakan _ | |. «SSPengolah data dan informasi_ _ 4 _ PengadministrasiPerkantoran | 8 _ pd ___b. KelompokJabatanFungsional _ _1) JF Polisi PamongPrajaAhli| Madya__ _ 3 .e@.“Kepala BidangPenegakanPerundang-undangan Daerah | 7 _ _ 1. Kepala Seksi Pembinaan, Pegawasan dan‘Penyuluhan_ F JF Arsiparis Ahli Pertama __2) Penelaah Teknis Kebijakan IF h n ™M 2) bh 1 2 3 4 5 6 7 8 _ jf sss 3 Pngola data ainfrasi ___ 4) PengmisrasiPeranrn 2 7 5) raataTrnbum 6} Operator Lan perasional _ _ to. _. Kepala ksi Penyeliikandan enyidi — 1 ft J _ _1)_ Pen Teknis Kebiaan s 9 fo _ Pnta Layana.Oerasion _ d 3). Pegladatanrmas i 2 | a | Pngadminsrs Perkaoan_ ____| _. Kepa Bidang Krtbn Umm anKetentra ne fo | Kepa Sei Opaional Pgndalian _ 1. | ____—___.1)_ JF PolisiPamong PrajaAhliMuda_ ] |. 6 JF PolisiPamong Praja Abli }Pertama Ss. oe __3)_JFPolisiPamong Praja Penyelia _ _4) JF Polisi Pamong PrajaMahir [|6 _ _ 5) JF Pranata Komputer Mahir | ____6)_JF Polisi PamongPrajaTerampil _ 7 fo fo 6 [| a __7) JF Polisi PamongPrajaPemula- ee | a Penelaah Teknis Kebijakan _ 2 PenataLayananOperasional 50 Pengelola Trantibum 1 a 11) PranataTrantibum 7 | 226 _ 12) OperatorLayanan|Operasional _ _ _ 20 ee ee 7 — ____13)PengelolaUmumOperasional_ eae _
2.Kepala Seksi Kerjasama = | | i 1) JF ArsiparisTerampilL _ a 1 | Penelaah Teknis. Kebijakan. 7 a 3). PenataLayananOperasional 7 1 i _ 4) Pengolahdatadaninformasi _ | _ 5) Pengadministrasi Perkantoran 7 _ 2 ae‘Kepala_ Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur {| 1 ____1. Kepaia Seksi Pelatihan Dasar lL 1} JFPranataKomputer Terampil _ _ 2)_PenelaahTeknis Kebijakan _ | 3)PenataLayananOperasional oe a 4) Pengadministrasi Perkantoran 2 | _ 2._Kepala Seksi Teknis Fungsional_ 7 1) JF Arsiparis AhliPertama fo — 7 | 1 2)- Penelaah Teknis.Kebijakan goo 1 ~Penata LayananOperasional | 1 P| _ 4). Pengadministrasi Perkantoran. 2 | la nU d 2) 7 Fr E: P he 3}nail P 2 | ___f£. Kepala
1.Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarkat Bidang Perlindungan Masyarakat__ 1)_JF Arsiparis Penyelia_ 2) __ 3) Penata Layanan Operasional _.4) Pengolah data dan informasi_ _ 9) Operator Layanan Operasional _ 6) Pengadministrasi Perkantoran 4) Penelaah Teknis Kebijakan __. _ 2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan Penata Layanan Operasional | Pengolah data daninformasi Pengadministrasi Perkantoran Jumilah 5 6 2 _ lo _ 2 11 400 Jumiah Total s n 7777 E 1) 2) 51 468 Cc BUP, Zz