Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kegunaan; Ruang Lingkup; Ruang Lingkup; Monitoring; Evaluasi Dan Pengendalian; Ketentuan Penutupan;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; L, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan KeempatAtas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880}, 2. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 20}; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7); Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 121); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISISny BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIAK.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah aparatur yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak. (1 Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.
BAB II
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk: Perencanaan kebutuhan ASN; rekruitmen calon ASN; penempatan ASN; pengendalian ASN; pendidikan dan pelatihan ASN; pengembangan ASN; dan kesejahteraan ASN. Je AO Op Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya :
BAB III
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak. (1 Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi: nama jabatan; kode jabatan; unit organisasi; kedudukan dalam struktur organisasi; ikhtisar posisi; uraian tugas; a. d. e& f. (S)
BAB IV
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain. Je
BAB V
(1 Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi Kabupaten Siak. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
BAB VI
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 151), Peraturan Bupati Siak Nomor 167 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 167), Peraturan Bupati Siak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 64}, Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pad tanggal (¢ Agustus 2025 C B ATI SIAK, © Zz ak Sri Indrapura Diundangkan ‘ ae Agustus 2025 RIS DAERAH KABUPATEN SIAK,Pj BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 7° Lampiran : Peraturan Bupati Siak Nomor : Tahun 2025 HASIL ANALISIS ATN N ANAISS EBAN KEJ PAA BADA ENANAAN BNGUNAN, RST AN INOVASI DAERAH AUPTEN SI Taggal 3 Agustus 202 btuha Pewai Jabatan Nama Jan Pimpinn Jaatan Jabta Jabtan Jatan Kngan i Aminitrator Pegas Pelkana | Funina Prata 2 3 4 5 6 7 8 .JA-KepBada fe 1) keari oe _1, Kasbbag Um a epegawi ee _ JFArsiparis Penyelia ; 2 | -—__—«2): JF Arsiparis Mahir kn 2. 3) JF Arsiparis-Terampil _ 7 eee |e 4) Penelaah 1TeknisKebijakan _ _ 1 | | 5) Penata Layanan Operasional 7 fo i 6) Pengolah | DataInformasi ___ 2 Pengadministrasi Perkantoran _ 4 _ ___ 8)Operator LayananOperasional 5 _ _2.KasubbagKeuangan___ ne _1) Penelaah Teknis Kebijakan _ fe 2 | _ _ __2) Penata Layanan Operasional _ ORE . | Pengadministrasi | Perkantoran _ | {| ___4)Operator LayananOperasional ee ee fe _ 3. Kelompok Jabatan Fungsional UF Perencana AhliMuda ee pe _ 2) JF.ArsiparisAhliMuda fe LB ___. 3) JF Perencana AbliPertama ee _._ ....4) JF Pranata Komputer Mahir 7 5) JF PranataKomputerTerampil = 6) Penelaah Teknis Kebijakan | __7) Pengadministrasi Perkantoran__ 7 _2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian ddanEvaluasiPembangunanDaerah _ fd _ too | 1) JF PerencanaAhliMuda ee _ 2)JFPranataKomputerAhliiMuda i ee - eee ee ____3)_JF PerencanaAhli Pertama dFArsiparis AhliPertama ef ep ee ___.5) JF Pranata Komputer AbliPertama _ 6) JF Pranata Komputer Terampil _ ty JFPranataKomputer Penyelia 7 m33 1) he ho n 3) 5 L 4) 2 h2 K __ 8)Penelaah TeknisKebijakan _ 9) Pengolah Data dan Informasi_ 10) Pengadministrasi Perkantoran | 3) Kepala Bidang |Pemerintahan dan Pembangunan Manusia . _ 1) JF Perencana Ahli Muda _ _ 2) JF Perencana Ahli Pertama _ 3) Penelaah TeknisKebijakan-7 4) Pengadministrasi_ Perkantoran 4 Kepala Bidang Perekonomian dan SumberDaya.Alam _ 1) JF Perencana Ahli Muda _ 2) JF Perencana Ahli Pertama_ Penelaah Teknis Kebijakan 4) Pengelola Layanan Operasional _ 5) Pengadministrasi Perkantoran 1) JF Perencana Ahli Muda| _ 2) JF Perencana Ahli Pertama _ 3) Penelaah Teknis Kebijakan | 4) Pengadministrasi Perkantoran 6)Kepala Bidang Riset dan Inovasi_ 1) JF Analis Kebijakan !Muda. ca) Pengolah data Informasi _ 2) JF Analis Kebijakan Pertama 3) JIF Arsiparis Ahli|| Pertama, _ 4) JF Perencana Ahli Pertama 5) Penelaah Teknis Kebijakan _ 6) PenataLayanan Operasional _ 8) Pengadministrasi Perkantoran _1) JF Perencana AhliUtama 2) JFPerencana Ahli Madya_ — _ 3) JF Arsiparis Ahli Madya 4) JF Analis Kebijakan AhliMadya— |ma) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli U UtamadanAhliMadya Jumilah Jumlah Total P1g 9 Kepala B astruktur dan Kewilayahan 9 nm P 10 97 | 63 169 ATI SIAK V Zz 7
Membuka PDF…