DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kegunaan; Ruang Lingkup; Kewemangan; Onitoring, Evaluasi Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak; Mengingat <1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4, 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 20); Je Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8} sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7); Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 117); MEMUTUSKAN : : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

(2)
(2)
(1)
(2)Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan aparatur khususnya penataan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah Aparatur yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak. (i Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan aparatur dalam jabatan yang diperlukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II

KEGUNAAN

Pasal 4

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk: perencanaan kebutuhan ASN; rekruitmen calon ASN; penempatan ASN; pengendalian ASN; pendidikan dan pelatihan ASN; pengembangan ASN; dan kesejahteraan ASN. Je a. d. e. f. g Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:

a.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
b.BKPSDMD; dan
c.Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (1 Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :

a.nama jabatan;
b.kode jabatan;
c.unit organisasi;
d.kedudukan dalam struktur organisasi;

(2)
(4)(S)
(1)ikhtisar posisi; uraian tugas; bahan kerja; perangkat/alat kerja; hasil kerja; tanggung jawab; wewenang; korelasi jabatan; . kondisi lingkungan kerja; risiko bahaya; syarat jabatan; prestasi yang diharapkan; dan butir informasi lain. Rm RH pm mo Je Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan aparatur yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
(3)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB IV

KEWEMANGAN

Pasal 6

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

(2)Je

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(i Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja aparatur sebagai bagian dari formasi dan penempatan aparatur dalam jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.

(2){3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 144), Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 150), Peraturan Bupati Siak Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 46), Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura padg tanggal ¢ Agustus 2025 Cay ATI SIAK,© NI. Z V ak Sri Indrapura Agustus 2025 DAERAH KABUPATEN SIAK, IKABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR €2 Diundangkay pada tan Pj ASNI ERITA DAERAH Lampiran =: Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2025 Tanggal (S$ utus 2025on HSIL NALISIS JAATAN DAN ANAISS EBAN KERJA PAD DINAS PERPUSTKAAN DAN ARSIPAN KABUPAEN SIAK No Nama Jabatan Keutuhan Pegaai abatan Piminn Tinggi Pratama Jabn Adinistrator abatan Pega Jatan Pelaksn A. epala Dinas Jabatan | Kteran Fungsial Ly Sekretis — _ | 1_Kasuag Umum |npegawin _ 1 JF Aalis SDM Aparatur Ahli Pertama 7 ||1 _| | 2) JF Pranata Komputer Ahii-Pertama_ _ | a 3) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia _ _ __4) JF Pranata SDM Aparatur Mahir 7 _ 1 ___9) JF Pranata SDM Aparatur Terampil _ . _ 6) JF Arsiparis Terampil _ 1 . __7) Penelaah Teknis Kebijakan_ 2 8) Penata Layanan Operasional __ _ 9) Pengolah Datadan Informasi 3 a 10) PengelolaLayanan_ Operasional _ | 2 : 4 7 12) ‘Operator Layanan Operasional__ | | 42. Kelompok Jabatan a _1) JF‘AnalisKeuangan|Pusat danDaerah‘AhliMuda 2 = 2).JF Pranata Komputer .Ahli Muda_ _ a __3) JF PerencanaAhli Pertama 1 CA XSFAnnalis Keuangan PrPusatdanDaerahAhliPertama_ do i 5) JF AnalisKebijakanAhi Pertama | | 6) JF ArsiparisAhliPertama 7 _ _ _?)JF Pranata Komputer Penyelia. ee 7 ____8)_ JF ArsiparisMahir _ = PenelaahTeknis Kebijakan _ 6 . 10) Penata Layanan Operasional | _| {4 | _ __11) Pengelola Layanan Operasional _ ___12) Pengolah DatadanInformasi 7 iS) PengadministrasiPerkantoran 7 _ _ 14) Operator Layanan Operasional 4+ 11 Pengadministrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 qT 8 __| 2) Kepala Bidng Peeangan, Perpustan, emanfaa Lyanan dan _ [ Pmbdayaan Kegea ebaca | | _ _eala Sek Pmnfaatan nan dan OtosiPrpustakan _ e 2 1 7 __ 1) JF Pustwan |hlMda J _ _ 2) JFstakaw Ah etama e 8 __3} sisten Pesakaan enyea _ 7 _ JF Aste PerpustkaanMahir a __3) J Panta KomprMahir _ a 6) JF Puskawan Terampil ] __7 Penelaa Teis Kebijaan— _ 8)PenatayananOperil —__7 9golah DtdanInformasi sits|. _ 10) Pe ngadministrasiPerkantoran 2 | 11) Operator LayananOperasional _ _ ee |.fo 2.10, J __|___2. KepalaSeksiPembudayaanKegemaran |Membacadan Inklusi S<Sosial_ ee i a Perpustakaan 7 a _. 1) JFPustakawanAhliMuda > __2)JFPustakawanAhli Pertama_ _ 8 3).JFAsistenPerpustakaan Penyelia _4) JF Asisten Perpustakaan Mahir 3 __ 5) JF Arsiparis Mahir | | 6) JF AsistenPerpustakaan Terampil | _!) Penelaah Teknis Kebijakan ed ee __ 8)PenataLayananOperasional _| ee _ 9) Pengolah DatadanInformasi a10) Pengadministrasi Perkantoran | __J _11)OperatorLayanan. Operasional _ fo2 &e _ Kelompok .Jabatan 1) JF Pustakawan Abli Muda _ ee 5 __| Penelaah Teknis Kebijakan_ a _.3)PenataLayanan Operasional fo _ 4)Pengelola Layanan Operasional _ . to. _. 9) Pengolah Data dan Informasi___ _ joo.2 a ____.5) PengadministrasiPerkantoran |.2 | _. .._ 7%)Operator LayananOperasional _ oe | 2 i KepalaBidangPengelolaan,Pemanfaatan |‘Layanan,Pembinaandan_7 | 1) 7 | | | __Pengawasan Kearsipan 4 __| KepalaSeksiPengelolaan Arsip.Dinamis dan‘Statis 1 7 _ __ 1) JFArsiparisAhli‘Muda J 2 _ _. .4)JF ArsiparisAhliPertama| 7 oe _._ 3)_JF Arsiparis Penyelia a __ 4) JFArsiparisMahir 1 | _.5) JFArsiparisTerampil = 6) Penelaah Teknis Kebijakan_ a ae 2 | L0 un O ak T L 3) ny 1 2 3 4 5 6 7 8 7) Penolah Data dan nfrmasi _ 4 7 8) Pengelola Layanan Operasional_ |. _ 9) gadiinistrs rkantora 7 7 2 | | _0) Oprator Layana Opersiona |. 7 2 |. 7 2. Kepla |SeksPafaatn Layananda eknologi |Informasi| Keaspan 1. 7 _ __1) JF Arris Ahli _ 2) JFAsparis Ahlea _ |. JF Arsiparis Penyelia 7 _ 4) JF Arsiparis Mahir | a 7 = _ 9} JF Pranata Komputer Terampil — 1s 7 6) JF Arsiparis Terampil 1 _ 7) Penelaah Tekniss Kebijakan_ 7 3 J sé) PenatalLayanan Operasional — 7 fo 38 _.9) PengelolaLayanan Operasional a 7 a 10) Pengolah Datadan Informasi © _ 1 Pengadministrasi Perkantoran 7 12) Operator Layanan Operasional _ 2

3.Kepala Seksi Pembinaandan Pengawasan Kearsipan 7 oe 7 | | 1) JF Arsiparis AhbliMuda 7 2 JFArsiparis Ahli Pertama 7 2 |. JF Arsiparis Penyelia. fo fe 4) JFArsiparis Terampil 7 7 5) PenelaahTeknis Kebijakan _ _ _ 7 _ [fo a 6) Penata Layanan Operasional fo3 7 7 _ 7) PengolahDatadan Infermasi — 2 | Pengadministrasi_Perkantoran 7 7 2 9) Operator Layanan Operasional |. _ | 7 4) Kelompok .Jabatan Fungsional Ahli Madya _ 1) JF Pustakawan |Ahli Madya_ 13_ 2) JF Arsiparis Ahli Madya 7 Jumiah 1 3 6 116 108 Jumilah Total KiTla 2 1 2) 234 Ce I SIAK, « Zz

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…